sip sudah itu mba rani
________________________________ Dari: "7rani9kusu...@gmail.com" <7rani9kusu...@gmail.com> Kepada: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com Dikirim: Jumat, 4 Oktober 2013 14:45 Judul: [des-kes] RE: Diskusi mengenai kebijakan KIA selama ini di Indonesia Kami dari Pemerhati Kebijakan Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah ingin menyampaikan permasalahan terkait AKI & AKB yang terjadi di Propinsi Sulawesi Tengah : Dalam berbagai situasi di daerah kadang sosiocultural masih memegang perankuat dalam pengambilan keputusan.Program P4K merupakan program pendukung untuk kesehatan ibu dan anak, tapi masih ada beberapa proses persalinan yang masih menjadi masalah penting diberbagai pelosok daerah misalnya masalah sumberdaya, masalah fasilitas dan masalah sarana kesehatan pendukung lainnya. Pada Penggunaan data tingkat Kabupaten dibuat bagus tapi tidak menggambarkan situasi sesungguhnya (manipulasi data), sehingga data riil yang bersumber dari bidan desa dan Puskesmas tidak dipergunakan untuk menyusun perencanaan tingkat Kabupaten. Kasus Kematian Ibu tidak seluruhnya dilakukan investigasi atau AMP sehingga tidak diketahui secara jelas penyebab kejadian. Kegiatan Bimtek wilayah Puskesmas tidak dilakukan terpadu dengan pelbagai program-program kesehatan terkait. Tidak ada sangsi tegas terhadap petugas kesehatan yang telah melakukan kelalaian terhadap tugas dan profesi. Budaya saling menyalahkan dan budaya kerja yang tidak efektif dan efisien. Belum adanya pelaporan KIA secara Surveilans berbasis database serta kerjasama lintas sector. Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk sebagai penentu kebijakan kadang kurang memiliki komunikasi dengan sektor terkait dalam pengambilan kebijakan. Dinamika Masyarakat yang dipengaruhi politik, bencana sosial dan ekonomi saat ini, memberikan dampak negatif terhadap sikap dan perilaku sehat masyarakat. Pemerintah harusnya melihat secara kompleks permasalahan KIA mulai dari penempatan tenaga kesehatan yang merata di semua wilayah puskesmas, pengalokasian dana kesehatan. Masalah lainnya adalah sering di pangkasnya program kegiatan yang telah di susun dan anggaran kesehatan oleh DPR dan BAPPEDA yang sebenarnya itu menjadi kebutuhan pokok Dinas Kesehatan dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu. Di analisis oleh : 1. Muliansyah SM. AR, 2. Rais Akbar Lamiri 3. Rani Kusuma 4. Mas’ud 5. Sri Wahyuni Khalik ---In desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com, <purnawankomink@...> wrote: Kebijakan KIA selama ini di Indonesia perlu dianalisis terkait dengan fakta di beberapa daerah yang masih mengalami stagnasi program. Dalam hal ini saya menggunakan segitiga kebijakan dari Buse dkk yang lebih fokus untuk menganalisis isi, aktor dan proses kebijakan. Menurut saya hal utama yang masih menjadi kendala pada masa sekarang dan harus diperbaiki yaitu pada kualitas SDM kesehatan, masih banyak SDM kesehatan (Bidan, Perawat, Dokter serta Tenaga kesehatan lainnya) yang perlu dibekali pelatihan dalam membantu proses persalinan khususnya di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Kemudian minimnya suatu tindakan monitoring dan evaluasi terhadap program KIA yang dilaksanakan, padahal hal ini merupakan kunci keberhasilan suatu program. Salah satu factor dasar yang juga kurang diperhatikan oleh semua pihak menurut saya yaitu faktor komunikasi dan koordinasi. Dalam menjalankan kebijakan KIA perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang efektif (tidak ada anggapan pemerintah pusat adalah raja dan pemerintah daerah hanya sebagai pengikut) semua komponen tersebut harus saling mensupport, memberikan pendapat dan feedback dalam mengatasi masalah KIA yang berlarut-larut melalui kegiatan pemantauan yang dilakukan secara kontinyu oleh pemerintah pusat dan pelaporan hasil serta kendala dari pemerintah daerah serta diharapkan juga kesadaran masyarakat dalam mensukseskan program KIA melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Selama ini saya lihat belum adanya komunikasi dan koordinasi secara real di lapangan dalam mengatasi program ini, terlihat dari distribusi pendanaan yang tidak tepat sasaran, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan belum adanya inisiatif program yang muncul dari berbagai daerah di Indonesia.
