Mas Kicky, masalahnya terletak di pemimpin yang mempunyai keberanian untuk memutuskan dan bertindak serta mempunyai visi yang jelas tentang negeri ini.
DPR sendiri mestinya juga menyoal masalah ini, bukan hanya pemerintah Jadi, kalau kita berpikir mengenai freeport, maka mestinya kita kembali ke Trisakti dan bukan malah tidak berdaulat di bidang politik maupun berdikari di bidang kebudayaan. On 2/2/2010 9:03 AM, Kicky wrote: > > Iya pak Riyanto.... Saya paham > Tapi cobalah kita flash back pada masa-masa itu.... > Kan kita tidak tahu kenapa Freeport yang akhirnya "dipilih" oleh HMS. > Dengan segala macam alasan bahwa itu adalah salah, ok saya sepakat dan > setuju itu suatu kesalahan. > Tapi lebih baik kita bicara sekarang dan ke depannya. > > Pak Riyanto, maksud saya lebih baik kita dorong upaya re-negosiasi > daripada > menyalahkan yang sudah terjadi. > Biarkan yang sudah terjadi, biarkan jadi sejarah dan pelajaran toh kita > tidak bisa memutar balik waktu dan memperbaikinya. Kita perbaiki sekarang > dan ke depannya. > > Daripada kita menyalahkan apa yang terjadi dengan Freeport tentunya kita > juga repot.... > > Oh ya saya dengar tiap KK di sekeliling Freeport mendapat uang belanja > bulanan sekitar 3 juta per bulan per KK. Bener nggak yah? > > Salam