http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1871
16 Juli 2007 04:16:39 Mantan Panglima TPN/OPM pun Menolak Jika Bintang KejoraDijadikan Simbol Daerah JAYAPURA-Ribut-ribut soal wacana Bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku Papua dan Burung Mamberuk sebagai simbul kultur orang asli Papua, juga mengundang perhatian mantan Panglima TPN/OPM (Tentara Pembebasana Nasional/Organisasi Papua Merdeka) wilayah Mamberamo-Scotiau, Mathias Tabu. Dirinya menolak dengan tegas jika Bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku Papua dan Burung Mamberuk dijadikan sebagai simbul kultur orang asli Papua. Sebeb menurutnya, Bendera Bintang Kejora bukanlah lambang kultur orang Papua, tapi itu murni sebuah lambang atribut perjuangan OPM. "Siapa yang bilang Bendera Bintang Kejora itu merupakan lambang budaya orang Papua. Tidak ada dalam sejarah itu. Itu omong kosong. Jika itu dikatakan lambang perjuangan OPM, maka itu baru benar," ujarnya kepada Cenderawasih Pos usai bertemu dengan Dandim 1701/Jayapura, Letkol Kav A.H Napoleon di Makodim, Sabtu (14/7). Menurut Mathias Tabu yang didampingi 12 orang mantan anak buahnya, selama 19 tahun (1963--1982) dirinya mengunakan atribut Bendera Bintang Kejora sebagai lambang perjuangan dan semangat OPM. Untuk itu, dirinya minta kepada DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dan MRP (Majelis Rakyat Papua) untuk menghentikan segala upayanya dalam melegalkan atribut Bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku Papua dan gambar Burung Mambruk sebagai simbol budaya orang Papua. "Mereka tahu itu. Mereka (DPRP dan MRP) jangan tipu-tipu rakyat Papua dengan berbagai argumen dan komentar seolah-olah keberadaan atribut itu adalah hal yang biasa. Saya tahu persis sejarah keberadaan Bendera Bintang Kejora dan bendera inilah yang akan digunakan sebagai bendera kebangsaan Papua, jika nanti merdeka," ujarnya. Sekadar diketahui, Mathias Tabu yang kini berumur 71 tahun, adalah mantan panglima yang juga Presiden TPN/OPM Mamberamo Scotiau Tahun 1963-1982. Dia menyerahkan diri dan kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi NKRI pada Tahun 1983. Selama 19 tahun berjuang di hutan untuk meraih kemerdekaan Papua (OPM), dia memiliki wilayah perjuangan di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Keerom, yakni sepanjang Mamberamo-Usku-Ubrub-Senggi-Arso-Muara Tami- Scotiau-Bewani. Saat itu, jabatan dia adalah Panglima TPN/OPM Kodap (Komando Daerah Perjuangan) II Mamberamo-Scotiau. Dia bersama kakaknya Marthen Tabu (Almarhum) di masa perjuangan tahun 1970-1980 adalah Panglima TPN/OPM Kodap II dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) TPN/OPM. Semasa perjuangan, Mathias Tabu memiliki anak buah sekitar 800-an, sehingga termasuk salah satu tokoh TPN/OPM yang disegani, bahkan masuk dalam daftar TO ( Target Operasi) atau orang yang paling dicari TNI pada saat itu. "Jika adik mau tahu, Mathias Wenda itu dulu adalah anak buah saya. Saya berjuang untuk Papua merdeka setelah melihat penderitaan yang dialami rakyat Papua. Tapi sekarang saya melihat kondisi Papua jauh lebih baik dan sedikit makmur, apalagi katanya Papua banyak uang dari dana Otonomi Khusus," terangnya. Selama berjuang di hutan, Mathias Tabu dilengkapi dengan persenjataan jenis AK-47 yang didapat dari hasil penyerbuan terhadap Pos Yonif 752 di Waris Tahun 1972. Dalam penyerbuan itu, setidaknya empat anggota TNI tewas dan 5 pucuk senjata berhasil dirampas ke hutan. Setahun kemudian yakni 1973, kelompok Mathias Tabu kembali menyerang Polsek Waris. Dalam aksinya, 12 pucuk senjata milik Polsek berhasil dirampas dan menyandera Kapolseknya hingga akhirnya dilepas di perbatas RI-PNG. "Saya menyerahkan diri setelah membaca brosur-brosur yang disebarkan TNI dari udara. Setelah saya baca, saya sadar ternyata perjuangan saya selama 19 tahun di hutan hanya sia-sia saja dan tidak ada tanda-tanda Papua Merdeka. Dari situ saya menyerah ke TNI dan hidup menjadi anggota warga biasa seperti sekarang ini," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, dirinya sekali lagi minta kepada DPRP untuk menghentikan segala upaya yang akan melegalkan semua atribut perjuangan OPM menjadi lembang budaya Papua. DPRP diminta agar lebih fokus pada urusan-urusan kesejahteraan rakyat, membahas Perda-perda/Perdasus yang berkaitan dengan pengunaan daya Otsus untuk pemberdayaan dan