Syarat Presiden dan Wakil Presiden harus S1, menurut tidak usah diberlakukan. Kualiatas seseorang bukan dari gelar sarjana atau pendidikannya apa. Memang seharusnya pendidikan itu mencerminkan dari peserta didik, tapi untuk indonesia itu tidak menjamin. Banyak sekali sarjana yang menganggur, yang pemikirannya tidak bisa diandalkan, contoh kasus kalau di jawa tengah, sumsel, lampung, atau beberapa daerah lain ada yang namanya KKN, dimana saat mahasiswa terjun ke masyarakat untuk mengimplemntasikan ilmunya atau sebagai wadah bagi mahasiswa untuk bersosialisasi ke masyarakat. Terbukti mereka banyak yang cenderung "ekslusif", menutup diri, "angkuh" bahwa mereka lebih berpendidikan tapi "isinya" nol besar. Bukti lainnya, para pejabat negara ini atau para profesional yang ada di negara ini rata-rata adalah orang berpendidikan S1 ke atas, tapi nyatanya negara ini tetap saja miskin, goblok, korup.......Ternyata pendidikan kita dari SD sampai S1,S2,S3 adalah pendidikan yang tidak "mencerahkan", jadi syarat seorang S1 untuk jadi RI 1 atau RI 2 belum relevan di Republik ini, terima kasih
Pitho Pada tanggal 16 Mar 2007 05:42:04 -0700, Patrick <[EMAIL PROTECTED]> menulis: > > Pak Edy Purwanto, > > Saya sepakat dgn Bapak. Aturan "HARUS SARJANA" itu emg menggelikan, > setidaknya menurut saya. Saya ingin mengutip tulisan Pak Rhenald > Khasali yg dimuat di Kompas bbrp waktu yg lalu. Beliau blg "Dalam > bahasa "Recode", hasil adalah cerminan dari cara berpikir seseorang. > Yang hebat secara akademis, kalau cara berpikirnya keliru, tidak > akan mencapai hasil optimal. Maka yang 'pintar akademis' belum > tentu 'pintar bekerja' (Kompas 19/01/2006). > > Salam, > > Patrick Hutapea > Mahasiswa S1 Ilmu Hubungan Internasional > Fisip - Universitas Katolik Parahyangan Bandung >
