Saya melihat persoalan ini dari segi moral, bukan dari segi politik. 
Kalau banyak pihak yg memuji tindakan AR, tentunya pujian itu keluar 
dlm konteks politik nasional. Bukan pujian yg membenarkan secara 
filosofis (dan moral) tindakan AR menerima dana non bujeter itu. 
Melainkan tindakan AR itu dipandang bisa dipergunakan sebagai "tool" 
utk membongkar kebobrokan lain yg lebih besar. Apakah itu yg hendak 
dituju oleh AR, membongkar semuanya? Atau hanya sebagai alat utk 
melakukan tawar menawar politik setelah terjadi pertemuan di Halim?

Kita lihat saja nanti.

Yg hendaknya saya katakan sejak awal sebenarnya adalah, tidak ada 
politisi kita yg secara moral bisa dibanggakan. AR sedikit lebih 
baik dari para politisi buruk itu. Cuma itu saja.

Sekali lagi, saya melihat persoalan ini dari segi moral. Menurut 
saya, disitulah letak barometer sejati utk mengetahui integritas 
seorang pemimpin. Apakah seseorang secara moral hanya pemimpin 
medioker atau kelas luar biasa, impian seluruh rakyat Indonesia, itu 
yg pertama-tama kita lihat.


sg


--- In [email protected], budi satria 
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Bung Simson,
>    
>   Opini anda sah-sah saja dan itu hak anda kok, anda cukup 
mengkritisi AR, dilain pihak ada juga yg mengapresiasi AR, seperti 
Prof. Satjipto Raharjo, guru besar hukum dari Undip Semarang. Tak 
ketinggalan wartawan senior Kompas Budiarto Shambazy melalui rubrik 
Politika-nya, ikut mendukung langkah AR.
>    
>   Melalui liku-liku logika yg anda kembangkan dlm postingan, jelas 
sekali anda bermaksud un tuk menyudutkan AR, anda sengaja lupa untuk 
mengatakan bahwa faktanya banyak pihak dan tokoh yg menerima dana 
DKP dari RD.
>    
>   Ada pepatah; lebih baik terlambat drpd tidak datang, lebih baik 
jujur drpd ingkar, nah. Maklum, mengertilah akan relaitas politik.
>    
>   salm jujur
>   salam berantas korupsi-tegakkan demokrasi
>   ibud
> 
> simson gintings <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>           Manuver politik yg dilakukan AR adalah jurus kancil. 
> Pengakuan "dosa" baru dilakukan AR setelah namanya disebut-sebut 
> oleh Rokhmin Dahuri, si culas itu, sebagai salah satu pihak yg 
ikut 
> menerima dana non-bujeter DPK. 
> 
> Dgn demikian agaknya pengakuan AR itu didasarkan kepada kalkulasi 
> politik. Kalau pengakuan itu lahir karena kesadaran telah 
melanggar 
> hukum dan kemudian merasa menyesal secara tulus, kenapa nggak jauh-
> hauh hari dia membuat pengakuan? Dia mengaku setelah ketahuan.
> 
> Di tv Metro AR mengatakan, pd saat menerima amplop itu dia tdk 
ingat 
> akan uu dan peraturan ttg bantuan dana pemilu. Karena sibuk 
mikirin 
> kampanye, katanya. Tapi masak beberapa tahun berlalu tetap saja 
tdk 
> sadar kalau tindakannya menerima uang dari Menteri Kelautan dan 
> Perikanan itu melanggar hukum?
> 
> Utk meredusir "dosa"nya, AR kemudian tunjuk "dosa" pihak lain yg 
> lebih besar. Itulah drama yg terjadi minggu lalu. Celakanya, SBY 
> kebakaran jenggot. Akhirnya, dilakukanlah upaya "rujuk politik" 
(ada 
> yg menyebutnya kongkalikong politik). Menurut saya, itu tidak 
> penting. Hanya menguatkan motivasi politik dari AR.
> 
> Terlepas dari kongkalikong politik itu, saya kira, ada satu hukum 
yg 
> paling tinggi yg tidak dapat dihindari siapapun, hukum moral. 
Siapun 
> yg telah menerima uang non bujeter dari DPK itu, terbukti tdk 
> terbukti, mengaku tdk mengaku, secara moral, tdk patut dipercayai 
> lagi.
> 
> Mengaku dosa tdk dgn sendirinya membuat seseorang berbuah status 
> jadi orang saleh. Mengaku dosa adalah satu hal dan pengampunan 
> adalah soal lain. Jangan pula orang yg mengaku dosa lantas 
diberikan 
> surat penghargaan, tanda jasa, atau sertifikat sbg orang jujur.
> 
> Bagaimana kita memandang drama ini? Komedi. Saya setuju. Humor itu 
> penting. Kalau pun tidak lucu, yah dilucu-lucukan saja.
> 
> Martin Luter pernah bilang, kalau di sorga tidak ada gelak tawa, 
> maka saya tidak ingin pergi ke sana.
> 
> Di negara kita ini, banyak bertebaran komedian, dan suara gelak 
> tawa, yg beraneka ragam. Ada seperti suara ember digebuk. 
> 
> sg
>


Kirim email ke