kesejahteraan rakyatnya. "Yang dibutuhkan rakyat adalah kepekaannya melihat kebutuhan-kebutuhan rakyat di kampung-kampung. Katanya Papua memiliki uang triliuan rupiah tiap tahun, tapi mengapa rakyat di bawah masih menderita. Terus selama ini uang sebesar itu untuk apa?" tandasnya. Untuk itu, dirinya mengharapkan jangan hanya pejabat yang bisa menikmati uang Otsus, tapi rakyat juga memiliki hak untuk menikmati dan merasakan uang tersebut. Mathias menengarai, jangan-jangan uang rakyat itu malah dihambur-hamburkan oleh pejabat sendiri untuk pulang pergi ke Jakarta atau ke kota lain dan menginap di hotel mewah. Sementara masih banyak rakyat tidur digubuk-gubuk beratapkan daun sagu, dan anak-anak masih sulit mengenyam pendidikan, karena biaya sekolah semakin mahal. "Harusnya itu menjadi tugas DPRP untuk memperjuangankan hak-hak rakyat dan mengawasi pengunaan dana Otsus. Jadi masih banyak tugas penting yang harus dikerjakan DPRP ketimbang ngurus hal-hal yang tidak seperti itu," kilahnya. Ditanya soal aksi pembentangan Bendera Bintang Kejora pada Konferensi Besar Dewan Adat Papua (KBDAP), menurut Mathias Tabu, aksi itu sudah menyimpang dari kegiatan-kegiatan adat. Karena itu, dirinya mendukung penuh pihak kepolisian untuk memproses kegiatan itu, termasuk pengibaran Bintang Kejora di LP Abepura. Ditegaskan, rakyat Papua tidak lagi butuh bendera tambahan. Yang dibutuhkan adalah kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Sebab, di Papua yang merupakan bagian dari NKRI sudah memiliki Bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Dia juga menghimbau kepada anggota TPN/OPM yang masih berada di hutan, maupun digunung-gunung atau di pesisir pantai agar kembali ke pangkuan NKRI untuk bersatu guna membangun Papua agar lebih maju dan sejahtera. Diakhi wawancaranya, Mathias Tabu kembali meminta kepada DPRP untuk menghentikan pembahasan masalah bendera bintang kejora sebagai symbol budaya, hai tanahku Papua dan burung mambruk sebagai lambang daerah. Sebab, pembahasan itu hanya akan memecah belah rakyat papua yang saat ini hidup damai, rukun dan tentram. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Elsham (Lembaga Studi Advokasi dan HAM) Papua, Aloysius Renwarin SH berharap agar purpaganda soal Bendera Bintang Kejora tak dijadikan arena judi kepentingan politik. Menurut Alosius, terlihat jelas muatan kepentingan yang menjadikan Papua layaknya sebuah mainan demi membangun barganning politik antar elite Jakarta. "Secara ekonomi, Papua ibarat sebuah koloni bagi Indonesia yang dimamafaatkan demi kesejahteraan dan kemakmuran segelintir orang yang berkauasa dan bermodal di Jakarta. Dan kami minta stop Papua dijadikan sebagai arena politik," kata Aloysius Renwarin kepada wartawan dalam konferensi pers di kantornya, Ahad (15/7). Berkaitan dengan itu, Elsham menyerukan beberapa poin terkait renteran kejadian di Papua. Pertama, meminta pihak kepolisian menghentikan proses penangkapan peserta Konferensi II DAP dan kelompok tari Sampari dari Manokwari. Kedua, meminta Pemerintah Jakarta membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah Papua secara adil bermartabat yang dimediasi oleh internasional. Ketiga, dimohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera membubarkan segala macam bentuk organisasi Milisi Merah Putih bentukan TNI di seluruh Tanah Papua. Keempat, diomohon kepada Pemerintah Jakarta, Papua, TNI, Polri dan Organisasi Intelijen Indonesia segera menghentikan politik adu domba orang Papua dengan Papua, dan orang Papua dengan non Papua. Poin kelima, dimohon kepada pihak-pihak yang selama ini memobilisasi massa Paguyuban Nusantara untuk menghentikan sentimen ras dan agama. Keenam, stop menjadikan Papua sebagai arena politik. Ketujuh, segera menghentikan aksi teror dan intimidasi kepada aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan seluruh rakyat Papua. Kedelapan, pemerintah pusat (Jakarta) diminta segera menghentikan pengiriman pasukan dan menarik semua pasukan non organik dari Tanah Papua. Kesembilan, Pemerintah Indonesia harus membuka akses pengamat independen asing ke Papua. Dan kesepuluh, Pemerintah RI diminta segera membatalkan Inpres No 5 Tahun 2007. "Masyarakat Papua ingin hidup dalam suasana damai, jangan ada oknum-oknum tertentu yang ingin menjadikan daerah ini konflik," tandas Aloysius.(mud/ito) [Non-text portions of this message have been removed]
