Rekans, dari membaca tulisan Bung Ulil dan diskusi yang berkembang menanggapinya saya bisa belajar banyak hal.
Salah satunya mengenai keberadaan ormas/orpol dan pembiayaannya. Rupanya begitu. Dulu saya terkagum-kagum, bagai mana sebuah ormas/orpol bisa begitu besar dan mampu mengadakan berbagai acara akbar. Saya pikir juga mereka begitu banyak duitnya. Saya sungguh kagum. Setelah membaca tulisan Bung Ulil, kekaguman saya sedikit berkurang. Ternyata hajatan-hajatan besar ormas/orpol itu bisa terselenggara tidak selalu semata-mata karena kekuatan finansial internal ormas/orpol (kemandirian), tetapi ada juga yang karena "proposal" yang diajukan pada (oknum)pemerintah dan dikabulkan karena alasan "gak tega". Mekipun kekaguman saya sedikit berkurang, namun kenyataan ini sungguh menarik. Hal lain: apakah mungkin, rebutan posisi di pemerintahan, terutama posisi di "lahan basah" selama ini adalah bagian dari "kerumitan sosial" tsb? Bisa jadi. Hal lain lagi: Harus diakui peran sosial ormas/ orpol memang cukup besar dalam tataran masyarakat. Kita berharap, semoga saja perhatian dan kepedulian ormas/orpol ini tidak hanya pada anggota/kelompoknya saja. Soalnya dia juga dapat dukungan finansial dari negara (meskipun kadang tidak resmi). Sedangkan uang negara itu adalah uang seluruh rakyat Indonesia. Lalu, menyangkut aksi sosial yang dilakukan oleh ormas/orpol yang selama ini sungguh menyentuh hati, mungkin juga ada yang menjadi bagian dari aksi "Robinhood" dalam kerumitan sosial tsb. Kalau iya, memang tidak mudah bagaimana harus menilainya. Tak mudah memutuskan, siapa yang benar, siapa yang salah. Ada yang salah secara administrasi dan benar secara sosial/moral. Sementara yang lain ada juga yang benar secara administrasi tapi salah secara sosial/moral. Ada lagi barangkali yang salah secara administrasi dan salah juga secara sosial/moral. (Mudah-mudahan saja di antara mereka yang salah kedua-duanya ini tidak ada orang dari pemerintahan dan dari agamawan). Kita berharap mudah-mudahan masih (ada), dan ke depannya akan lebih banyak lagi, yang benar secara administrasi dan benar secara sosial/moral. yah, .... Situasi politik-ekonomi-sosial-budaya-agama-moral-etika yang sudah campur aduk, rumit-njelimet kayak benang kusut, memang sangat sulit untuk dipahami, terutama bagi orang seperti saya. Puyeng. Mungkin diperlukan lebih banyak tulisan dan diskusi seperti yang dimulai Bung Ulil ini, agar semakin banyak orang yang mendapat pencerahan. Terima kasih bung Ulil, terima kasih rekan semua Salam Mulyadi --- In [email protected], Ulil Abshar-Abdalla <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mbak Yuli, > Saya setuju dengan anda. Tapi, perkenankan saya > menceritakan sedikit soal kerumitan dalam pembiayaan > ormas dan orpol, terutama ormas Islam yang saya tahu > dengan baik. > > Kita semua tahu, terlalu banyak ormas Islam saat ini. > Ormas-ormas itu, bagaimanapun kan diperlukan juga, > sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil. Nah, > setiap ormas kan pasti punya acara rutin, yaitu > konferensi atau rapat besar atau apalah untuk > melakukan penggantian pengurus. Kalau di NU dan > Muhammadiyah disebut muktamar. Makin besar suatu > ormas, makin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk > membiayai acara-acara seperti itu. Kita semua tahu, > sumber keuangan di masyarakat kita kan terbatas > sekali. Satu muktamar bisa menghabiskan biaya satu > hingga dua milyar, itu minimal. Hampir semua ormas > Islam pasti mengajukan proposal ke departemen > pemerintah. Soal dikasih, itu urusan lain. Tentu > mereka juga minta dari para pengusaha. > > Saya bisa memaklumi jika sejumlah departemen membuat > pos non-bujeter untuk menanggulangi kalau-kalau ada > "proposal religius" seperti ini. Memang mestinya hal > ini tak boleh; tapi menteri-menteri di sejumlah > departemen tentu tak tega kalau Hasyim Muzadi atau Din > Syamsuddin mengajukan proposal untuk membiayai > muktamar. Masak ditolak. > > Saya tentu setuju bahwa membangun gedung sekolah > penting sekali, dan alangkah baiknya kalau dana-dana > "non-bujeter" dialokasikan ke sana. Saya kira sebagian > pasti juga sudah dilakukan. Tetapi kebutuhan sosial > kan banyak sekali. Sebagaimana saya katakan, ormas > juga penting, sebab mereka juga mengurus sekolah juga. > Jangan lupa, Muhammadiyah mengurus ribuan sekolah di > Indonesia ini. > > Poin saya: saya memandang bahwa Rakhimin Dahuri, > mantan menteri DKP, misalnya, secara "akuntansi" > salah; tetapi secara "sosial" sebetulnya dia hanya > melakukan sesuatu untuk merespon kebutuhan tertentu > yang buat saya sah dan masuk akal. Saya tak hendak > membenarkan korupsi, lho. Korupsi tetap korupsi. > Tetapi kita juga harus memahami konteks sosial juga. > Kalau kita paham konteks seperti ini, maka tindakan > yang harus diambil adalah bukan saja mengadili menteri > ini atau itu, tetapi membuat suatu peraturan yang > "melegalkan" dana-dana non-bujeter, dalam pengertian > dana-dana itu harus masuk dalam pengawasan auditor. > Jadi tidak menjadi praktek bawah tangan yang bisa > diselewengkan oleh siapa saja. > > Mungkin pendapat saya ini terlalu "lembek" dan tidak > "legally consistent". > > Ulil > > Ulil Abshar-Abdalla > Department of Religion > Boston University
