Rekans:

Untuk para anggota DPR, tolonglah berkorban sedikit... Bila Laptop berguna 
untuk Anda meningkatkan kinerja, belilah Laptop sendiri.  

Contoh nyata dari rakyat kecil: Saya sedang renovasi rumah saat ini, tukang 
yang kerja ada bawa alat sendiri kerja.  Saya bangga ada tukang batu, kayu dan 
keramik yang bawa alat-alatnya sendiri (tentu ada juga yang saya siapkan)... 
Saya pikir rakyat kecil tahu profesionalitas kerja... masak Dewan yang 
terhormat kerjanya minta disediakan melulu...

Aduh, berkaca dong dari rakyat kecil...  Kalau tidak punya uang cicillah!  Saya 
juga sering cicil barang!

Maaf, mungkin tidak ada anggota DPR di sini. 

Salam Damai,
deronda





  ----- Original Message ----- 
  From: Maulana Raja Aisyana 
  To: [email protected] 
  Sent: Monday, March 26, 2007 11:13 AM
  Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] LOGIKA SESAT LAPTOP DPR


  Kita seharusnya sudah mati rasa melihat ulah anggota DPR yang semakin hari 
semakin mengecewakan. Mulai kenaikan tunjangan, acara jalan-jalan keluar negeri 
yang tak pernah kelihatan hasilnya, sampai fasilitas laptop yang 
direkomendasikan oleh anggota DPR sendiri melalui Badan Urusan Rumah Tangga 
(BURT) DPR. BURT mungkin harus direkonstruksi, karena fungsinya selalu 
memikirkan peningkatan fasilitas fisik, bukan peningkatan nurani dan kepedulian 
anggota dewan. Konsekuensinya negara harus selalu menyediakan dana. Kalau 
tidak, mereka atas nama wakil rakyat akan “mengultimatum” eksekutif, dalam hal 
ini departemen keuangan. Dan siapa yang punya nyali berhadapan dengan kekuatan 
oligarki ini.
  Setjen DPR sebagai pelaksana tentu dengan senang (atau beban?) hati akan 
melaksanakan rekomendasi BURT. Tender pengadaan laptop ini bisa saja terbebas 
dari korupsi kalau dilaksanakan secara transparan. Namun persoalan pengadaan 
laptop bukan persoalan kekhawatiran atas terjadinya korupsi semata. Lebih dari 
itu, proses ini mencerminkan matinya nurani DPR. 
  Pembelian laptop yang menghabiskan Rp12 miliar lebih telah melecehkan rakyat 
yang diwakilinya yang masih bergulat dalam lapar. Logika DPR tak pernah 
berhasil menyentuh berapa uang negara yang harus habis untuk hal-hal yang remeh 
temeh ini. Mau dibawa kemana laptop-laptop itu. Apakah mau dibawa ke ruang 
sidang yang lebih sering tak terisi penuh. Apa mau dibawa pamer pada rakyat 
yang kelaparan. Dan pertanggungjawaban apa yang akan mereka berikan setelah 
memakai laptop nanti. Apakah kinerja mereka akan lebih baik. 
  Entah nurani apa lagi yang harus ditumbuhkan pada anggota dewan kita ini. 
Kalau rakyat harus menangis atas ulah para wakilnya ini, mungkin sudah tak ada 
lagi air mata ini. Kalau pun mereka harus diboikot agar tidak dipilih lagi pada 
pemilu nanti, mereka punya uang sebagai pundi-pundi untuk membujuk masyarakat 
yang kelaparan. Masyarakat dibiarkan lapar agar mereka punya bahan pancingan 
untuk pemilu yang akan datang. Sekali lagi kita tak perlu heran apabila 
orientasi mereka bukan ke bawah (rakyat) tapi ke atas (kekuasaan).
  Semakin miris rasanya mendengar penjelasan ketua DPR RI, Agung Laksono. 
Menurutnya karena masalah penyediaan laptop sudah disepakati dalam sidang 
paripurna dan dianggarkan dalam APBN, maka anggaran tersebut harus 
dipergunakan. Sejak kapan negeri ini mengajarkan untuk menganggap bahwa setiap 
keputusan harus dilaksanakan tanpa melihat konteksnya. Apakah beliau tidak 
tahu, UUD 1945 yang sudah 60 usianya masih bisa diamandemen. Sejak kapan 
keputusan mereka begitu sakral melebihi kitab suci, sehingga tidak bisa 
ditafsirkan lagi.
  Kalau alasannya laptop tersebut dipinjamkan oleh negara, untuk apa negara 
meminjamkan mereka, sementara penggunaannya pasti tidak maksimal. Bayangkan 
mereka sibuk-sibuk belajar menggunakan laptop, sementara persoalan rakyat 
menumpuk dan perlu langkah konkret, bukan melalui laptop. Kecuali mereka merasa 
sedang memandu sebuah acara parodi seperti diperankan Tukul Arwana. 
  Kalau alasannya laptop itu untuk para stafnya, ini sungguh langkah 
penghamburan (mubazir) karena di masing-masing ruangan anggota DPR sudah 
tersedia komputer. Di samping itu, kalaupun itu nantinya dikembalikan pada 
negara, untuk apa barang-barang bekas itu nantinya. Pasti anggota DPR 
berikutnya akan meminta yang baru. Mereka tidak akan memakai barang bekas 
karena programnya sudah ketinggalan. 
  Seharusnya di tengah dana negara yang terbatas dan kemiskinan merajalela, 
para anggota dewan dapat menghemat anggarannya. Mungkin patut dicontoh apa yang 
dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa menghemat anggarannya 
sampai Rp100 miliar. Sebagaimana diketahui pada tahun 2005 Presiden menghemat 
anggarannya sebesar Rp40 miliar dan pada 2006 presiden menghemat Rp60 miliar, 
dan semuanya dikembalikan ke kas negara. Dan DPR, terus berpesta dengan uang 
negara tanpa peduli betapa pedih dan perihnya hati rakyat.
  Sekali lagi, sekiranya masih ada nurani, keputusan membeli laptop dengan 
harga 21 juta harus digagalkan. Kalau tidak, kita patut mengucapkan duka cita 
dan mengerek bendera setengah tiang atas matinya nurani anggota dewan. Bila ini 
yang terjadi, entah apalagi yang bisa dipertaruhkan dari para anggota dewan 
yang terhormat itu.

  Raja 


  ---------------------------------
  Lelah menerima spam? Surat Yahoo! mempunyai perlindungan terbaik terhadap 
spam. 
  http://id.mail.yahoo.com/

  [Non-text portions of this message have been removed]



   

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke