Biar ikut posting di milis saya juga rakyat kecil, gak punya jabatan tinggi2. Saya belum punya NPWP tapi kalau belanja di Hero barang2nya semua barang2nya kena pajak (artinya secara langsung saya bayar pajak ke negara), makan di KFC kena pajak (PPN), beli ikan di pasar juga sebelumnya barangnya udah dipajakin entah masuknya ke kas negara atau ke kas oknum pejabat negara/pasar (secara tidak langsung saya yg menanggung pajak dari harga penjualan). Parkir dipajakin, naik tol dipajakin. Apa sih di dunia Indonesia ini yang secara langsung ataupun tidak langsung bebas dari pajak resmi/tidak resmi (pungli)? (maaf) kalau kentut doang kali ya.
Uang itu hanya berputar2, semua uang negara itu kalau dirunut2 bersumber kembali kepada uang rakyat yang dipindah2 karena adanya ekonomi. Walaupun mungkin kalau dihitung sumbangsih saya terhadap uang negara hanya 0,0000000000001%, tetapi saya tetap menjadi shareholders-nya. Artinya 80% uang negara yg sebagian besar dari pajak, secara tidak langsung ataupun langsung bersumber dari ekonomi yg dijalankan rakyatnya sendiri termasuk rakyat kecil yg tidak punya NPWP. Jadi kalau DPR mau beli laptop 21 juta (dimana harganya saja sudah kelewatan), untuk DPR pula yang efektivitasnya diragukan, saya sih PROTES KERAS! Kecuali kalau mayoritas rakyat setuju, ya terpaksa menerima. Kemarin ke ITC Kuningan liat laptop HP yg baru (bukan 2nd), dengan spek yang lumayan canggih: bisa Wi-Fi, memori 512 MB, DVD Combo (bisa play DVD sekaligus burn CD), pakai Windows asli, hanya Rp 7 JUTA saja! Kalau tidak disertai Windows asli hanya Rp 6 JUTA saja! Kalau Rp 21 JUTA itu mungkin buat spek desain grafis dan edit film. Mungkin anggota DPR pada mau bikin film kali ya ngikutin jejak rekannya sebelumnya?? p --- In [email protected], "Cahyadi Juananda" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Para senior FPK, > Saya bingung dengan diskusi Laptop DPR ini, banyak dari rekan FPK mengatakan tidak setuju karena 'Dana diambil dari RAKYAT KECIL'. > > Saya bingung > Rakyat kecil yang mana? > Setahu saya APBN itu diambil dari berbagai macam pajak seperti PPn, PPNBM, BBN, PPh, dll. > > Kalau demikian halnya, itu kan jelas sekali tidak dibayarkan oleh rakyat kecil yang buat makan aja susah, melainkan didapat dari orang yang kaya. > > Pertanyaan saya, apa tidak salah kalo bilang itu mengambil duit rakyat kecil? > > Salam > Cahyadi >
