Oleh P Agung Wijayanto http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/23/opini/3398785.htm ======================
Di sebelah selatan Kampus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, ada jalan yang diberi nama "Mozes Gatotkaca". Orang yang tidak mengenalnya mungkin menyangka Mozes adalah salah satu seniman pemeran tokoh wayang Gatotkaca. Dia adalah salah satu dari sekian juta anggota masyarakat yang ikut berjuang menyerukan reformasi pada tahun 1998. Penuntutan perubahan tatanan masyarakat pada masa rezim otoriter dapat dipastikan akan diartikan sebagai pengacauan ketertiban masyarakat. Demi pengembalian dan pelanggengan tatanan masyarakat sebagaimana dikehendaki pihak penguasa, aparat keamanan diberi mandat yang "luas" untuk bertindak, bahkan bila perlu melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Demi terwujudnya sistem kemasyarakatan yang lebih manusiawi, Mozes Gatotkaca siap menanggung risiko terburuk yang mungkin dihadapinya. Dia meninggal karena peluru yang ditembakan oleh aparat keamanan. Dalam logika penguasa, aparat keamanan tersebut tidak boleh begitu saja disalahkan karena mereka memang sedang menjalankan fungsi pelanggengan ketertiban masyarakat yang menguntungkan kepentingan penguasa di masa itu. Bila perlu, mereka dapat dinyatakan tidak melakukan pelanggaran HAM secara serius. Hingga sekarang tidak tampak adanya proses hukum yang signifikan yang diajukan oleh masyarakat Yogyakarta untuk membuktikan ada atau tiadanya pelanggaran HAM berat atas tewasnya Mozes Gatotkaca. Tanpa bermaksud membenarkan tindak pembunuhan tersebut, masyarakat setempat tampaknya lebih memilih untuk menegaskan makna reformasi sebagai pembebasan bangsa ini menuju masyarakat yang lebih manusiawi. Cara yang ditempuh antara lain dengan mengabadikan Mozes Gatotkaca sebagai nama sebuah jalan. Penamaan tersebut sekaligus menunjuk pada pengakuan masyarakat Yogyakarta atas peranan penting dari tokoh tersebut dalam perjuangan kemanusiaan. Pada sisi lain, dapat ditafsirkan bahwa salah satu cara masyarakat Yogyakarta menghukum penguasa dan si aparat pembunuh adalah dalam bentuk: mengenang mereka sebagai perwujudan kejahatan atas kemanusiaan meski tanpa harus menyimpan nama mereka dalam ingatan bersama (anonim). Bercermin diri Di tengah keengganan DPR dan pemerintah mengangkat kasus pembunuhan dan penghilangan pejuang reformasi sebagai pelanggaran HAM, fenomena penamaan jalan Mozes Gatotkaca mengajak kita semua untuk bercermin diri dan merumuskan kembali makna reformasi tersebut. Untuk itu, dapat diajukan minimal tiga topik pembicaraan. Pertama, haruskah "reformasi" diterima sebagai berkat atau sebagai malapetaka bagi perlindungan dan pengembangan nilai kemanusiaan di Indonesia? Pertanyaan ini memaksa kita untuk memilih: a) berpihak kepada kelompok yang menerima reformasi sebagai salah satu tonggak perjuangan pembebasan masyarakat Indonesia dari sistem penindasan menuju ke suatu sistem kehidupan bersama yang lebih manusiawi; atau b) berpihak kepada kelompok penguasa yang menghendaki hancurnya reformasi karena dianggap mengancam dan mengganggu sistem kekuasaan yang telah lama melayani kepentingan mereka. Tuntutan pilihan semacam ini pernah berkembang di sekitar tahun 1945. Secara umum bangsa manusia pada waktu itu telah muak dengan berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang disebabkan oleh perang dan penjajahan di berbagai belahan dunia. Tuntutan kemerdekaan Indonesia diletakan para pejuang dalam kerangka perwujudnyataan keinginan universal bangsa manusia untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (Bdk. Mukadimah UUD 1945). Sementara itu, kelompok mantan penjajah bangsa Indonesia berusaha dengan berbagai cara, termasuk berbagai jenis pelanggaran HAM, demi mengembalikan sistem penindasan yang telah menguntungkan mereka selama berabad-abad. Akibatnya, mereka kehilangan