Pak Mulyadi, saya pun sependapat dengan Anda. Pemerintah sedikit-sedikit membentuk panitia2... mirip acara kondangan saja. Kalau mau menangani banjir Jabodetabek, mestinya harus melihat peraturan2 tentang tata ruang yang telah dikeluarkan pemerintah sejak 1980-an (saya lupa peraturannya, tapi saya pernah membacanya). Bahkan sejak zaman Soeharto, daerah Puncak tidak boleh digunakan untuk pembangunan villa, perubahan peruntukan lahan, sampai disulap menjadi tempat rekreasi, kafe, dll. Tapi kenyataannya tetap dilanggar sampai sekarang....Dan ujung-ujungnya bikin panitia timnas...Mestinya tindak tegas pelaku pelanggaran tata ruang, dan aparat pun tidak boleh kongkalikong dengan pengusaha yang benar-benar terbukti melanggar. Kalau timnas, saya pesimistis. Timnas lapindo saja ruwet begitu.
Salam, Ndari --- stephanusmulyadi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Rekans, > > Nah, muncul lagi Timnas! Jadi benar dugaan banyak > pihak, untuk > mengatasi bencana, Presiden kembali membentuk > TIMNAS, kali ini untuk > penanganan pasca banjir di Jabodetabekjur. > > Uneg-uneg saya berikut sebenarnya saya tujukan pada > Pak Presiden dan > Wakil, tapi gak tahu ke mana mesti ngirimnya. Kalau > ada yang bisa > bantu saya melanjutkan pertanyaan saya berikut pada > Presiden atau tahu > alamat ke mana saya mesti ngirim tulisan ini, saya > akan sangat > berterima kasih. > > Salam > Mulyadi > --------------------- > Pak Presiden dan Wapres, > Saya mau tanya mengenai TIMNAS bentukan bapak-bapak: > > Soal TIMNAS penanganan pasca banjir > 1. Namanya TIMNAS, mengapa tim ini hanya mengurusi > masalah pasca > banjir di Jabodetabekjur? Mengapa tidak mengurusi > masalah pasca banjir > di seluruh Indonesia? Kenapa daerah lain tidak > dipedulikan?Banjir > tidak hanya di Jabodetabekjur pak, tapi di luar > daerah itu. Anda itu > masih presiden dan wakil presiden Indonesia nggak > sih? > > 2. Kalau TIMNAS itu hanya ngurusi masalah pasca > banjir di > Jabodetabekjur kenapa pakai dana APBN? Jangan pakai > dana dari APBN > dong, pakai dana dari APB-Daerah2 tersebut saja. > Anda ini nggak adil > benar sih kelakuannya? > > 3. TIMNAS yang selalu dibentuk itu kerjaannya apa > sih? Kok gak pernah > ada laporan pada Rakyat pekerjaan dan hasil > kerjanya? Kan mereka > digaji dari uang rakyat, rakyat mesti tahu dong > hasil kerja mereka. > > 4. Anggota TIMNAS kok para menteri? Ngurus > departemennya saja tidak > becus, ehh sekarang dikasih kerjaan baru. Ide ini, > termasuk ide pintar > apa ide ideot? Mending diserahkan pada orang lain > yang benar-benar bis > ngurus masalah tersebut dan mau kerja. > > 5. Nampaknya para menteri tersebut (untuk penanganan > masalah pasca > banjir) adalah menteri terkait dengan masalah > banjir. Jadi ngurusi > masalah banjir itukan memang pekerjaan mereka. > Mengapa mereka digaji > lagi dari keanggotaan sebagai TIMNAS? Jadi gaji > mereka berarti dobel > dong! Enak sekali pak, kerja gak becus dapat gaji > dobel lagi. Mestiny > a mereka itu di"semprit" karena tidak becus kerja, > eh..ini malah > dikasih bonus. Bapak2 ini gimana sih? Ini namanya > ada orang yang > menari di atas bencana, pak! > > 6. Pak, masa jabatan TIMNAS yang 3 tahu itu lama > loh, juga uang yang > 2,1 triliun itu banyak. > > 7. Aduh, pak, pak. Anda ini bagaimana sih? Tolong > beri kami rakyat ini > penjelasan yang masuk akal sedikit dong. > > 8. Usul untuk Pak presiden dan wakil, coba ikut > milis FPK saja. Di > milis ini ada banyak ide yang jauh lebih baik dari > ide pak Muhammad > Jusuf Kalla itu. > > Salam > Mulyadi
