Kompas, Rabu, 07 Maret 2007                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                      
 "Jugun Ianfu"
 Lagi, Berbagai Negara Berang pada Abe 
 
Beijing, Kompas - Komentar Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pekan lalu masih 
terus menimbulkan protes di berbagai negara. China, Selasa (6/3), mendesak 
Jepang bertanggung jawab atas perbuatannya. Taiwan mengajukan protes. Sementara 
perempuan-perempuan Filipina menyebut Abe "pembohong". 
China mengecam penculikan perempuan-perempuan Asia oleh militer Jepang untuk 
bekerja di rumah-rumah bordil sebagai budak seks selama Perang Dunia II. Negara 
Tirai Bambu ini mendesak Tokyo bertanggung jawab atas tindakannya pada masa 
lalu. 
Menteri Luar Negeri China Li Zhaoxing mengatakan, penggunaan apa yang disebut 
jugun ianfu atau "perempuan penghibur" adalah "salah satu kejahatan serius yang 
dilakukan militer Jepang selama Perang Dunia II". 
"Ini merupakan sebuah fakta sejarah," kata Li dalam sebuah konferensi pers pada 
Kongres Rakyat Nasional China. Pemerintah Jepang "harus menghadapi bagian 
sejarah, mengambil tanggung jawab, dan dengan serius mengkaji serta menangani 
isu ini dengan sepantasnya," katanya. 
Pernyataan Li itu merupakan reaksi resmi China pertama atas komentar PM Abe 
pekan lalu yang menyangkal tanggung jawab negaranya karena memaksa 
perempuan-perempuan Asia ke bordil-bordil militer bagi pasukan Jepang selama 
perang. Abe mengatakan, "Tak ada fakta yang membuktikan ada paksaan." 
Cendekiawan dan politisi terkemuka Jepang secara rutin menyangkal keterlibatan 
langsung militer atau penggunaan kekerasan dalam mengumpulkan para perempuan 
itu, dengan mempersalahkan kontraktor-kontraktor swasta kalau ada penyiksaan. 
Pernyataan Abe menimbulkan keberangan internasional dan menyangkal bukti dalam 
dokumen-dokumen Jepang yang ditemukan tahun 1992. Dokumen itu, menurut para 
sejarawan, memperlihatkan militer bekerja sama dengan para kontraktor untuk 
mendapatkan sekitar 200.000 perempuan—sebagian besar dari Korea dan China—untuk 
dipasok ke rumah bordil. 
Pernyataan itu juga menimbulkan keraguan mengenai permintaan maaf Pemerintah 
Jepang tahun 1993 kepada para budak seks yang dikeluarkan Kepala Sekretaris 
Kabinet waktu itu, Yohei Kono. 
Pernyataan Kono juga mengakui bahwa banyak perempuan dipaksa melakukan 
prostitusi dan bahwa pemerintah militer terlibat dalam beberapa kasus. 
Bulan lalu, anggota Kongres AS, Michael Honda, mengajukan sebuah usulan 
resolusi tak mengikat yang mengimbau Jepang untuk meminta maaf dengan jelas 
atas tragedi yang dialami ribuan perempuan Asia itu. 
Hari Senin, Abe tetap pada sikapnya bahwa Tokyo tak perlu mengeluarkan 
permintaan maaf lagi, dengan mengatakan kepada parlemen Jepang bahwa kesaksian 
yang didengar DPR AS tidak memberikan bukti kuat adanya penyiksaan. 
"Kami tidak akan meminta maaf, bahkan kalau resolusi itu disetujui," kata Abe 
kepada parlemen Jepang.  
Saksi hidup marah besar  
Pemerintah Taiwan hari Selasa mengajukan protes kepada Tokyo atas pernyataan 
Abe itu. "Pemerintah menyesalkan pernyataan itu dan mengajukan sebuah protes 
keras kepada Jepang," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Taiwan. 
Tokyo didesak mengambil tanggung jawab atas perbudakan seks itu, yang telah 
menyebabkan trauma pada ribuan perempuan Asia, baik secara fisik maupun secara 
psikologis. 
Di Manila, sekitar 20 perempuan lanjut usia Filipina menyebut PM Jepang 
"seorang pembohong".  
"Kami adalah korban dan saksi hidup," kata Virginia Villarma (78). "Bagaimana 
kami bisa menjadi pelacur waktu itu ketika kami masih begitu muda dan tak 
berdosa.... Kami katakan kepada Abe bahwa apa yang dia katakan salah. Dia 
seorang pembohong." 
Para perempuan itu melakukan protes di luar Kedubes Jepang di Manila bersama 
sekitar 20 kerabat dan pendukung dari Lila Pilipina, sebuah organisasi budak 
seks semasa perang dan aktivis hak-hak perempuan. 
Di Indonesia, Jaringan Anti Penjajahan Jepang, sebuah gabungan berbagai 
organisasi seperti INFID, Jaringan Advokasi Jugun Ianfu dan Kalyanamitra, hari 
Rabu ini mengadakan aksi damai "menuntut tanggung jawab Pemerintah Jepang untuk 
mengakhiri kejahatan kemanusiaan". Aksi itu dimulai dari Bundaran Hotel 
Indonesia menuju Kedubes Jepang. (AP/AFP/DI) 

         
---------------------------------
Looking for earth-friendly autos? 
 Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center.  

Kirim email ke