dukungan dari masyarakat internasional. Perjuangan reformasi ternyata telah menghasilkan perubahan sistem kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini juga telah diakui oleh dunia internasional. Pada saat ini, mayoritas anggota DPR dan pemerintah cenderung untuk menempatkan fakta pembunuhan dan penghilangan para pejuang reformasi sekadar pada tataran perkara kriminal biasa (baca: "tidak ada pelanggaran HAM berat"). Apakah pilihan ini tidak akan merendahkan martabat DPR dan Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional yang sedang terus berusaha melindungi dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan? Mengapa DPR dan pemerintah sekarang ini tidak mau arif dan bijaksana untuk memilih posisi yang lebih terhormat: mendukung perjuangan penegakan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana telah dilontarkan para pejuang reformasi? Kedua, apakah keberadaan fakta, data, dan saksi yang cukup lengkap mengenai para korban yang terbunuh atau dihilangkan karena memperjuangkan reformasi belum cukup bagi DPR dan pemerintah untuk segera menyatakan adanya praktik pelanggaran HAM yang terjadi di situ? Wajar dan adilkah kematian para pejuang reformasi untuk tidak disesali dan bahkan tidak diteliti sebab-sebabnya? Bila terhadap para pejuang reformasi DPR dan pemerintah bersikap demikian, dapatlah dipahami (baca: tidak dibenarkan) sikap macam apa yang akan mereka kenakan terhadap korban- korban lainnya. Tiadanya kemauan serius DPR dan pemerintah untuk mengusut secara tuntas berbagai bentuk pelanggaran atas keamanan, kesejahteraan, dan keadilan para korban perjuangan reformasi semakin menandaskan sikap dasar mereka untuk antireformasi (Bdk. Kompas 15/3/2007). Apakah para anggota DPR dan pemerintah memang sedang membiarkan diri mereka dinilai bahwa kualitas moral mereka memang hanya pada taraf demikian? Ketiga, perjalanan sejarah bangsa Indonesia ternyata mencatat bahwa pendekatan legalitas hukum tidak dapat menutup atau mengakhiri usaha perjuangan penegakan kebenaran yang berangkat dari nurani yang murni. Pencabutan berbagai produk hukum, bahkan termasuk beberapa ketetapan MPR (S) pada masa yang lalu, menjadi salah satu bukti adanya dinamika kehidupan semacam itu. Karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih mengedepankan hati nurani dalam penegakan martabat para pejuang reformasi. Pejuang kemanusiaan Yang diserukan oleh para pejuang reformasi adalah kepentingan masyarakat luas, bukan keuntungan pribadi mereka. Tuntutan masyarakat atas keadilan bagi para pejuang reformasi haruslah pertama-tama diletakkan dalam kerangka nurani bangsa Indonesia yang bersedia menghargai siapa pun yang telah mengusahakan perubahan masyarakat yang lebih beradab. Pengakuan perjuangan reformasi memperteguh segala usaha mulia kita bersama untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa lain. Krisis multidimensional yang melanda bangsa kita akan lebih mudah terselesaikan bila ada kesatuan semangat dan pemahaman antara masyarakat, DPR, dan pemerintah mengenai makna dan tujuan reformasi yang telah dicanangkan sekian tahun yang lalu, dan yang telah ditebus dengan darah oleh para pejuangnya. Penamaan Jalan Mozes Gatotkaca merupakan salah satu cara masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menggaris bawahi, menyatukan, dan selalu menyadarkan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia (Penulis: oleh bangsa sendiri atau bangsa lain) harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" (Lih. Pembukaan UUD 1945). Sudah saatnya bumi pertiwi dihiasi dengan jalan atau monumen yang mengabadikan nama para pejuang perlindungan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk nama- nama para pejuang reformasi. Tunggu apa lagi? P Agung Wijayanto Koordinator Kampus Ministry; Pengajar Program Studi S2 Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
