Di Tunisia APBN untuk pendidikan 26.2%. Sekolah digratiskan dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi.
Kapankah Indonesia dapat memberikan pendidikan gratis bagi rakyatnya? We hope so someday --- In [email protected], "Agus Hamonangan" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/15/humaniora/3532553.htm > ======================= > > Program kependudukan, terutama keluarga berencana atau KB, di Tunisia > mendapatkan prioritas sangat tinggi dari pemerintah setempat. > Pengembangan kebijakan dan strategi umum dari program tersebut > dilakukan oleh Population Council yang berada langsung di bawah > perdana menteri. > > Population Council merupakan lembaga nonstruktural yang anggotanya > terdiri atas beberapa menteri terkait, ilmuwan, tokoh > masyarakat/agama. Population Council mengadakan pertemuan sekali > setahun untuk menentukan kebijakan serta strategi program yang akan > dijalankan. > > Dalam menjalankan fungsinya, Population Council dibantu oleh > sekretariat yang berada di lingkungan Office of National Family and > Population (ONFP, badan yang mengurus KB dan kependudukan di Tunisia). > Walaupun Tunisia menganut faham desentralisasi, kebijakan yang > dikeluarkan oleh Population Council harus dijalankan oleh seluruh > menteri terkait dan juga oleh pemerintah tingkat provinsi dan distrik. > > Yang mengagumkan dari Tunisia adalah ternyata pejabat pemerintahan di > semua lini memahami persoalan KB dan kependudukan. Jadi, program KB > bukan hanya urusan ONFP, melainkan semua pejabat publik. > > Termasuk di antaranya adalah Menteri Agama Tunisia Boubaker Khzouri > yang sangat memahami masalah KB dan kependudukan. Realitas itu > terungkap saat delegasi Indonesia (rombongan BKKBN dan para ulama > Indonesia) bertemu Boubaker Khzouri di kantornya di Tunis, 18 April 2007. > > Tidak hanya Menteri Agama Tunisia, Rektor Universitas > Zitounauniversitas Islam tertua di dunia yang ada di kota > TunisBouyahia Salem pun begitu fasih menjelaskan kebijakan, strategi, > serta pelaksanaan program KB di Tunisia. Ini tidak lepas dari > tingginya komitmen politik negara terhadap program tersebut. > > Empat faktor > > Kependudukan/KB merupakan salah satu pilar dalam strategi pembangunan > Tunisia. Koordinasi pelaksanaan program ini berada langsung di bawah > perdana menteri melalui Population Board. > > Dari paparan yang mereka sajikan, ada empat faktor kunci keberhasilan > program kependudukan dan KB di Tunisia. Selain tingginya komitmen > politis dari pemerintah, tiga faktor kunci lain adalah struktur serta > rencana kerja yang jelas dan diikuti oleh seluruh pihak terkait sampai > ke tingkat daerah, dukungan dari tokoh agama, serta penggerakan > masyarakat. Dalam pertemuan dengan rombongan BKKBN dan ulama > Indonesia, terungkap bahwa faktor pertama dan kedua merupakan dasar > dari semuanya. > > Pencapaian program kependudukan, khususnya pengendalian pertumbuhan > penduduk, di Tunisia relatif lebih maju daripada Indonesia. Tingkat > pertumbuhan penduduk, kelahiran dan kematian (total, bayi, anak serta > maternal) jauh di bawah Indonesia. > > Tingkat kesertaan ber-KB relatif sama dengan Indonesia, tetapi metode > kontrasepsi yang digunakan lebih banyak yang bersifat jangka panjang, > seperti IUD dan operatif. Tampaknya ini yang menyebabkan mengapa total > fertility rate (TFR) di Tunisia relatif lebih rendah daripada > Indonesia, yaitu 2,1. > > Dalam konteks keberlangsungan kerja sama yang tertuang dalam MOU (nota > kesepahaman) yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Tunisia di > Bali pada bulan November 2006, dalam kesempatan kunjungan ke Tunisia > tersebut, delegasi Indonesia mengundang ulama Tunisia untuk hadir > dalam pertemuan ulama seluruh Indonesia yang direncanakan akan digelar > BKKBN pada bulan Juni atau Juli 2007. > > Kedua belah pihak pun sepakat untuk saling mengirimkan tenaga guna > mengikuti pelatihan di kedua negara. Tidak hanya itu, Pemerintah > Tunisia bahkan berminat untuk melakukan pembelian kondom dari > Indonesia. Rincian rencana tersebut akan dibahas pada waktu pertemuan > di China, di mana kedua negara akan hadir. > > Terkait dengan rencana pembelian kondom tersebut, tim dari Tunisia > akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan Juni 2007. Delegasi > Indonesia juga menyampaikan kemungkinan kunjungan parlemen Indonesia > ke Tunisia untuk melihat pelaksanaan program KB di negara tersebut > pada akhir Mei atau Juli mendatang. (LOK) >
