Oleh Jermi Haning
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/21/opini/3533800.htm
========================

Akhir April 2007, Presiden meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri di Palu, Sulawesi Tengah.

Lokasi peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri amat strategis karena Palu berbatasan dengan Poso, salah satu
daerah konflik di Indonesia yang menyebabkan banyak korban nyawa,
harta, dan kemiskinan. Dampak konflik yang paling hakiki adalah
kemiskinan relasional (relational poverty) yang tidak mudah dipulihkan
dengan kebijakan berbasis anggaran (Myers 2003).

Argumentasi Myers—yang dibangun dari konsep poverty trap (Chambers
1983), lack of social power (Friedman 1992), disempowerment (Christian
1994), dan lack of freedom to grow (Jayakaran 1996)—adalah bahwa
poverty is a result of relationships that do not work, that are not
just, that are not for life, that are not harmonious or enjoyable.

Karena itu, kehadiran Presiden diharapkan dapat membawa efek bola
salju yang akan memulihkan relasi berbagai stakeholders yang
berselisih. Hal ini seiring dengan teori modal sosial bahwa semakin
kokoh kepercayaan (trust) dan norma bila relasi (network) semakin
padat dan kuat (Putnam 1995).

Paradigma lama

Dengan total dana Rp 51 triliun pada 2007, akan tercipta 12,5 juta
lapangan kerja sehingga jumlah penduduk miskin pada 2009 akan
berkurang 8,2 persen. Demikian proyeksi Menko Kesra.

Ini berarti pemahaman pemerintah terhadap kemiskinan dan strategi
pengentasannya belum berubah. Pemerintah masih melihat kemiskinan
sebatas defisit, kekurangan. Bahwa orang miskin tidak memiliki
pendapatan yang cukup, perumahan yang layak, atau air bersih,
pandangan ini mendorong perencanaan pengadaan materi yang tidak ada.
Asumsi tidak tertulis adalah bila materi yang tidak ada ini telah ada,
orang miskin (dianggap) tidak lagi miskin.

Pandangan semacam ini tidak salah. Orang miskin membutuhkan materi
itu, tetapi pandangan ini tidak menyentuh inti persoalan dan justru
melahirkan persoalan baru: mendorong pemerintah memosisikan diri
sebagai Sinterklas. Orang miskin dilihat sebagai penerima pasif dan
sebagai manusia yang tidak utuh (Chambers 1983).

Yang terjadi adalah dehumanisasi orang miskin. Pandangan kita tentang
mereka beralih menjadi pandangan mereka tentang mereka: bahwa mereka
adalah manusia yang tidak utuh; bahwa talenta Tuhan hanya diberikan
kepada pihak luar tidak untuk mereka; bahwa mereka tidak bisa bangkit
tanpa pihak luar.

Kemiskinan yang bukan miskin

Kalaupun pemerintah hanya memberi fokus pada kemiskinan materi melalui
sisi pengadaan materi, pemerintah sering mengabaikan sisi penggunaan
materi.

Membelanjakan pendapatan, bagi orang miskin, sama sulitnya dengan
memperoleh pendapatan. Orang miskin suka meniru perilaku orang yang
tidak miskin di sekitar mereka sehingga pendapatan yang diperoleh
sering habis di aset yang tidak produktif (parabola, handphone),
pengeluaran destruktif (alkohol), bahkan pesta pora.

Artinya keberadaan penduduk yang bukan miskin memengaruhi keberhasilan
pengentasan kemiskinan.

Peran mereka sangat signifikan karena mereka tidak hidup di suatu
komunitas yang terpisah dari penduduk nonmiskin (Anderson (1996). Di
suatu komunitas termiskin sekalipun selalu ada sekelompok penduduk
tidak/kurang miskin yang menduduki posisi-posisi kunci dalam
pengambilan keputusan.

Kelompok ini memiliki persoalan "kemiskinan" yang tidak kalah penting,
seperti praktik ijon, perilaku eksploitatif, bahkan pemerasan terhadap
penduduk yang miskin. Mereka membangun image bahwa merekalah yang akan
menyelamatkan orang miskin, bahwa mereka membuat hidup orang miskin
menjadi utuh. Mereka menawarkan peran mesias bagi penduduk miskin.

Kemiskinan kelompok ini lahir ketika mereka kehilangan identitas yang
membuat mereka tidak mengerti panggilan mereka yang sesungguhnya.

Kehilangan identitas dan panggilan hidup

Akar persoalan kemiskinan adalah relasi yang rusak sebagai akibat dari
cara pandang identitas dan panggilan yang salah.

Penduduk miskin cenderung menyerah kepada nasib dan tidak percaya
diri. Kalau ada yang kejatuhan durian, ia gampang jatuh dalam godaan
menjadi seperti penduduk nonmiskin. Mereka menolak identitas mereka
yang sesungguhnya. Yang lain menyerahkan diri sebagai hamba; bahwa
panggilan hidup mereka adalah untuk melayani penduduk yang tak miskin.

Kepercayaan bahwa hanya warga keturunan Tionghoa yang sukses dalam
bisnis adalah salah satu contoh rusaknya identitas yang memengaruhi
panggilan hidup. Semestinya kita bisa belajar dari Korea yang mampu
membangun ekonomi dengan keyakinan, mereka bisa maju dan mengalahkan
Jepang (Kompas, 3/5/2007).

Relasi yang rusak dengan Tuhan membuat larut dalam berbagai masalah.
Persoalan terkini sering dikaitkan dengan dosa masa lalu, bahkan
mereka menyangsikan pengampunan Tuhan sehingga sering kali mereka
jatuh ke tangan paranormal yang eksploitatif. Mereka tak melihat diri
mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna dan tidak berbeda
dari manusia lainnya.

Sementara itu, relasi yang rusak dengan sesama membuat kelompok
tertentu menempatkan diri sebagai musuh kelompok lain. Identitas
mereka sebagai makhluk mulia yang berakal budi hancur lebur. Kemuliaan
yang ada tidak dipakai untuk kesejahteraan bersama, melainkan untuk
kelompok sendiri dan untuk menghancurkan kelompok lain.

Persoalan terkini adalah rusaknya hubungan antara manusia dan
lingkungan. Manusia tidak melihat dirinya sebagai bagian integral dari
lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Namun, sebaliknya
lingkungan dieksploitasi sehingga berbagai bencana alam telah membawa
korban harta dan nyawa yang tidak sedikit.

Jelas, pengentasan kemiskinan tidak cukup bila kemiskinan hanya
dilihat sebagai ketiadaan materi semata. Kemiskinan adalah persoalan
relasional yang harus diperangi melalui pemulihan identitas dan
penemuan panggilan hidup semua stakeholders yang ada.

Jermi Haning Direktur Transform Institute, Timor Barat 

Kirim email ke