Dalam PUTUSAN Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu Sembilan, MK memutuskan bahwa KTP atau Paspor (bagi yang berada di luar negeri) yang masih berlaku dapat dijadikan sebagai bukti untuk memberikan suara dalam pemilu presiden, bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT. Tentu ada ketentuan bahwa Pemegang KTP harus dilengkapi oleh Kartu Keluarga atau sejenisnya dan hal ini harus dilakukan di TPS di RT/RW di alamat yang disebutkan dalam KTP. Sebelum memilih, Pemegang KTP atau Paspor harus mendaftarkan terlebih dahulu pada KPPS dan penggunaan hak memilih ini dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. http://paustinus.blogspot.com/2009/07/mahkamah-konstitusi-makin-jadi-aja_06.html Paustinus
--- On Mon, 7/6/09, sayid <[email protected]> wrote: From: sayid <[email protected]> Subject: [eGovIndonesia] Analgesic DPT dari MK To: [email protected] Date: Monday, July 6, 2009, 9:11 AM Alhamdulllillah, Akhirnya kepala pusing akibat masalah DPT diatasi sementara dengan pemberian pil penghilang rasa sakit kepala oleh keputusan MK. Selanjutnya untuk menyembuhkan penyakit KPU masih banyak PR Pemerintah yang harus dilakukan yaitu menata ulang undang2 pemilu untuk menegaskan tanggung jawab penyediaan DPT kepada pelaksana administrasi kependudukan yang dibantu oleh imigrasi dan Deplu untuk data penduduk di luar negeri, menghapus peluang jual beli suara dengan menegaskan proses rekapitulasi suara dilakukan dengan proses entry online langsung ke komputer per TPS, validasi berdasar data per TPS, dan rekapitulasi wilayah otomatis dengan komputer. Setelah Pemilu berakhir sebagai pertanggungan jawab Pemerintah wajib melakukan pengusutan dan membuka tabir penyebab kekisruhan penyediaan data kependudukan yang jadi sumber masalah DPT, dan menuntut tanggung jawab secara hukum penanggung jawab masalah data kependudukan , karena kesalahannya potensial menimbulkan bencana nasional.. Selamat mencontreng
