http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=185903
MUNAS PEPABRI Presiden Janji Modernisasi Persenjataan TNI Kamis, 8 Nopember 2007 JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah akan meningkatkan anggaran pertahanan dan kepolisian demi mendukung profesionalitas dan modernisasi persenjataan TNI dan Polri. "Peningkatan anggaran pertahanan dan kepolisian dimaksudkan agar tugas pertahanan dan keamanan dilakukan dengan baik," kata Presiden dalam sambutannya pada Munas XIII Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di Istana Negara, Rabu. Di hadapan sekitar 250 orang purnawirawan TNI/ Polri, Presiden menyatakan, tidak ingin jika tentara Indonesia kalah modern dibanding negara lain terutama dengan negara tetangga. Pada APBN 2007 khusus anggaran pertahanan diusulkan sebesar Rp 31,3 triliun, terdiri atas TNI Angkatan Darat mendapat alokasi anggaran Rp 11,9 triliun, Markas Besar TNI memperoleh alokasi Rp 4,3 triliun, TNI Angkatan Laut Rp 4,7 triliun, TNI Angkatan Udara Rp 3,6 triliun dan Departemen Pertahanan Rp 6,5 triliun. Presiden mengakui, anggaran pertahanan dan kepolisian di APBN dari tahun ke tahun belum ideal, padahal TNI dan Polri dituntut memiliki kemampuan lebih dalam menjalankan tugasnya. Ia menjelaskan, tugas TNI/Polri merupakan tugas yang mulia yaitu pengabdian kepada bangsa dan negara terutama dalam mempertahankan setiap jengkal Tanah Air. "Kalau harus berperang misalnya, saya yakin Indonesia selalu siap. Saya yakin ketika negara memanggil mereka untuk mengemban tugas, tetap akan dilaksanakan," kata Presiden. Tetapi, Presiden mengingatkan, perang adalah jalan terakhir, karena perang memerlukan biaya besar. "Sebagai negara yang cinta damai, kita mengutamakan diplomasi tanpa mengorbankan keutuhan dan kedaulatan negara kita," ujar Presiden dengan tegas. Peningkatan Alutsista Menanggapi pernyataan Presiden, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga berpendapat, kekuatan militer Indonesia memang lebih rendah ketimbang beberapa negara tetangga. Tak hanya dari aspek ketersediaan alutsista, tapi terlebih di sektor kesejahteraan prajurit. "Pernyataan Presiden itu baik dan positif. Terutama dalam membangkitkan semangat juang para prajurit di lapangan yang keadaannya jauh di bawah memadai," kata Theo. Dari pernyataan Presiden itu, Theo berharap, akan terekspresi melalui dukungan konkrit bagi upaya meningkatkan kemampuan profesional serta semangat dan kesejahteraan prajurit. "Lebih dari itu, untuk adanya suatu postur militer yang modern dan tangguh secara teknologi, perlu segera ada peningkatan kekuatan alutsista baik itu di laut, udara, juga darat. Beberapa dari alutsista itu telah kalah dibanding milik negara tetangga," katanya. Theo Sambuaga yang juga salah satu Ketua DPP Partai Golkar ini mengungkapkan tentang kondisi objektif persenjataan serta peralatan tempur TNI. "Bisa dibilang, secara umum hanya 30 hingga 40 persen dari kekuatan minimal yang dapat dimanfaatkan. Ini benar-benar memprihatinkan dan harus segera ada solusi melalui penyusunan perencanaan komprehensif berdimensi jangka menengah serta jangka panjang," katanya. Theo Sambuaga meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY selaku Panglima Tertinggi TNI, Menteri Pertahanan dan kalangan petinggi di Markas Besar TNI, agar dapat segera memformulasikan langkah-langkah konkrit pertahanan negara ke depan. "Capek jika selalu hanya bersifat ad-hoc, parsial dan tak komprehensif. Itu berpotensi bagi terjadinya kegiatan-kegiatan yang jauh dari harapan kita, seperti misalnya ada percaloan anggaran dan lain sebagainya," katanya. Anggaran pertahanan yang terfokus, menurut Theo Sambuaga, akan bisa disusun secara efisien dan efektif, bila telah ada perencanaan pertahanan negara yang komprehensif. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Yusron Ihza Mahendra menyatakan, amat setuju dengan upaya memodernisasi alutsista, bahkan perlunya segera dilakukan penataan kembali kekuatan militer TNI. (Rully
