> Lha wong pemerintah enggan untuk mengeluarkan dana yang cukup untuk mensubsidi pendidikan. Kalaupun ada dikeluarkan paling-paling sedikit dimana lebih banyak yang masuk kantong! bagaimana sumber daya manusia bangsa indonesia akan maju dan berkembang. Itu didaerah perkotaan belum didaerah-daerah terpencil atau dipedesaan. Bisa diamati didaerah saya masih banyak yang ndak bisa mengenyam pendidikan. Juga untuk setiap sekolahan dapat memberikan keringanan bagi siswa yang kurang mampu.
> Presiden: Galang Dana > http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/13/utama/3377994.htm > =================== > > Jakarta, Kompas - Sejumlah warga negara kurang mampu menyatakan > pesimistis bisa memberikan bekal pendidikan kepada anak-anak mereka, > minimal hingga jenjang SLTA. Umumnya, kendala yang mereka hadapi > adalah belitan kemiskinan sehingga prioritas pendidikan tergeser oleh > kebutuhan hidup sehari-hari. > > Dari perbincangan Kompas dengan sejumlah warga miskin di Jakarta, > Senin (12/3), umumnya warga menyadari arti penting pendidikan untuk > bisa memperbaiki hidup keluarga yang sampai saat ini dibelit > kemiskinan. > > Siti (44), warga Jatinegara, Jakarta Timur, mengatakan hanya sanggup > membiayai anaknya hingga tamat SLTA. Ibu empat anak yang mengandalkan > pendapatan suaminya sebagai sopir angkutan umum ini bisa membiayai > anaknya sekolah berkat bantuan seorang dermawan. > > Bagi Siti, meski keluarganya miskin, mereka berharap anak-anak bisa > sekolah sampai SLTA. Namun, dalam perjalanan waktu, menyekolahkan > anak di kota besar dengan pendapatan cuma Rp 30.000-Rp 50.000 per > hari sungguh sulit. > > Anaknya, Ade Putra (17), kini duduk di kelas III SLTA swasta di > Jakarta, pernah disuruh tidak bersekolah karena tidak bisa membayar > uang sekolah dan uang ujian nasional. > > Adapun Ari (15), anak ketiga Siti, terpaksa pernah putus sekolah saat > kelas I SLTP karena tidak bisa melunasi uang pangkal. Ketika Ari > tahun ini bisa melanjutkan kembali sekolah, lagi-lagi pembayaran uang > sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) tersendat dan bocah laki-laki > itu pernah tidak boleh masuk sekolah. Padahal, pemerintah memiliki > program nasional Wajib Belajar Sembilan Tahun yang pada tahun 2008 > harus mencapai target 95 persen. > > "Saya dan suami sudah berjuang sebisanya untuk membiayai sekolah anak- > anak, tetapi memang kondisi sekarang tambah sulit. Biarpun malu, saya > akhirnya menerima bantuan orang baik yang mau memberi uang sekolah > jika saya sedang terdesak tidak punya uang," ujar perempuan asal > Indramayu, Jawa Barat, ini. > > Iyah (30), pedagang makanan asal Jawa Tengah, mengatakan, anak > perempuan tertuanya mulai tahun ini terpaksa putus sekolah di kelas > II SLTP. Sebab, ketiga adiknya di kampung yang masih duduk di bangku > SD masih butuh biaya sekolah. > > Sejumlah pegawai (negeri sipil) golongan rendah pun merasa tak > sanggup menyekolahkan anak mereka, apalagi hingga bangku kuliah. Amat > (45), petugas hansip di sebuah kantor kelurahan di Jakarta Timur, > misalnya, dengan mengutang sana-sini bisa menyekolahkan anak > pertamanya hingga tamat sekolah menengah kejuruan (SMK) setingkat > SMA. Namun, anak lelakinya menganggur karena sulit mendapatkan kerja > hanya berbekal ijazah SMK. Amat dengan susah payah mencari biaya > untuk dua anaknya yang lain yang duduk di SMP dan SMA. > > Hasil Susenas > > Ketidakmampuan masyarakat miskin menyekolahkan anak mereka ke jenjang > lebih tinggi sejalan dengan hasil kajian Direktorat Agama dan > Pendidikan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Badan > Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2006. > > Dari hasil kajian data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional > (Susenas) tahun 1993-2004 di enam provinsi secara acak terlihat > kesenjangan taraf pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan > kaya masih tinggi. > > Berdasarkan perbandingan kelompok pengeluaran keluarga dengan jenjang > pendidikan, terlihat untuk tingkat SD angka partisipasi sekolah > antara 20 persen kelompok masyarakat termiskin dan terkaya tidak > terlihat perbedaan yang tinggi, yakni 92,71 dan 93,19 persen. > > Kesenjangan pendidikan mulai terlihat di SLTP, yakni 60,50 dan 68,92 > persen. Kesenjangan ini semakin tinggi di SLTA, yakni 37,16 dan 46,69 > persen. > > Adapun secara nasional, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun > ke atas untuk masyarakat Indonesia baru 7,24 persen. Di kelompok > masyarakat miskin rata-rata hanya 5,43 persen, sedangkan yang kaya > 9,78 persen. Padahal, lama rata-rata pendidikan itu terkait erat > dengan peningkatan indikator pembangunan lainnya, seperti kesehatan > dan ekonomi. > > Janji Presiden > > Di tempat terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin, kepada > pers menegaskan, sesuai amanat UUD 1945, semua warga negara harus > mendapatkan layanan pendidikan sebagai salah satu hak dasar. Oleh > karena itu, pembiayaan pendidikan terhadap warga yang tidak mampu > perlu diupayakan dengan berbagai cara, termasuk menggalang dana dari > pihak-pihak yang mempunyai kemampuan berlebih. > > Di Gedung Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, seusai rapat > koordinasi dengan Mendiknas Bambang Sudibyo serta sejumlah menteri > terkait, Presiden mengapresiasi sekaligus menekankan penjabaran > rencana strategis pendidikan nasional yang menitikberatkan pada > perluasan akses pendidikan, perluasan akses, peningkatan mutu dan > relevansi, serta tata kelola yang akuntabel. Rapat terutama membahas > prioritas program pendidikan nasional tahun 2007-2009. > > Rapat juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menko Kesra Aburizal Bakrie, > Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, > Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, > Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf, serta Menneg Perencanaan Pembangunan > Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. > > Rapat merupakan bagian dari rangkaian rapat koordinasi di 15 > departemen yang dimulai dari Departemen Pertanian, Januari lalu. > (NAR/INU/ELN) >
