Dalam pengalaman sejumlah kegiatan aktivisme organisasi perempuan di Indonesia,
kelompok yang berangkat dengan mengusung gagasan-gagasan feminis liberal sering
kali gagal atau ditolak oleh komunitas yang menjadi target aktivismenya. Saya
kira, JP pernah bereksperimen dengan hal ini, dan mengambil pelajaran penting.
Kini mereka tampaknya telah menanggalkan paradigma-paradigma feminisme liberal
itu. Mungkin Bu Mariana atau aktivis perempuan lain bisa mengonfirmasi atau
menyanggah info saya ini?
manneke
Ignas Iryanto <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Sepakat 100%. Maskulinitas ekstrim dengan kecenderungan dominasi
ditolak sebagaimana feminisme ekstrim dengan kecenderungan dominasi juga
ditolak. Perjuangan untuk merubah dari titik ekstrim yang satu menuju ke
situasi seimbang sering kebablasan sehingga menuju ekstrim lainnya. Itu gejala
yang bisa saja ada dan pasti ada jika feminisme ultra liberal itu mempengaruhi
feminis Indonesia.
Point saya adalah bahwa ketika memasuki lembaga perkawinan dibutuhkan komitmen
bersama. Komitmen itu dicapai jika masing-masing rela memberikan atau malah
mengorbankan sebagian hak hak privatnya. Tubuh saya tidak lagi mutlak milik
saya karena istri saya pun ikut memiliki tubuh ini. Kira kira begitu dalam
contoh yang agak ekstrim. Begitu juga waktu luang saya. Ada sphere kecil yang
jadi wilayah privat 100 % namun itu hanya sebagian (kecil) dari seluruh sphere
yang saya miliki, KETIKA masuk dalam lembaga keluarga lewat perkawinan. Masalah
muncul kalau komitmen bersama itu diganti dengan dominasi pada hak pribadi
masing-masing. Jika itu yang terjadi.... perkawinan tanpa komitmen bersama, yaa
bubarlah.
Salam,
Irry
manneke budiman <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Sebetulnya tak ada yang jelek dengan lembaga perkawinan itu sendiri. persoalan
baru muncul ketika lembaga itu dipakai sebagai ajang untuk memarginalkan
perempuan. Misal, perempuan dipaksa jadi mesin anak, perempuan harus di dapur
dan di rumah melulu, nggak boleh keluar-keluar, perempuan nggak boleh punya
nafkah dan mesti tergantung suami, perempuan digebukin tanpa bisa dibela,
dengan alasan "urusan internal keluarga", dsb.
Maka, lembaga perkawinan harus "direbut" dari monopoli patriarki dan dibuat
menjadi lembaga yang mewadahi secara fair baik laki-laki dan perempuan yang ada
di dalamnya. Jadi, ini soalnya juga bukan soal merger-mergeran atau bikin garis
demarkasi mana yang kekuasaan laki-laki dan mana yang punya perempuan. Jauh
lebih penting lagi adalah membuat lembaga perkawinan, pengasuhan anak,
pekerjaan rumah tangga, dapat menjadi sarana pemberdayaan dan optimalisasi
potensi baik untuk laki-laki dan perempuan.
manneke
---------------------------------
Be smarter than spam. See how smart SpamGuard is at giving junk email the boot
with the All-new Yahoo! Mail
---------------------------------
Be smarter than spam. See how smart SpamGuard is at giving junk email the boot
with the All-new Yahoo! Mail
[Non-text portions of this message have been removed]
