Pak Haniwar,
Saya sedikit tahu tentang apa yang dilakukan di Kanada. Di negeri itu, setiap
profesi harus disertifikasi oleh pemerintah, Seorang pelayan restoran pun punya
sertifikasi, dan secara berkala tempat kerjanya didatangi inspektur.
Saya punya teman yang punya toko kue. Suatu hari dia didatangi inspektur,
yang menjumpai bahwa salah satu kulkasnya suhu udaranya kurang rendah. hari itu
juga dia disuruh tutup dan baru boleh buka lagi setelah suhu udara di kulkasnya
sesuai dengan keketapan depkes. Tiap satu jam sekali dia diwajibkan menelpon
kantor inspektur itu untuk melaporkan perkembangan suhu kulkasnya. Sambil
menunggu, semua kue yang ada di kulkas itu harus dibuang.
Baru-baru ini, ada 20 restoran di Vancouver yang ditutup dan emiliknya mesti
ikut proses seretifikasi ulang karena gagal memelihara standar
kebersihan/kesehatan yang ditetapkan depkes.
Penjual hotdog di pinggir jalan juga harus dapat sertifikasi depkes, dan tak
bisa jualan seenaknya.
Masalahnya, kredibilitas pegawai-pegawai pemerintah di negeri kita ini nyaris
nol. Dikasih wewenang buat inspeksi dan sertifikasi, bisa jadi malah dipakai
buka lahan cari duit. Jadi, concern utmanya bukan pada mutu, melainkan gimana
cara mempertebal kantong sendiri.
Dalam keadaan begini, jalan terbaik--meski tak praktis dan mahal
biayanya--adalah memakai lembaga sertifikasi internasional. Banyak kan
perusahaan sudah melakukan hal ini melalui ISO dll. Saya pikir, universitas pun
harus melakukan hal ini dengan mengundang badan akreditasi internasional,
daripada pakai BAN yang kacau balau itu.
Yang saat ini bisa dilakukan, misalnya, adaah berkenaan dengan
maskapai-maskapai penerbangan kita yang lagi di-banned di mana-mana. Hanya
dengan mengundang lembaga asesmen internasional maka mereka baru akan bisa
diakui lagi standar keamanan penerbangannya. Mungkin Pak Wal Suparmo lebih tau
apakah lembaga semacam ini ada.
manneke
Haniwar Syarif <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Masn Manneke,
Sebenarnya yg saya tanyakan bukan soal profesi butcher.., tapi bagimana
kelaziman di negara lain soal kompetensi ini.
Di Indonesia kini dengan UU , ada yg namanya BNSP Badan Nasional
Sertifikasi Profesi yg lamgsung dibawah Presiden..
Dan Lembaga inilah yang berhak mengakreditasi suatu LSP. ,juga
menyetujui standar kompetensi yang di buat oleh LSP.
Teorinya, LSP di bangun bersama yaitu ada dewan pengarah , yg seharusnya
terdiri, dari asosiasi profesi , asosiasi industri, pakar dan pemerintah.
Lalu LSP membuat standar kompetensi, memiliki assesor , yang akan mengujui
mrk yg mau dapat sertifikat, dan juga punya Tempat untuk uji Kompetensi..
Ada beberapa yang konon sudah jadi. misalnya standar kompetensi pariwisata,
kompetensi Maritim,, dan mungkin lainnya
Maunya sih sertifikat kita itu diakui dunia internasional., jadi
pemiliknya mudah kerja juga di LN..
Saya diajak ikut membentuk LSP , sebagai salah satu wakil asosiasi industri.
Disini sy mulai kecewa, BNSP spt mengejar setoran agar terbentuk banak
LSP., supaya dianggap berhasil , . yg bisa bermuara rendahnya mutu LSP yg
disertifikasi.
LSP nya yang kayaknya mengejar untung mau narik duit utk keluarkan
sertifikat komnpetensi.
Padahal ya itu.. harusnya kan tujuannya membuat orang jd kompeten dalam
bidang tertentu ,. bukan membuat orang punya sertifikat kompetensi ttp
nyatanya nggak kompeten., karena misalnya standar kompetensi maupun metode
pelatihannya menyedihkan.
Belum lg sistimatik ayang acak acakan..
BNSP Indonesia ini. telah memutuskan untuk ikut cara Australia.., jadi
memang kiblatnya bukan Jerman. atau kanada.
Konon katanya di Australai, pendidikan kompetensi bisa mulai dr pemberian
sertifkat kompetensi untuk beberapa kompetensi, sampai jihga bisa ke
jenjang D1 sampai D4., dan dnegan penyesuaan khuss nlaliu bisa juga jadi S 1.
Jadi orang ini sampai D4 , memang nggak masuk ke UNI.
Melihat konsepnya ...saya pikir .. ini bagus sekali... , mending anak
ijazah SMP, tapi punya kompeten untuk bidang keahliantertentu .., misal
bikingigi palsu.. atau kompeten di bidang memasak.., ...
daripada lulusan SMA yang nggak punya kompetensi apa apa..
Rasanya ini bisa menjawab efisiensi yang dituntut di dunia usaha
skearang.. tapi yaitu.. lho... , pembinanya aja.. ada Depnaker ..,
depdikbud dan dep. teknis, kalau industri daging ya Departemen Pertanian.
Mungkin juga karena sosialisais yg kurang.., nbggak orang pemerintahnya,
nggak swastany amasih kebingungan.. lalu lihat mana yg bis amenghasilkan
uang aja... padahal menurut saya harusnya pemerintah lebih serius mendorong
ini., karena ini adalah investasi di SDM.. yang akan sangat begruna dlm
persaingan di era global ini.
Salam
Haniwar
