ANALISA
KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK
DENGAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN MELALUI RUMAH SAKIT KELILING
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Sebanyak 20 provinsi masih memiliki masalah besar untuk kesehatan ibu dan anak salah satu dari provinsi tersebut adalah Provinsi Lampung. Kebijakan operasional dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi akan menggunakan pendekatan layanan berkelanjutan, Layanan berkelanjutan diberikan sejak bayi masih berada dalam kandungan, dalam proses persalinan, hingga 1.000 hari pertama kehidupan bayi. Untuk itu perlu analisis kebijakan KIA yang sedang dilaksanakan di Provinsi Lampung yang difokuskan pada isi, aktor, konteks dan proses kebijakan.
Isi Kebijakan yang dibuat dan baru di implementasikan di Provinsi Lampung tahun 2013 adalah dengan adanya kebijakan upaya Kesehatan Perorangan, diantaranya melanjutkan pelaksanaan kebijakan peningkatan pelayanan RS Keliling yang memberikan layanan kesehatan lanjutan dasar yakni spesialis obgyn, anak, bedah, dan penyakit dalam. Dengan adanya layanan dokter spesialis obgyn dan anak dapat menekan angka kematian ibu dan anak yang masih menjadi masalah di Provinsi Lampung. Yang menjadi masalah adalah, dengan adanya kebijakan ini pemerintah provinsi lampung akan terlalu sibuk dengan masalah di hilir, dan dapat mengalihkan perhatian untuk masalah di hulu, sehingga konsep hulu ke hilir tidak dapat berjalan secara komprehensif.
Aktor yang berperan dalam mewujudkan program tersebut adalah Dinas Kesehatan Provinsi yang didukung rumah sakit provinsi serta rumah sakit kota/kabupaten untuk melengkapi tenaga kesehatan dalam hal ini dokter spesialis, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan lanjutan dasar, sehingga masyarakat terpencil di Provinsi Lampung bisa mendapatkan pelayanan kesehatan obsgyn dan anak. Dalam operasional rumah sakit keliling, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga berkoordinasi secara berjenjang dengan pemerintah daerah kota/kabupaten, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten sampai tingkat puskemas maupun pustu.
Pada konteks kebijakan, dengan adanya kebijakan rumah sakit keliling sudah mengakomodir pelayanan di daerah terpencil, masih banyak daerah terpencil susah menjangkau pelayanan kesehatan. Sehinngga pelayanan kesehatan di provinsi lampung untuk daerah terpencil dilakukan sistem jemput bola. Namun yang menjadi masalah adalah infrastuktur wilayah provinsi Lampung yang tidak merata sehingga RS Keliling dalam bentuk bus tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah yang tidak memiliki jalan yang baik. Disamping itu, dengan wilayah Lampung yang cukup luas juga menjadi masalah, karena RS keliling yang hanya 2 (dua) unit tidak cukup representatif melayani seluruh wilayah kecil di Provinsi Lampung.
Kebijakan ini dibentuk berawal dari kesehatan ibu dan anak yang masih menjadi masalah di provinsi lampung, untuk itu jajaran pemerintah daerah berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan anak dengan sistem jumput bola, mengingat wilayah provinsi Lampung yang luas dan ada beberapa daerah yang sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian untuk pengadaan mobil kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan, sekaligus pihak yang mengoperasionalkan rumah sakit keliling tersebut. Untuk tenaga kesehatan spesialis, Dinas kesehatan dibantu oleh rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung. dengan adanya rumah sakit keliling ini diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan anak.
Disusun Oleh : Kelompok Diskusi Pemerhati Kebijakan Kesehatan Provinsi Lampung.
---In desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com, <budiekosiswoyo@...> wrote:
Pemerhati Kebijakan AKI & AKB di Provinsi Jawa Timur
Pada umumnya angka kematian ibu dan anak di provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi dan cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, yaitu berkisar 7-11 point untuk angka kematian ibu (AKI) sesuai data yang bersumber dari Laporan Kematian Ibu (LKI) kabupaten/ kota. Lebih dari 50 % kabupaten/ kota di Jawa Timur memiliki AKI di atas angka provinsi.
