Dear Mas Ulil & FPKers, Bicara soal kemandirian pasti terkait dengan kesiapan menghadapi 'persaingan/ kompetisi'. Dalam konteks parpol, misalnya, kalau ke-3 parpol di jaman ORBA mau jujur, mustinya mereka semua tidak menggunakan 'kendaraan' yang ada dan bersaing dengan parpol" baru..
Kalau pake angka ajaib(?) 80:20 kan, >80% kekayaan RI ada di <20% penduduk dan sebaliknya <20% kekayaan RI beredar di >80% penduduk.. Dengan situasi yang timpang seperti ini, rasanya belum waktunya bicara kemandirian atau 'persaingan bebas'.. bahkan sesama anak bangsa.. jangan ngomong globalisasi dulu lah.. Masa' pelari di olimpiade berlomba dengan pelari tingkat rt/rw.. gak level donk.. tapi itu kan yang terjadi.. :-P :-| Begitu juga kaitannya dengan isu keuangan ormas & parpol.. Meskipun hal itu bisa juga 'diarahkan' pada kemauan internal organisasi yang bersangkutan.. Mengenai sikap kritis/curiga atau apalah namanya terhadap pemerintah/penguasa, IMHO (yang awam ini), indikatornya sederhana, keputusan yang diambil berpihak pada wong cilik/rakyat/publik atau tidak? Dari tuntutan reformasi (sudah pada tahulah), sampai contoh sederhana, soal harga BBM, yang 2x dinaikkan itu.. Selain itu pihak yang menaikkan harga BBM sendiri enggan(?) bersusah payah mengontrol dampaknya terhadap harga" barang/jasa lain.. sehingga publik lagi" yang harus menanggung kenaikan beruntun 'akibat kenaikan harga BBM' yang selalu menjadi alasan produsen/penyedia jasa.. Belum lagi bicara soal hasil pertambangan atau yang terakhir, soal isi perjanjian 'ekstradisi' dengan Spore, yang dibahas Editorial Media Indonesia hari ini (dibahas dalam acara di MetroTV 06:30 pagi), justru makin merugikan Indonesia karena belum tentu bisa mengembalikan dana yang dilarikan dulu, namun Spore diuntungkan dengan dilegalkannya latihan perang di wilayah Indonesia.. dari skema biaya latihan perang, kedaulatan wilayah sampai kemungkinan kerusakan lingkungan akibat operasi tersebut. Kalau keberpihakan kepada publik sudah besar dan (semoga) benar" tulus, mungkin saja tidak cukup alasan untuk curiga/kritis pada penguasa.. Btw, harap maklum dengan logika ala kadarnya di atas ya.. :D CMIIW.. Wassalam, Irwan.K On 5/23/07, Patrick <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mas Ulil Yth., > > Pembiayaan ormas/parpol memang menjadi rumit bila berkaitan dgn 'dana > non-bujeter', notabene duit rakyat!! > > Satu saja kata kuncinya: KEMANDIRIAN! > > Memang, itu adalah hal yg sulit..Tp, itu hal yg harus dilaksanakan, > bila memang konsepsi 'civil society' yg swadaya (self-help) hendak > tercipta di Indonesia ini... > > Ihwal penggunaan dana/kas daerah (APBD) pun menemukan dilema > tersendiri di dalam permasalahan klub sepakbola di Indonesia..Hal ini > juga sering diangkat di Kompas...Karena, dananya bisa mencapai puluhan > miliar rupiah..Satu dan lain hal, ihwal pendanaan klub sepakbola via > APBD itu mirip dgn praktik penggunaan 'dana non-bujeter' > > Sekali lagi Mas Ulil, kuncinya adalah KEMANDIRIAN..Ormas atau parpol > bisa saja menggunakan konsep penggalangan dana (fund-raising) yg lebih > kreatif & tidak melanggar aturan/hukum khn? > > Masa ormas/parpol kalah dgn anak SMA yg dpt menggalang dana utk pentas > seni (pensi) bernilai miliaran rupiah?? > :-) > > Salam, > > Patrick Hutapea
