Terimakasih atas penjelasan Bung Loekyh. Saya mempunyai kesimpulan bahwa: Kebanyakan(tidak semua)para anggota DPR RI akan menjadi baik melakukan"aksi mengunci mulut" untuk tidak mengatakan ketidak setujuan, walau hati nuraninya merasakan'ketololan' DPR RI dengan adanya masalah"kembali ke Tukul Arwana, eh..kembali keLaptop."
Jadi, lebih baik kehilangan hati nurani dibandingkan kehilang sandaran kursi made in senayan. Hehehehe! Lantasan, kemana saja nih politikus muda yang vokal menolak mendapatkan Tukul, eh Laptop. Yang saya dapati(membaca)hanya politikus tua seperti Permadi dan ketua MPR RI saja. Terima kasih sekali lagi atas penjelasan dari Bung Loekyh(barangkali saja)sebagai suku anakdalam senayan. Hehehehe! Tabik, BVP. --- In [email protected], "loekyh" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > --- In [email protected], "bierofjakarta" > <bierofjakarta@> wrote: > > > > Mengubah perilaku memang agak sulit apalagi jika merasa menjadi > > anggota wali karena'kabaikan'partai. > > L: Mas bierofjakarta, lembaga DPR itu bukan satu manusia yang > mempunyai prilaku tetap dan satu pola pikir, tetapi lembaga yang > terdiri atas bermacam-macam manusia dg bermacam-macam prilaku dan > ber-macam2 pola pikir. Jadi tak mungkin ada satu formula obat manjur > yang bisa mengubah berbagai prilaku dan pola pikir mereka sekaligus. > Hanya sistem dan tindakan hukum yang bersumber, dibuat oleh dan > untuk rakyat lah yang bisa menertibkan (para wakil2) parpol yang > cuma mikir2 bagaimana caranya bisa menghabiskan uang rakyat dg > cara 'se-efisien' mungkin :-) > > > betul kiranya apa yang dikatakan Eros Djarot > > mencari wali orang Indonesia digedung DPR/MPR > > RI sulit sekali, yang ada adalah orang-orang dari Partai! > > L: Orang yang tak loyal ke parpol pasti ditendang atau jatuh sendiri > mas :-) karena tak ada satu parpol pun yang meliriknya, walaupun > mendapat dukungan banyak konstituen independen :-) Jelas ada sesuatu > yang salah dalam sistem pemilihan anggota legislatif saat ini, > sistem yang membuat setiap anggota parpol begitu tergantung pada > parpol. > > Ternyata ketergantungan yang terlalu dalam pada parpol - bak > ketergantungan pada narkotik - juga terjadi pada pejabat-pejabat > yang mencalonkan diri untuk jabatan eksekutif di daerah dalam > pilkada. Bukan hanya mereka baru bisa maju apabila didukung oleh > (koalisi) parpol2, bahkan banyak cagub, cabub menyerahkan calon2 > pendampingnya (cawagub, cawabup, dsb) pada 'konstituen'-nya (= > parpolnya) karena calon2 pilihan sendiri kalah suara dalam > pemungutan di antara pengurus2 parpol yang mencalonkannya. IMO, > mestinya memilih wagub atau wabup adalah hak gubernur terpilih. > > > Mencari-cari alasan yang mengada-ada dan diada- > > adakan untuk dijadikan pembenaran adalah tidak > > dibenarkan oleh hati nurani! > > L: Setuju, tetapi hati nurani tidak punya kekuatan hukum untuk > melarangnya. Jadi lebih kongkrit kalau dibuat aturan hukum yang > melarangnya. > > Salam >
