Hantu SBKRI Telah Jauh Pergi
Semarang, CyberNews. Kisah yang dituturkan ''pasangan emas'' Indonesia, Alan Budikusuma-Susi Susanti, membuat Megawati Soekarnoputri--ketika itu Presiden RI--terhenyak. Bayangkan, pebulutangkis yang mengharumkan nama Indonesia pada Olimpiade Barcelona 1992 itu, harus melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), ketika mengurus paspor. Ketika itu, Keharusan melampirkan SBKRI itu, sama artinya dengan meragukan keindonesiaan Alan-Susi, yang sudah tak terbilang kali mengharumkan nama Indonesia di ajang berskala internasional. Yang lebih mengenaskan, ketika dimintai SBKRI itu, mereka tengah mengurus paspor untuk berangkat ke Olimpiade Atlanta, Juli 2004. Mereka diundang International Olympic Committee (IOC) sebagai pembawa obor Olimpiade. Tanpa ba-bi-bu, ketika itu Megawati pun memberikan penegasan, SBKRI tidak perlu dijadikan kewajiban dalam pengurusan dokumen apa pun. Untuk itu, masyarakat serta aparat pemerintahan tidak membeda-bedakan antara warga pribumi dan non pribumi. "Dengan KTP saja, itu sudah bisa menjadi semacam bukti seseorang jadi WNI sehingga SBKRI bukan merupakan kewajiban. Oleh karena itu, para menteri dan Dirjen Imigrasi diminta untuk mensosialisasikannya agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa di kemudian hari," kata Megawati, ketika itu. Presiden boleh berkata begitu, tapi di lapangan kenyataan berbicara lain. Hingga dua tahun terakhir, acapkali WNI suku Tionghoa, atau lebih populer dengan sebutan warga keturunan, memperoleh perlakuan diskriminatif dalam soal pengurusan dokumen kependudukan atau kewarganegaraan. Mereka selalu diminta melampirkan SBKRI, ketika mengurus paspor atau surat-surat lainnya. Satu hal yang tidak diminta, ketika WNI dari suku lain mengurus dokumen yang sama. Padahal, bagi seorang Tionghoa, mengurus SBKRI bukan perkara gampang. Tak Lagi Sulit Anggota DPRD Kota Semarang Kristanto membenarkan, beberapa tahun lalu, kesulitan pengurusan dokumen bagi warga Tionghoa memang terjadi. Tapi, dia menjamin, untuk sekarang dan pada masa-masa yang akan datang, kesulitan semacam itu tidak akan ada lagi. ''Paling tidak, untuk Kota Semarang. Saya sudah mengecek ke Kantor Imigrasi serta Dispenduk dan Capil, tidak ada lagi kewajiban untuk melampirkan SBKRI,'' kata anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar tersebut. Penerbitan UU No 12 Tahun 2006 tetang Kewarganegaran dan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kata dia, merupakan pintu terbuka bagi hilangnya diskriminasi bagi warga Tionghoa. Dalam UU Kewarganegaraan diatur, hanya ada dua pembedaan, Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). ''Siapa pun yang lahir di Indonesia, dan beribu bapak WNI, secara otomatis menjadi WNI. Tak peduli keturunan suku mana pun,'' kata Kristanto. Hanya saja, dia meminta, warga Tionghoa memahami, proses untuk itu tidak semudah membalik tangan. Sesudah UU Kependudukan dan UU Adminduk terbit, disusul PP No 37 Tahun 2007 Kependudukan, perlu peraturan daerah (Perda) di tingkat Kota sebagai aturan pelaksanaannya. ''Saat ini DPRD tengah menyiapkan raperda adminduk, yang sudah masuk pada pembahasan di tingkat Pansus,'' imbuhnya. Terpisah, Ketua Pansus Raperda Adminduk Fris Dwi Yulianto membenarkan, pihaknya tengah membahas raperda adminduk, yang direncanakan bisa diparipurnakan 5 Maret mendatang. Semangat dalam raperda itu, antara lain, menghilangkan diskriminasi perlakuan bagi warga negara. ''Termasuk di dalamnya, tak ada lagi perbedaan perlakuan pada WNI, baik keturunan Jawa, Arab, Tionghoa, maupun etnis lain,'' tandasnya. (Achiar M Permana, Fani Ayudea /CN09) [Non-text portions of this message have been removed]
