http://hariansib.com/2007/10/18/komitmen-pada-penanggulangan-kemiskinan/
Okt 18 Komitmen Pada Penanggulangan Kemiskinan Tajuk Rencana Oleh dunia internasional telah ditetapkan bahwa setiap tanggal 17 Oktober adalah hari penanggulangan kemiskinan. Penetapan tersebut setidaknya merupakan bahagian dari penegasan komitmen dunia internasional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang semakin meresahkan. Kemiskinan dianggap sebagai bom waktu yang jika tidak segera diatasi, akan sangat rentan dalam menimbulkan segudang permasalahan lanjutan. Bagi Bangsa Indonesia, masalah kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini dari waktu ke waktu. Persoalan kemiskinan menjadi problema pelik dan serius dalam sejarah republik. Sejarah bangsa ini adalah bahagiannya diisi dengan upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Dalam beberapa waktu yang lalu, kemiskinan menjadi "simbol" republik ini. Hal ini tercermin dari banyaknya wilayah republik yang dihiasi oleh peta kemiskinan. Banyak terdapat desa-desa tertinggal. Bahkan kini, bukan hanya desa lagi yang tertinggal, tetapi sudah daerah. Fakta semacam inilah yang barangkali menjadi dasar pikiran pemerintah sehingga dibentuk kementerian percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal. Akan tetapi dalam seiring dengan perjalanan waktu, kemiskinan tetap menjadi borok bangsa ini. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda masalah kemiskinan dan pengangguran teratasi, meski pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam membangun kebijakan ekonomi makro layak dicermati. Memang, kebijakan ekonomi makro amat penting dalam membangun kemantapan ekonomi negara, khususnya dalam menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, hal itu ternyata kurang membawa kemaksimalan dalam mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran. Kemiskinan memang sebuah simbol yang tentunya sangat memalukan. Kalau kita mau jujur, justru dengan kemiskinan diri sendiri, berbagai macam problema baru datang bermunculan. Katakanlah banyaknya praktek perjudian, penyeludupan, prositusi dan berbagai tindakan anarkhis lainnya. Kesemuanya itu menjadi beban baru yang harus ditanggung republik ini. Jika dilihat dari segi kuantitatif, data tentang kemiskinan juga penuh dengan teka-teki. Tidak ada keseragaman. Parameter yang digunakan juga amat bervariasi. Akan tetapi, satu fakta yang jelas dari gambaran rill terlihat bahwa kemiskinan terpampang dengan amat jelas di hadapan kita. Beberapa waktu yang lalu. Bank Dunia mengeluarkan data terbaru perihal kemiskinan kita. Banyak pihak terkejut dengan pernyataan ini. Tak dapat kita bayangkan, sebagaimana diungkapkan oleh Bank Dunia, bahwa lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin. Suatu jumlah yang amat fantastis. Hampir separoh penduduk Indonesia. Hal ini tak pernah kita duga sebelumnya. Bahkan jika dibanding dengan negara-negara tetangga, jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dari jumlah penduduk-penduduk miskin di Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Sehingga dengan demikian, sebahagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara, berada di Indonesia. Sayangnya, indikator atau standar yang dipakai oleh Bank Dunia sesungguhnya tidak terlalu tinggi. Tetapi itupun tidak dapat kita capai. Misalnya, seseorang disebut miskin karena dia hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS atau Rp18.310 per hari. Suatu angka yang tentunya tidak terlalu tinggi bagi manusia produktif. Itu artinya, ada banyak manusia di Indonesia yang masih usia produktif tetapi tidak dapat berproduksi secara aktif dan wajar. Dalam kondisi masyarakat yang serba miskin tersebut, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang semakin menambah beban bagi masyarakat. Jika kita lebih jeli melihat di sinilah anomali muncul. Karena itu, hal ini perlu menjadi bahan refleksi kita bersama. Bertahun-tahun lamanya kita melakukan program dengan segudang cara dan bentuk kegiatan, tetapi hasilnya tetap tak memuaskan. Karena itu, satu hal yang mendesak untuk segera dilakukan oleh pemerintah adalah menegaskan kembali komitmen pada pemberantasan kemiskinan. Jika dunia internasional sudah menegaskan komitmennya melalui Program Pembangunan Millennium (MDG's) yang berintikan perang terhadap kemiskinan, maka seharusnya pemerintah lebih giat lagi. (*)