Tingginya angka kematian tersebut tidak hanya
karena sebab kesehatan tetapi lebih terkait sosial ekonomi masyaraat. Beberapa
identifikasi masalah diantaranya yaitu :
a) Minimnya akses pelayanan kesehatan dan sistem pelaporan K1-K4
b) Kebijakan pembiayaan persalinan belum optimal
Penggunaan dana Jampersal dari pemeriksaan kehamilan – persalinan – nifas belum optimal karena bidan lebih menekankan pemanfaatan dana cenderung untuk proses persalinan sementara monitoring evaluasi pada petunjuk teknis Jampersal juga minim. Sedangkan payment dokter spesialis melalui INA-CBG di rumah sakit juga dianggap kurang memenuhi kebutuhan standar intensif jasa pelayanan.Alokasi dana APBN dan ABPD terkait program KIA masih minim sehingga keterlambatan dropping dana dan pencairan Jampersal memperparah masalah kebijakan pembiayaan.
c) Ketersediaan dan kinerja SDM tenaga kesehatan belum optimal
Ketersediaan di sini menekankan pada tidak meratanya tenaga kesehatan di beberapa daerah. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya kinerja tenaga kesehatan yang ditandai dengan keterlambatan rujukan bidan ke rumah sakit, keterlambatan klaim untuk dana Jampersal, kurangnya partisipasi dokter obgyn dalam persalinan pasien Jampersal
d) Moral hazardaktor dalam sistem rujukan dan kebijakan program
Moral hazard yang terjadi ditandai dengan adanya semacam “perjanjian kerja sama (PKS)” antara bidan dan rumah sakit dalam kasus rujukan atau bidan dengan dokter obgyn dalam kasus pasca operasi karena dengan begitu intensif bidan akan lebih besar daripada menolong persalinan langsung melalui persalinan normal. Moral hazard ini bukan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan melainkan juga ada indikasi Pemerintah Daerah yang melakukan pemangkasan dana dari Pemerintah Pusat sehingga alokasi anggaran semakin berkurang.
e) Keadaan geografi dan budaya lokal setempat yang kurang mendukung
f) Dan lainnya
Kebijakan kesehatan ibu dan anak di provinsi Jawa Timur baik konten maupun proses sudah cukup baik. Walaupun demikian aktor dan konteks kebijakan bisa jadi turut andil pada stagnasi AKI dan AKB ini. Aktor yang terlibat dalam upaya menurunkan MMR dan IMR tidak lain adalah Dinas Kesehatan;Pemerintah Daerah; BKKBN dan SKPD lintas sektor yang terkait; SDM tenaga kesehatan (bidan, dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya); LSM, dll
Kebijakan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan yang kurang memprioritaskan program KIA dalam agenda tahunan dan minimnya alokasi anggaran menjadi konteks yang perlu untuk diperhatikan. Maka apabila program KIA khususnya menurunkan AKI dan AKB, peran aktif Pemerintah Daerah sangat diharapkan.
Alternatif solusi yang diharapkan dapat menurunkan MMR dan IMR antara lain :
a) Menambah alokasi anggaran kesehatan untuk program UKM bidang KIA, terutama mengenai klaim Jampersal. Penambahan nominal klaim dan penggantian klaim tidak terlambat diserahkan kepada para bidan.
b) Mempererat kerja sama lintas sektoral dan antar SKPD baik di tingkat kabupaten/ kota maupun tingkat Provinsi Jawa Timur
c) Regulasi sitem rujukan dari bidan ke Rumah Sakit.
d) Diberikan beberapa pembatasan tertentu bagi pemanfaatan Jampersal, sehingga pemanfaatannya tidak overload dan tidak menciptakan kerugian di aspek lain.
e) Mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada petugas kesehatan mengeni mekanisme persalinan dan pembiayaan persalinan melalui Jampersal
f) Mengadakan sosialisasi program Jampersal kepada masyarakat dengan melibatkan kader-kader kesehatan setempat
g) Melibatkan peran aktif masyarakat dalam menurunkan MMR dan IMR, salah satunya adanya kemitraan bidan-dukun dalam pertolongan persalinan
Disusun Oleh :
(1) Gerardin (2) Mawa (3) Nastiti (4) Eva (5) Sinta (6) Galih (7) Budi (8) Puji
__._,_.___
