Benar Pak Agus,
Produk kita sebenarnya bila ditata dengan baik tidak kalah dengan buatan 
Luar Negeri, knowledge base di Indonesia lebih kuat dari pada mereka 
yang membagi kerja jadi super specialist, namun selalu kalah dalam 
pemasaran dan baru laku setelah dijual oleh orang asing. Oleh karenanya 
jangan heran banyak modul dalam paket buatan luar negeri yang isinya 
adalah buatan anak bangsa Indonesia.

Tentang indikasi men"set" batasan yang mengaraj kepada pemasok luar 
negeri juga banyak dipengaruhi dengan cara yang dilakukan oleh Konsultan 
dari penyandang dana dalam  mempersiapkan teknis syarat realisasi 
penggunaan pinjaman Luar negeri. Dimana pemasok dana bisa menetapkan 
banyak syarat dengan alasan keamanan maupun standar mereka, dengan cara 
itu mereka bisa mensyaratkan peserta tender hanya entitas usaha yang 
memiliki pendapatan minimal xx Juta per tahun dengan pengalaman dibidang 
yang sama minimal XX tahun, atau minimal pendapatan pertahunnya sekian 
kali dari nilai tender, atau assetnya minimal sekian ratus kali nilai 
tender. Sehingga akhirnya hanya perusahaan tertentu di dunia yang punya 
kesempatan sebagai main contractor, sementara perusahaan lokal hanya 
menjadi penonton atau menjadi sub-contractor bila terpaksa
Yang menyedihkan dari apa yang saya temui di beberapa proyek besar, 
ternyata banyak tenaga ahli yang diatas kertas istimewa, tapi faktanya 
tidak memiliki pengalaman dan kemampuan memberikan solusi yang sesuai 
dengan kompleksitas kebutuhan sistem di Indonesia. dan beberapa proyek 
ternyata justru diselamatkan setelah mereka me rekrut tenaga asing dari 
luar negeri (sesuai kontrak), tetapi berkulit sawo matang dan 
berkewarganegaraan Indonesia.

Upaya menjangkau proyek2 besar diluar negeri dengan memanfaatkan 
peredaran dana Pinjaman luar negeri atau hibah, umumnya direncana dengan 
baik oleh masing2 negara donor dengan secara cerdik membuka kesempatan 
pasar yang lebih luas dan menambah potensi dari negaranya.  Melalui 
banyak syarat yang mereka bisa tentukan bersama maka terjadilah 
kemudahan untuk  mengatur agar penggunaan dana tersebut  tetap 
memberikan keuntungan besar bagi negaranya masing2. sebagai contoh 
mereka memberikan hibah dengan syarat harus dilaksanakan oleh perusahaan 
dan tenaga yang berasal dari negara mereka. Meski negara tersebut 
umumnya dikenal sebagai negara penganut liberalisme dan pasar bebas, 
namun dalam pelaksanaan pemberian hibah dan pinjaman mereka dengan 
cerdik mereka berlindung dibalik ketentuan yang dibuatnya sehingga hibah 
atau pinjaman lunak yang diberikan justru merupakan subsidi kepada 
pengusaha dari negaranya yang sudah mereka siapkan, dan bila dilihat 
secara secara hukum mereka memang patuh pada aturan yang ada sehingga 
tidak bisa di protes atau ditegur WTO, namun secara paktis sebenarnya 
mereka memberikan subsidi dan menerapkan praktek kartel untuk 
memperbesar idndustri dan lapangan kerja di negaranya melalui kesempatan 
yang diciptakan di luar negeri dengan topeng aksi sosial..

Untuk mengatasi masalah tidak kebagian pasar dalam negeri memang harus 
kita tata bersama secara gotong royong (WIN-WIN) yaitu oleh produsen dan 
profesional yang ada, dan mencegah unruk tidak terjadi praktek 
persaingan bebas (yang nyata sekali telah menjadi media ideologi untuk 
menghancurkan potensi ekonomi suatu Bangsa (yang melaksanakan secara 
penuh bukan dengan basa basi), membagi pasar sesuai dengan bidang, 
produk dan profesinya agar tidak terjadi benturan perebutan wilayah 
kerja, menyusun aturan  dan etika komunitas yang di endorse oleh 
Pemerintah untuk dipatuhi bersama, melarang peran perusahaan yang tidak 
memiliki produk maupun tenaga ahli dan hanya jadi makelar dalam 
pengerjaan proyek, dan mendorong usaha perbankan milik anak bangsa komit 
menjadi mitra utama pendanaan.

Sebenarnya masalah utama terkait dengan pemerintah dan terkadang juga 
bukan aturannya yang menjadi penyebab masalah, demikian pula juga bukan 
pada pejabat pelaksana yang menyebabkan kondisi seperti saat ini. 
Umumnya Pejabat menjadi bersikap seperti umumnya saat ini karena faktor 
trauma dan takut untuk melakukan tindakan yang benar namun menyimpang 
dari persepsi mereka akan aturan yang berlaku, padahal banyak aturan 
yang ada sebenarnya tdak layak atau sulit dilaksanakan. Hal ini 
diperberat dengan banyak contoh korban Pejabat yang masuk penjara hanya 
karena kesalahan administratif, yang bila diteliti berdasar sudut 
pandang logika dan keadilan mereka bukan orang yang bersalah (malah 
mungkin aturannya yang salah), semuanya ditunjang dengan tindakan 
pengawasan dan pengamanannya penyimpangan yang sering berlebihan dan 
mengutamakan penegakan aturan atau hukum berasar persepsi yang sala 
(yang mungkin tidak tepat untuk digunakan) dibanding dengan pengutamaan 
analisa kelayakan situasional yang diiringi dengan rasa keadilan.

