Saudara Tedy Mulyono yth,
keraguan Anda juga mungkin menjadi keraguan banyak orang. Hal itu sudah saya
tulis dalam tulisa sebelum ini.
Sayangnya saya sendiri juga tidak memiliki datanya. Maka dalam tulisan saya
saya mempertanyakan apakah ada orang yang mencatat berapa hektar hutan yang
dirusak itu? Hari ini anda meragukan data dari Organisasi Pangan dan
Pertanian, sehingga dari situ anda mendasarkan kecurigaan anda bahwa ada pihak
tertentu yang punya kepentingan terhadap Indonesia dengan pemberitaan itu.
Keraguan yang sama juga sangat mungkin akan jadi perdebatan 50 tahun kemudian,
apakah di Indonesia pernah terjadi "holocoust" ekologi. Sebagian dari peserta
debat itu sudah Anda wakili kini.
Saya sendiri mendudukan refleksi saya tidak pada angka berapa hektar hutan
dirusak. Namun saya mendudukan refleksi saya pada keprihatinan saya atas
perusakan hutan yang telah menjadi fakta. Bahwa dari jaman Pak Harto sampai
hari ini "holocoust" ekologi itu terjadi di Indonesia. Ini fakta yang tidak
bisa dipungkiri.
Saya juga tidak punya kepentingan apapun, yg mungkin mirip dengan kepentingan
tertentu seperti negara lain/LSM yang anda curigai itu. Saya juga bukan pekerja
LSM, saya hanya rakyat biasa, yang lahir di pedalaman Kalimantan dan sejak
kecil melihat setiap hari hutan dibabat secara tidak bertanggung jawab, entah
untuk diambil kayunya entah untuk perkebunan sawit. Kepentingan saya hanyalah
meneriakan bahwa perusakan hutan itu membawa akibat yang merugikan bagi lebih
banyak orang dari pada mereka yang diuntungkan dari perusakan itu. Bahwa di
Kalimantan terjadi semakin banyak banjir, Sungai Kapuas semakin mendangkal
akibat erosi, bahwa kemarau semakin panjang yang menyebabkan masyarakat di
Kalimantan kesulitan air bersih di musim kemarau diyakini ada kaitannya dengan
perusakan hutan itu. Itu semua adalah alasan keprihatinan saya.
Saya tidak memahami dengan jelas kecurigaan Anda berkaitan dengan hutan lindung
yang di plot Belanda itu.Hutan lindung mana itu? Anda punya datanya silahkan
paparkan di sini. Jutaan hektar hutan yang dibabat di Kalimantan tidak ada
hubungannya dengan hutan lindung apalagi dalam kaitannya dengan sumber daya
alam yang ada di dalam tanah itu (sumber energi dan mineral). Lalu untuk apa
LSM yang peduli pada lingkungan berjuang melawan pembabatan itu?
Saya sangat senang bahwa kita berbeda pendapat. Anda tidak perlu meminta ijin
untuk itu. Namun mengenai dasar perbedaan pendapat itu, alangkah baiknya
saudara Tedy paparkan, kalau saudara Tedy memang punya data mengenai negara
mana atau LSM mana yang punya kepentingan tertentu tersebut, yang khawatir akan
kemajuan Indonesia sehingga merasa perlu menggembar-gemborkan masalah laju
perusakan hutan itu.
Hal itu tentu akan sangat mencerahkan bagi saya.
Salam
Mulyadi
Andreas Tedy Mulyono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Mohon ijin kalau saya agak berbeda.
Apakah benar hutan kita rusak dengan 'kecepatan' yang demikian tinggi, hingga
menjadi juara? Berapa kecepatannya? Apakah data itu sudah akurat? Bagaimana
metoda pengukurannya? Jangan-jangan hal ini hanya digembar-gemborkan oleh
pihak tertentu yang punya kepentingan khusus terhadap Indonesia? (Indonesia
ini salah satu negara besar, kaya dan luas lho.....)
Saya pernah 'ngobrol di warung kopi' katanya, sebagian besar data hutan kita
masih pakai gambar yang dibuat oleh orang Belanda dulu. Khususnya mengenai
hutan lindung. Katanya lagi, kawasan hutan lindung itu sengaja di-plot,
'ditandai' oleh mereka kalau kelak datang kembali ke Indonesia.
Faktanya, memang di area hutang lindung itulah kita sering menemukan sumber
daya alam (energi dan mineral) yang potensial. Saya punya beberapa data
tentang hal itu. Apakah tidak mungkin, ada pihak-pihak (negara) yang kuatir
bahwa Indonesia akan maju berkat dari kekayaan alamnya sendiri? Banyak lho,
LSM (dalam dan luar negeri, non profit) yang didanai khusus untuk memantau
pemanfaatan alam Indonesia. Beberapa teman saya - orang lokal - pun kerja di
sana. Atas nama pelestarian lingkungan, mereka masuk ke daerah-daerah
potensial di Indonesia. Selain itu, mereka pun disinyalir mempunyai akses
khusus ke pembuat kebijakan terkait dengan hal ini. Ah, mudah-mudahan saya
ndak sepenuhnya benar....
Rgds / Tedy