Kawan-kawan,
Ini berita yang sangat menarik. Kenapa? Berita itu melakukan evaluasi atas
kerja Orde Baru di bidang kehutanan, tapi tampaknya paradigma si penulis
(atau tepatnya, para peserta di seminar tersebut; wartawan khan melaporkan
berita apa adanya[?]) masih dibelenggu kenikmatan-kenikamatan warisan Orde
Baru dan tentu saja ingin mengulangi hal yang sama.
Membaca berita tersebut rasanya kok penuh paradoks dan kontras dengan apa
yang ingin dicapai dalam reformasi total. Mohon tanggapan kawan-kawan.
Salam,
Djuni Lethek
>Lingkungan: Hutan 'Warisan' Orde Baru
>
>Nasib konsultan kehutanan di masa lalu diperlukan tapi hanya sebatas
>formalitas. Kini, meski dibutuhkan tapi sepi permintaan.
Siapa sih orang-orang yang disebut konsultan kehutanan itu? Dan apa
kerjaannya? Hanya memenuhi kemauan si pemilik HPH/HTI atau menyajikan
keadaan yang sebenarnya di lapangan?
>NASIB konsultanan kehutanan di Indonesia memang menyedihkan. Ketika
>ekonomi berjaya dan hutan digarap oleh raja-raja hutan kelas kakap, mereka
>diperlukan tetapi laporan-laporannya hanya disimpan di laci.
Kasihan sekale. Tapi kok mau-maunya begitu, ya.
>Kini ketika hutan mulai rusak dan pelestarian lingkungan mulai digalakkan,
>order sangat menurun karena ekonomi memang sedang terpuruk.
Lagi-lagi kasihan sekale "dapurnya tidak ngebul".
Lalu bagaimana peran dan sumbangan mereka terhadap hutan yang sudah
terlanjur rusak? Mana yang perlu ditangisi: order yang sangat menurun atau
lingkungan yang terpuruk?
>Demikianlah kira-kira kesimpulan dari diskusi yang bertajuk Peluang bagi
>Konsultan Kehutanan di Alam Reformasi yang diadakan di Manggala >Wanabhakti
Topiknya sudah betul dengan ikut latah Reformasi, tapi kok semangatnya
masih si feodal Orde Baru.
>dua pekan silam. Diskusi diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan
>Kehutanan Indonesia (Hikkindo),
Ada yang bisa cerita tentang Hikkindo ini?
>Menurut Herman Haeruman sebenarnya Bappenas mempunyai dana triliunan
>untuk pelestarian hutan, tetapi ketika mencari konsultan kehutanan di daerah,
>yang datang justru konsultan bidang enginering.
Lho opo tumon?
>Menurut Ketua Umum Hikkindo Ir H Ateng MBA, hutan kita kini memang >sudah
sangat rusak.
Betul sekale. 100 buat anda.
>Lulusan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor itu lalu bercerita
>bagaimana menurut data satelit kerusakan hutan, terutama pembakaran itu
>selalu bermula dari pinggir hutan. Ini karena ada faktor iri hati
>masyarakat setempat yang tidak dilibatkan.
Ah yang bener saja. Orang-orang yang kena dampak kebakaran hutan dan lahan
di Sumatra dan Kalimantan pasti sangat tidak setuju dengan argumen ini.
>Kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1987-1988 memang sebuah bencana
>besar bagi Indonesia. Bahkan, juga bagi kawasan Asia Tenggara. Kita pun
>mendapat kecaman dari berbagai penjuru dunia. Tak terbilang kerugian
>ekonomi yang diderita.
Betul sekali. Tapi siapa yang paling menderita dengan adanya bencana itu.
>Menurut data dari Dirjen PPH Depertemen Kehutanan luas hutan yang
>terbakar mencapai 383.870 hektare. Sedangkan menurut data WWF-Indonesia
>dan Canadian IDRC's Economy & Environment Programme for South East
>Asia (EEPSEA) mencapai lima juta hektare. Lembaga ini juga, melaporkan,
>seperti dikutip Tempo, 28 Desember 1989, kerugian mencapai US$4,45 miliar.
Dari sekian hektar lahan yang terbakar itu, berapa persen milik rakyat dan
berapa persen milik HPH/HTI? Dari situ saja dapat diketahui siapa yang
paling banyak membakar lahan untuk kepentingannya sendiri.
>Haeruman, bahwa siapa saja sekarang boleh menggarap hutan asal mau
>menyisihkan 20% untuk koperasi. "Karena koperasi kita tak punya apa-apa,"
>katanya.
Bagaimana maksudnya ini?
>Ateng melanjutkan jika rakyat dilibatkan, dengan memakai para konsultan
>kehutanan sebagai tenaga pendamping, hutan kita masih bisa diselamatkan.
>Rakyat yang dilibatkan sebagai penggarap pastilah tidak akan merusak sumber
>kehidupannya sendiri.
Indah sekali kedengarannya, tapi bagaimana sebenarnya keadaan di lapangan?
>Pada diskusi itu, Hikkindo juga mempertanyakan efektivitas dan hasil nyata
>skim-skim pembangunan kehutanan dan agroindustri selama Orde Baru.
Apa yang dimaksud skim-skim pembangunan kehutanan dan agroindustri selama
Orde Baru?
>berbagai macam dan bentuk PIR (Perkebunan Inti Rakyat), TIR (Tambak Inti
>Rakyat), dan HTI-Trans (Hutan Tanaman Industri Transmigrasi) serta pola
>'Bapak Angkat-Anak Angkat' ternyata belum mengangkat ekonomi rakyat
Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan?
>Tetapi, kelemahannya jika terjadi kesalahan, misalnya tidak adanya konsep
>terpadu antara penanaman dan pasar sulit ditanggulangi. Karena harus
>mengubah buku biru terlebih dahulu. "Jadi, sering terjadi jika panen harga
Apa yang dimaksud dengan "buku biru" tersebut?
>hibrida dan teh di Jawa Barat. Ternyata posisi tawar petani plasma dalam
>penetapan harga jual-beli produk sangat lemah.
Posisi tawar ini memang lemah atau dibikin lemah oleh pihak-pihak yang
berkuasa?
>Dari pengalaman eksploitasi hutan alam tropika basah melalui skim TPI
>(Tebang Pilih Indonesia) yang akhirnya dimodifikasi menjadi TPTI (Tebang
>Pilih dan Tanam Indonesia) telah membuktikan secara jelas mengenai apa
>sebenarnya yang 'dicari' para pemegang HPH selama ini.
Apa yang dimaksud dengan TPI dan TPTI?
>terjadi justru semakin meluasnya 'areal bekas yang diklasifikasikan'
>sebagai 'layak dikonversi' untuk membangun HTI, perkebunan, ataupun
>kawasan permukiman transmigrasi.
Apakah ini hanya jadi "permainan" saja, sehingga keuntungan maksimal tetap
diperoleh si pengusaha dan si penguasa?
___________________________________________________________________
Mulai langganan envorum: "subscribe envorum" ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan envorum: "unsubscribe envorum" ke [EMAIL PROTECTED]
Arsip envorum di http://www.egroups.com/list/envorum
BARU!! Arsip di http://www.mail-archive.com/[email protected]