Semoga semuanya segera menjadi baik kembali, demi kejayaan bangsa.
Wass.
Hari

On 8/18/2010 2:41 PM, Agus Supriyanto wrote:
> Ikutan nimbrung boleh para senior?
>
> Kalau bicara kompetensi, sesungguhnya programmer2 asli Indonesia 
> banyak. Yang jadi masalah adalah, tiap kali pengadaan s/w dari 
> kebanyakan Instansi negeri ini, dengan alasan dananya yang besar, 
> mereka sudah men"set" dengan produk LN, padahal produk LN itupun juga 
> asal muasalnya karena diberi kesempatan oleh Pemerintahnya untuk 
> berpartisipasi dalam project2 negerinya, entah di negerinya sendiri 
> atau di negeri yang mendapat bantuan.
>
> Lalu kalau begini terus, kapan karya  anak negeri bisa dipersaingkan 
> dg produk LN?. Saya sangat percaya, kalau anak negeri diberi 
> kepercayaan, mereka bisa dan bahkan bisa lebih baik. Tapi koq, 
> lagi-lagi, begitu bicara angka yang puluhan milyar, anak negeri 
> dilupakan. Bagaimana om Hary?
>
> Agus Supriyanto
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *From:* rudymharahap <[email protected]>
> *To:* [email protected]
> *Sent:* Wed, August 18, 2010 1:50:44 PM
> *Subject:* Re: [eGovIndonesia] Lelang Sistem Informasi Pelayanan Rumah 
> Sakit Terintegrasi
>
> betul sekali pak hari. kalau saya lihat 14m itu baru iniasi.
> masalahnya, dengan requirement yang disampaikan pak hari, dan percis 
> seperti yang ada di procurement documentnya, apakah ada di Indonesia?
>
> saya cek koq kebanyakan produk luar negeri. bagaimana ini negeriku? 
> kemana saja hai Anda para ahli TI Indonesia? Apakah sudah terbang ke 
> luar negeri semua yang pintar-pintar? Atau produk dari luar negeri 
> itu, ternyata orang Indonesia juga yang buat?
>
> --- In [email protected] 
> <mailto:egov-indonesia%40yahoogroups.com>, "hnoe...@..." <hnoe...@...> 
> wrote:
> >
> > So Pasti tidak bisa dibandingkan,
> > Pertama yang mau pakai merupakan RS Jantung modern yang sudah menganut
> > standar Layanan Kesehatan International, sehingga jauh berbeda dengan
> > kebutuhan sebuah Klinik,
> > Kedua umumnya proyek seperti itu cakupannya selalu turk key project,
> > mulai dari Hardware, network, lisensi DBMS, lisensi program aplikasi,
> > Implementasi, Manajemen perubahan yang mencakup mulai dari analisa gap
> > atas proses bisnis dan kebutuhan informasi, hingga pembuatan prosedur
> > kerja baru dan pelatihan bagi usernya,
> > Yang mungkin bisa dibandingkan hanyalah harga lisensi, itupun hanya 
> bisa
> > dilakukan bila mempergunakan basis software pendkung yang setara atau
> > sama, dan yang pasti untuk rumah sakit sekelas Harapan kita membutuhkan
> > aplikasi yang harus bisa menjamin keamanan proses dan informasinya
> > akurat sepanjang waktu dan harus dapat menampung data kesehatan 
> historis
> > sejak lahir (menjadi pasien) hingga meninggal, untuk bisa diakses dari
> > mana saja kapan saja termasuk akses secara mobile.
> > Demikian pula dengan digunakannya mesin2 kesehatan yang mampu 
> mentrasmit
> > data medis secara otomatis ke pusat data base di RS tersebut, 
> seharusnya
> > aplikasi yang ada memiliki fasilitas untuk menjamin proses data secara
> > single submission , sehingga sistem yang dibelii punya kemampuan 
> menarik
> > data hasil proses mesin kesehatan langsung masuk ke medical record
> > secara realtime saat pemeriksaan kesehatan dengan alat kesehatan yang
> > dipergunakan.
> > Dan perkiraan saya bila turn-key dan harus memenuhi standar layanan
> > kesehatan international sebagai dasar penetapan cakupan kebutuhan, maka
> > dengan anggaran sebesar 14 Milyard Rp belum tentu mencukupi
> > semoga bermanfaat.
> >
> >
> > On 8/18/2010 9:08 AM, rudymharahap wrote:
> > >
> > >
> > > yach, nggak bisa dibandingkanlah, kalau di dalamnya ada server,
> > > network, tools monitoring, etc.
> > >
> > > --- In [email protected] 
> <mailto:egov-indonesia%40yahoogroups.com>
> > > <mailto:egov-indonesia%40yahoogroups.com>, "si Nung"
> > > <sinung4milis@> wrote:
> > > >
> > > > On 18 Aug 2010 at 0:50, rudymharahap wrote:
> > > >
> > > > > PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM
> > > > > Nomor: PL.01.07/DL/067/2010
> > > > > Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan
> > > >
> > >
> > >
> >
>
>
> 

Kirim email ke