Dear teman2 milis,
emang susah kalo kita mau menuntaskan masalah di IPDN. Banyak masyarakat
negara ini kelihatannya benci dengan hal2 yang berbau militer, maunya negara
ini diperintah oleh sipil. Tapi pada kenyataannya banyak juga masyarakat yang
sok militer spt pemaikaian atribut militer yang tidak semestinya oleh masy
sipil seperti pakaian loreng, menggantungkan tanda militer di mobil, stiker de
ele el. Yang lebih parah adalah memelihara nilai2 militer di sekolah yang
jelas2 bukan sekolah militer seperti yang dilakukan oleh IPDN. Akademi militer
pun tidak pernah kehilangan siswanya akibat kekerasan, tp kenapa hal ini
terjadi di sekolah sipil. Kalau sewaktu sekolah saja sudah suka dengan
kekerasan bagaimana jika nanti mereka menjadi pamong di daerahnya masing2 ?
Mungkin gak mereka nanti mukulin masyarakatnya ??????
loekyh <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Rekan Motulz,
Bukan status IPDN yang gamang, tetapi pondasi sistem pendidikan kita
yang gamang. Kalau tak salah, STAN berada di bawah Depkeu (maaf
kalau salah). Jadi ada tiga-empat instansi berbeda-beda yang
menangani pendidikan (mulai dari tingkat SD): Depdagri, Depdiknas,
Pemda, Depag (madrasah s.d. UIN) dan Depkeu (?).
Saya mendengar dari satu wawancara (mudah2-an salah dengar) bahwa
biaya operasional IPDN yg diambil dari APBN adalah 150 M. Saya kira
anggaran utk STAN cukup besar. Entah benar entah tidak, keponakan
yang kuliah di STAN mengeluh dosen-dosennya malas masuk kelas. Guru2
SMU-nya lebih rajin.
Salam
