Saudara Tedy Mulyono yth, 

keraguan Anda juga mungkin menjadi keraguan banyak orang. Hal itu sudah saya 
tulis dalam tulisa sebelum ini. 
Sayangnya saya sendiri juga tidak memiliki datanya. Maka dalam tulisan saya 
saya mempertanyakan apakah ada orang yang mencatat berapa hektar hutan yang 
dirusak itu? Hari ini anda meragukan data dari Organisasi Pangan dan
 Pertanian, sehingga dari situ anda mendasarkan kecurigaan anda bahwa ada pihak 
tertentu yang punya kepentingan terhadap Indonesia dengan pemberitaan itu. 
Keraguan yang sama juga sangat mungkin akan jadi perdebatan 50 tahun kemudian, 
apakah di Indonesia pernah terjadi "holocoust" ekologi. Sebagian dari peserta 
debat itu sudah Anda wakili kini. 

Saya sendiri mendudukan refleksi saya tidak pada angka berapa hektar hutan 
dirusak. Namun saya mendudukan refleksi saya pada keprihatinan saya atas 
perusakan hutan yang telah menjadi fakta. Bahwa dari jaman Pak Harto sampai 
hari ini "holocoust" ekologi itu terjadi di Indonesia. Ini fakta yang tidak 
bisa dipungkiri.

Saya juga tidak punya kepentingan apapun, yg mungkin mirip dengan kepentingan 
tertentu seperti negara lain/LSM yang anda curigai itu. Saya juga bukan pekerja 
LSM, saya hanya rakyat biasa, yang lahir di pedalaman Kalimantan dan sejak 
kecil melihat setiap hari hutan dibabat secara tidak bertanggung jawab, entah 
untuk diambil kayunya entah untuk perkebunan sawit. Kepentingan saya hanyalah 
meneriakan bahwa perusakan hutan itu membawa akibat yang merugikan bagi lebih 
banyak orang dari pada mereka yang diuntungkan dari perusakan itu. Bahwa di 
Kalimantan terjadi semakin banyak banjir, Sungai Kapuas semakin mendangkal 
akibat erosi, bahwa kemarau semakin panjang yang menyebabkan masyarakat di 
Kalimantan kesulitan air bersih di musim kemarau diyakini ada kaitannya dengan 
perusakan hutan itu. Itu semua adalah alasan keprihatinan saya.

Saya tidak memahami dengan jelas kecurigaan Anda berkaitan dengan hutan lindung 
yang di plot Belanda itu.Hutan lindung mana itu? Anda punya datanya silahkan 
paparkan di sini. Jutaan hektar hutan yang dibabat di Kalimantan tidak ada 
hubungannya dengan hutan lindung apalagi dalam kaitannya dengan sumber daya 
alam yang ada di dalam tanah itu (sumber energi dan mineral). Lalu untuk apa 
LSM yang peduli pada lingkungan berjuang melawan pembabatan itu?

Saya sangat senang bahwa kita berbeda pendapat. Anda tidak perlu meminta ijin 
untuk itu. Namun mengenai dasar perbedaan pendapat itu, alangkah baiknya 
saudara Tedy paparkan, kalau saudara Tedy memang punya data mengenai negara 
mana atau LSM mana yang punya kepentingan tertentu tersebut, yang khawatir akan 
kemajuan Indonesia sehingga merasa perlu menggembar-gemborkan masalah laju 
perusakan hutan itu. 
Hal itu tentu akan sangat mencerahkan bagi saya. 

Salam
Mulyadi





Andreas Tedy Mulyono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:                                 
 Mohon ijin kalau saya agak berbeda.
  
 Apakah benar hutan kita rusak dengan 'kecepatan' yang demikian tinggi, hingga 
menjadi juara?  Berapa kecepatannya? Apakah data itu sudah akurat?  Bagaimana 
metoda pengukurannya?  Jangan-jangan hal ini hanya digembar-gemborkan oleh 
pihak tertentu yang punya kepentingan khusus terhadap Indonesia?  (Indonesia 
ini salah satu negara besar, kaya dan luas lho.....)
  
 Saya pernah 'ngobrol di warung kopi' katanya, sebagian besar data hutan kita 
masih pakai gambar yang dibuat oleh orang Belanda dulu.  Khususnya mengenai 
hutan lindung.  Katanya lagi, kawasan hutan lindung itu sengaja di-plot, 
'ditandai' oleh mereka kalau kelak datang kembali ke Indonesia.
  
 Faktanya, memang di area hutang lindung itulah kita sering menemukan sumber 
daya alam (energi dan mineral) yang potensial.  Saya punya beberapa data 
tentang hal itu.  Apakah tidak mungkin, ada pihak-pihak (negara) yang kuatir 
bahwa Indonesia akan maju berkat dari kekayaan alamnya sendiri?  Banyak lho, 
LSM (dalam dan luar negeri, non profit) yang didanai khusus untuk memantau 
pemanfaatan alam Indonesia.  Beberapa teman saya - orang lokal - pun kerja di 
sana.  Atas nama pelestarian lingkungan, mereka masuk ke daerah-daerah 
potensial di Indonesia.  Selain itu, mereka pun disinyalir mempunyai akses 
khusus ke pembuat kebijakan terkait dengan hal ini.   Ah, mudah-mudahan saya 
ndak sepenuhnya benar....
     
 
 Rgds / Tedy
 

Kirim email ke