Oleh Mohamad Sobary
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/20/persona/3540503.htm
========================

Bina Swadaya, yang sekarang sudah 40 tahun usianya, memberi anugerah
keswadayaan kepada individu maupun kelompok yang gigih membangun, atau
mewujudkan semangat berswadaya, buat perbaikan mutu hidup warga
masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial.

Manajemen hidup yang diletakkan di atas landasan swakelola dan swadaya
pada mulanya dihidup-hidupkan dan dipelopori sendiri oleh Bina
Swadaya, lembaga sosial, nirlaba, diasuh Bambang Ismawan. Sejak tahun
1967, pada permulaan kariernya, hingga hari ini, ia masih tetap hidup
sebagai relawan sosial.

Ia mendirikan Yayasan Sosial Tani Membangun, yang menerbitkan majalah
Trubus. Kemudian didirikan pula Bina Swadaya untuk "melayani" dan
menjadi "instrumen" untuk membantu mereka yang membutuhkan pelayanan.

Ia sering mengeluhkan peran kaum intelektual kita yang kurang—bahkan
mungkin memang tak mau—peduli terhadap kemiskinan yang menjerat nasib
hampir 40 juta warga negara yang sudah miskin sejak puluhan tahun lalu.

"Kaum intelektual kita tak memiliki kegigihan dan keseriusan Muhammad
Yunus," katanya beberapa lama setelah tokoh ini memenangi hadiah Nobel
Perdamaian.

Kita memiliki ahli dalam bidang kelautan, tetapi tak mengurus laut.
Kita mencetak ahli pertanian, tetapi tak mengurus pertanian. Dan
mereka yang ahli dalam bidang kemiskinan pun tak mengurusi kaum miskin.

Ini semua karena sejak dahulu kala pemerintah kurang memiliki
sensitivitas budaya dalam menetapkan prioritas pembangunan. Sekolah
didirikan, ahli-ahli dicetak, tetapi tak disediakan "instrumen" apa
pun. Iklim politik maupun ekonomi yang menggalakkan diterapkannya
keahlian-keahlian itu juga tak dibukakan.

Tak mengherankan kemiskinan bahkan bertambah, pengangguran meningkat,
dan kemampuan kita untuk mengatasinya belum bertambah.

"Maka, apa arti strategisnya keswadayaan itu bagi kita sekarang?"

Di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah, yang tak juga kunjung
berhasil mengurangi jumlah kaum miskin dan dari hari ke hari bahkan
makin kecil saja nyalinya menghadapi kemiskinan dan pengangguran
karena tak mampu membuka lapangan kerja baru, keswadayaan yang muncul
dari kalangan nonpemerintah maknanya sangat penting.

Secara politik hal ini memberi harga diri masyarakat dan secara
ekonomi memberi mereka kemerdekaan.

Economic freedom, biarpun dalam skala kecil, penting bagi warga
negara, terutama bila yang bersangkutan terbiasa bergaul dengan warga
dari negara-negara lain di dalam percaturan global. Seharusnya
"freedom" seperti itu diberikan negara dan di dalam jaminan negara
kalau pemerintah sudah bisa menyorot persoalan nasional secara
sensitif dengan fokus yang tepat dan merumuskan kebijakan teknis
secara tepat pula.

Kelihatannya, pemerintah tak juga berubah menjadi lebih sensitif untuk
mengalihkan fokus pembangunan ke arah pro poor public policy dan
kemudian melaksanakannya secara konsisten agar kelompok miskin ini
mulai disentuh kebijakan yang lebih manusiawi.

Pemerintah juga lupa sebenarnya sejak tahun 1980-an fenomena ekonomi
kita adalah fenomena sektor informal: fenomena ekonomi rakyat jelata
pada umumnya.

Sumbangan ekonomi mereka pada negara besar dan mungkin lebih penting
dibanding apa yang bisa diberikan kalangan bisnis yang tak memiliki
tanggung jawab kemanusiaan. Terutama mereka yang berutang besar dan
menyumbang kehancuran ekonomi negara dan masih "pecicilan" ke
sana-kemari tanpa merasa bersalah.

Sekarang ini, di tengah lingkungan sosial-ekonomi dan politik maupun
kebudayaan yang sudah serba kapitalistik, di mana orang hanya mau
berbuat sesuatu hanya kalau ada janji keuntungan materi, ternyata
masih bisa kita temukan begitu banyak—ini melegakan dan patut
disyukuri—relawan sosial yang gigih menumbuhkan dan mempertahankan
semangat keswadayaan tanpa dibayar.

Ketulusan mereka tumbuh dari dalam, dipacu semangat untuk maju, agar
secara ekonomi, sosial, maupun kebudayaan mereka tak bergantung kepada
pihak lain.

Kegiatan berswadaya secara individu maupun kelompok di berbagai tempat
di Jawa maupun di luar Jawa sudah berlangsung puluhan tahun. Dan tiap
saat muncul orang-orang kreatif yang gigih mengusahakan kebaikan
sosial-ekonomi bagi pihak lain yang tetap sustainable.

Fenomena microfinance yang melibatkan tak kurang dari 40 juta warga
negara yang juga memiliki sustainability jelas merupakan cultural
capital bagi bangsa kita.

Apresiasi macam apa yang bisa diberikan pemerintah terhadap mereka?

Dan bagaimana sikap dunia perbankan melihat gejala ini? Memandangnya
sebagai aset dan modal budaya yang besar?

Dan apa arti Bina Swadaya ini dan tokoh di baliknya, bagi pemerintah,
yang seharusnya merasa lebih bertanggung jawab?

Saya bukan pemerintah. Maka, biarkan pemerintah menjawab sendiri. 

Kirim email ke