Kejahatan Korporatokrasi Sahabat2 ingat John Perkins, penulis buku Confession of An Economics Hit Man(2004)? Buku baru berjudul A Game As Old As Empire: The Secret World of Economics Hit Men and the Web of Global Coruption (2007) oleh Steven Hiatt menjelaskan petualangan ekonom pembunuh bayaran.
EHM bekerja untuk korporatokrasi, jaringan kerjasama antara MNC (Multi-national Corporations) dengan lembaga international (Worl Bank/ IMF, elite negara maju dan penguasa negara ke tiga. Ikon korporatokrasi yang nyata saat ini adalah Wapres Amerika Serikat Dick Cheney. Ia mantan CEO Haliburton, kontraktor terbesar di dunia dan sampai saat ini menjadi penasihat bisnis MNC itu. Cheney penganjur serbuan ke Irak yang dipalsukan lewat senjata pemusnah massal. Kini Hilburton bersama MNC lainnya menikmati keuntungan dari ladang minyak Irak. Menurut Empire, penyingkiran pemimpin dibenarkan korporatokrasi, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Iran Mohammad Mosaddeq (1951-1953) yang menasionalisasi industri pertambangan. Menurut Perkins, EHM juga mengatur terjadinya kecelakaan yang menewaskan Presiden Ekuador Jaime Roldos dan Presiden Panama Omar Torrijos. Korporatokrasi dimulai saat World Bank/IMF menyalurkan pinjaman untuk pembangunan megaproyek di negara miskin atas rekomendasi fiktif buatan EHM. Kredit cair jika dengan syarat tender-tender pembangunan dihadiahkan kepada MNC/mitra lokal atas restu korporatokrasi. Maka, negara miskin itu terjebak utang luar negeri ratusan milyar dollar AS yang takkan bisa dilunasi sampai tujuh turunan sekalipun. Sebaliknya, profit MNC/mitra lokal naik setiap tahun lamanya proyek dikerjakan. Derita negara itu belum usai. Ia bukan Cuma gagal mensejahterkan rakyat, tetapi juga tidak mampu membayar utang sehingga pada akhirnya ditekan korporatokrasi untuk menjual kekayaan alamnya, misalnya ladang minya. Empire di Indonesia salah satunya, PLTU Piton I dan II yang nilai proyek 3,7 miliar dollar AS. Megaproyek ini tak bermanfaat sebab harga listrik yang dihasilkan 60 persen lebih mahal dibandingkan di Filipina atau 20 kali lebih mahal dibandingkan di AS. Dana pembangunan Paiton ngutang dari ECA (export credit agencies) dari Negara-negara maju. Korupsi dimulai ketika 15,75 persen saham megaproyek itu disetor kepada kroni dan keluarga penguasa Orde Baru. Kontrak-kontrak Paiton, mulai dari pembebasan lahan secara paksa sampai monopoli supali batubara, dihadiahkan tanpa tender kepada MNC/mitra local. Setelah pak Harto lengser ing keprabon, baru ketahuan nilai proyek itu inflasi 72 persen. Pemerintah coba menegosiasi ulang Paiton dengan argument megaproyek itu hasil dari KKN. Alhasil, kita selama 30 tahun harus mambayar ganti rugi 8,6 persen sen dollar AS per KWh padahal kemampuan kita cuma 2 sen. Supaya manut, eksekutif ECA itu mengancam akan meminta G-7 menyatakan Indonesia ngemplang yang tak layak mendapat kredit lagi dari World Bank/IMF. Lagi-lagi kita manut. Empire mengungkapkan bagaimana industri minyak kita diperdayai korporatokrasi melalui perjanjian PSA (profit sharing agreement). Perjanjian ini bertujuan menhindari nasionalisasi seperti yang dilakukan PM Mosaddeq dan Presiden Bolivia Evo Morales belum lama ini. PSA seolah-olah menempatkan kita sebagai pemilih sah lading minyak, sementara MNC sebagai "Kontraktor" saja. Namun, pada praktiknya MNC mengontrol pengembangan ladang yang mendatangkan profit berlipat ganda mirip seperti praktik kolonialisme. Perjanjian ini ibarat pernikahan ideal antara kontrak bagi hasil yang secara politis seolah penting bagi kita sebagai majikan dengan system kontrak berbasis konsesi/lisensi yang mendatangkan profit maksimal. Pemerintah seakan memegang kendali, padahal MNC-lah yang mempunyai kedaulatan nasional. "Klausul stabilisasi " dalam perjanjian PSA mengatakan UU kita tak berlaku bagi setiap kegiatan MNC dalam rangka memetik profit. UU tak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadi yang berlaku hukum internasional yang tak mengenal istilah kepentingan atau UU nasioanal. "Cerita sukses PSA" yang dijual ECA bernama Dan Witt yang bekerja untuk ECA di AS, ITIC (International Tax and Investment Center). Witt atas nama British Petroleum, Chevron, Texaco, Total, dan Eni Spa "menggarap" Irak. IMF menyalurkan kredit untuk Irak sambil menetapkan syarat, termasuk mengurangi subsidi yang membuat harga BBM meroket. Syarat lain, parlemen harus mengesahkan UU Perminyakan akhir 2006 dan IMF wajib disertakan dalam proses perumusannya. Witt yang bermodalkan best practices (senjata gombal Worl Bank dan IMF) menjadi negosiator antara para pejabat Irak yang korup, IMF dan MNC. Semua untung kecuali rakyat Irak. Tidaklah sulit mencerna kita menjadi korban korporatokrasi. Pertanyaannya, apakah kita masih peduli? Lihatlah pemimpin kita yang mematut-matut diri. Anggota DPR ngga percaya diri dan ngga mau kalah dengan Tukul Arwana. Semoga opini diatas membuka kita, bahwa kejahatan korporatokrasi sudah sangat mengurita tidak hanya di Indonesias tercinta bahkan dunia. wassalam Purwadi
