Presiden lemah bukan karena banyaknya partai politik. Presiden lemah karena orang-orang yang ada didalam partai politik itu MISKIN. Miskin bukan diukur dari materi, miskin disini dilihat dari berbagai hal dalam menghadapi permasalahan-permasalahan bangsa. Kalau tidak miskin mengapa hanya menelorkan ide interpelasi, amandemen uud,dan minta jatah laptop demi peningkatan kinerja anggota dewan, dan lain-lainya.
salam luka --- In [email protected], "Agus Hamonangan" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0706/28/utama/3633066.htm > ========================= > > Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum > Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, menilai pemerintah yang > terbentuk pada era reformasi, dimulai dari Presiden BJ Habibie hingga > Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lemah. Lemahnya pemerintah itu > disebabkan banyaknya partai politik yang dibentuk tanpa tanggung jawab > jelas. > > "Situasi seperti ini harus dialami oleh pemerintah yang dipimpin siapa > pun, apakah Habibie, Gus Dur, Megawati, atau saat ini (Yudhoyono). > Pergantian pemerintahan tidak menghasilkan pemerintah yang kuat," ujar > Kalla saat menjamu makan siang 156 peserta Pendidikan Politik Kader > Bangsa (P2KB) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di > Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (27/6). > > Peserta P2KB datang didampingi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional > SOKSI Syamsul Muarif. SOKSI adalah salah satu dari tiga organisasi > yang membidani lahirnya Golongan Karya yang pada saat reformasi > berubah menjadi Partai Golkar. > > Menurut Kalla, karena lemahnya pemerintah sejak reformasi, Indonesia > tidak membuat karya besar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. > Reformasi yang diawali tumbangnya Presiden Soeharto hanya dipenuhi > banyaknya orang bicara. "Dalam 10 tahun terakhir, coba lihat, apa yang > kita buat? Kita tidak membuat sesuatu yang besar," ujarnya. > > Agar dapat membuat karya besar, menurut Kalla, dibutuhkan pemerintah > yang kuat, tetapi terawasi. Untuk menghasilkan pemerintah yang kuat > sekaligus terawasi atau tidak otoriter, Kalla mengusulkan ide lama > yang kerap disampaikannya sejak tahun 2005, yaitu penyederhanaan > parpol, tentu saja dengan cara-cara demokratis. > > Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari > mengemukakan, penyederhanaan parpol, seperti dikemukakan Kalla, > merupakan variabel menuju stabilitas politik untuk hadirnya pemerintah > kuat. "Jadi, penyederhanaan parpol bukan hal fundamental untuk > menghadirkan pemerintah yang kuat," ujarnya. > > Namun, menurut dia, penyederhanaan parpol menjadi tujuh atau lima tak > serta-merta menghasilkan partai dengan dukungan lebih dari 50 persen. > Demokrasi di Indonesia justru membuat pilihan politik terfragmentasi. > > "Penyederhanaan parpol saja tidak cukup, dibutuhkan koalisi. Untuk > koalisi, kita tidak punya tradisi baik. Belum ada koalisi yang dibuat > tertulis dan ideologis atau setidaknya programatis. Koalisi dilakukan > hanya untuk kepentingan praktis. Ini repotnya," ujarnya. (INU) >
