Senang di bawah Menkominfo ?
1. P. Budi Rahardjo yg dulu banyak dihujat BISA PENSIUN, lengser keprabon dgn tenang
2. Pekerjaan yang sangat membingungkan, rumit, setiap hari, setiap jam, menit, akhirnya dapat 'rampung' bisa libur 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun
3. Membuka lapangan pekerjaan baru, bisa jadi Menkominfo menawari bagi pakar disini untuk jadi PNS urusan registrasi, modifikasi domain. Tadi saya lihat di Kantor Pos kok sudah ada penerimaan PNS ? Tapi gak liat departemennya, hehehe
4. Apabila Menkominfo mentok, sistemnya tidak jadi, maka kemungkinan eks kru CCTLD akan kebagian 'kue pembangunan', dapat royalti seumur hidup apabila 'menyerahkan' program yang selama ini dipakai dgn imbalan fulus.
5. Membuka kemungkinan 'penjualan' sub domain .id yang sudah dimiliki personal sebelumnya, mengingat 'tidak ada' kejelasan registrasi .id.
6. Menunjukkan kepada dunia bahwa zona file .id 'sangat stabil', buktinya selama 1 minggu, atau mungkin 1 bulan, 1 tahun tidak ada perubahan berarti.
7. Dll. (mumet, intermezo sajalah daripada nganggur, sapa tahu jadi PNS domain hehueheueheue)
On 9/6/05, Irwan Effendi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
tul, itu dia,
yang diminta sama pak Yanurmal itu kontrol yang berarti regulasi, jadi
pegang kompas, bukan pegang setir. yang terjadi sekarang malah pegang setir.
so who's the winner so far ? : P
----- Original Message -----
From: "Emil Djagoredo" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED] >
Sent: Monday, September 05, 2005 7:58 PM
Subject: Re: [ccTLD-ID] Senang dibawah kendali Kominfo.
> Pak Irwan,
>
> kontrol dan regulasi dua kata yang berbeda, yang sering disama artikan.
>
>
> Terima kasih.
>
> At 18:52 05/09/2005, you wrote:
> >Justru itu pak, sekedar dikontrol oleh pemerintah, selama ini juga
> >sudah, karena toh mereka yang kontrol izin ISP dan izin Media. Bahwa
> >pemerintah sudah mengeluarkan Kepmen, itu sudah menjadi bukti, tidak
> >perlu sampai pegang servernya.
> >kalau sudah masuk domain, itu namanya sudah masuk pengelolaan.
> >----- Original Message -----
> >From: <mailto:[EMAIL PROTECTED]>Yanurmal
> >To: <mailto:[EMAIL PROTECTED]>[EMAIL PROTECTED]
> >Sent: Monday, September 05, 2005 2:08 PM
> >Subject: Re: [ccTLD-ID] Senang dibawah kendali Kominfo.
> >
> >Dikelola/dioperate oleh pemerintah dengan dikontrol oleh pemerintah
> >kan bada pak. 'Biasanya' yg ngontrol itu nggak harus yg jalanin,
> >cukup nentukan rule/policy agar semua kepentingan terakomodasi dg baik.
> >
> >On 9/3/05, Irwan Effendi
> ><<mailto: [EMAIL PROTECTED]>[EMAIL PROTECTED] > wrote:
> >Pak Yan,
> >
> >Bagaimana kalau kita serahkan juga pengaturan milis ini ke
> >pemerintah ? lebih bagus lagi, bagaimana kalau masalah pencarian
> >rumah, baik beli maupun sewa, pengaturan jual beli / sewa kendaraan,
> >isi majalah / surat kabar, dll, dsb semua diatur oleh pemerintah ?
> >ups, jadi negara komunis ya?, tapi di Cina yang komunis saja sudah
> >mulai meninggalkan cara itu karena setelah 40 tahun, terbukti gagal.
> >
> >kalau maksud pak Yan hanya peraturan umumnya, ini internet sudah
> >diatur oleh pemerintah loh. kita mau pasang telpon / lease line /
> >radio / wireless kan sudah ada aturannya? Kalau pemerintah ikutan
> >mengontrol masalah domain, itu sama saja pemerintah ikut mengatur
> >nama-nama yang dipakai untuk cat produksi pabrik, atau nama-nama
> >acara yang muncul di tiap stasiun televisi.
> >
> >I hope you got the point.
> >
> >salam,
> >
> >Irwan Effendi
> >----- Original Message -----
> >From: <mailto:[EMAIL PROTECTED]>Yanurmal
> >To: <mailto: [EMAIL PROTECTED]>[EMAIL PROTECTED]
> >Sent: Wednesday, August 31, 2005 12:52 PM
> >Subject: Re: [ccTLD-ID] Senang dibawah kendali Kominfo.
> >
> >
> >
> >On 8/31/05, Gede Buwana Mahartapa
> ><<mailto:[EMAIL PROTECTED]>[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> >
> >Menurut undang2nya semua kebutuhan khalayak byk dibawah kekuasaan
> >pemerintah.
> >Dan saya sangat setuju dg undang2 tsb.
> >
> >
> >Boleh2 aja krnIP tidak ada kaitannya dg suatu negara secara
administrative.
> >Lain halnya dg domain yg buntutnya .ID dan hanya bisa
> >disediakan/didelegasikan oleh satu institusi. Kalau IP kan bisa didapat
dari
> >mana saja, kalau salah sau ISP nolak bisa nyari ISP lain, gak bisa dapat
di
> >sini bisa ambil darinegara tetangga. Tetapi saya berharap itu bisa
> >dikontrol/diawasi pemerintah juga.
> >
> >Komentar:
> >IP juga untuk khalayak umum pak. Kalau aturannya harus dibawah kekuasaan
> >pemerintah ya harus adil ya pak.
> >
> >
> >Ya betul, saya berharap keadilan jika bisa dikontrol pemerintah.
> >Untuk punya IP Public nggak harus jadi anggota APJII krn yg butuh IP
> >nggak anggota APJII aja. Teman2 saya webhoster juga butuh IP byk
> >untuk bisnis mereka.
> >
> >Salam,
> >
> >-wawan
> >
> >
> >
> >--
> >This message has been scanned for viruses and
> >dangerous content by MailScanner, and is
> >believed to be clean.
> >
> >
>
>
>
>
>
