Rekan-Rekan FPK, Kebijakan Energi saat ini menjadi sangat penting karena di tengah usaha negara-negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi, selalu identik dengan peningkatan kebutuhan akan energi.
Berpuluh-puluh tahun Indonesia terbiasa dengan kebijakan BBM murah dan sudah mendarah daging. Perkembangan yang terjadi dunia tiga tahun terakhir ini khususnya melonjaknya harga minyak dunia dan makin ganasnya perubahan iklim ternyata belum sepenuhnya bisa menyadarkan kita dari kebiasaan yang sudah mendarah daging ini. Penyakit ini tidak hanya menjangkiti Indonesia saja melainkan juga negara-negara lain. Bahkan ada istilah ADDICTED TO OIL. Dengan melihat trend tiga tahun terakhir, seharusnya kita mulai sadar bahwa DUNIA sedang mengalami perubahan besar. Dunia termasuk Indonesia sudah begitu tergantung pada MINYAK. Banyak produk-produk yang tergantung dari MINYAK mulai dari oli, plastik, bahan kimia, dsb. MINYAK juga merupakan urat nadi dari TRANSPORTASI. Dunia modern yang kita nikmati sekarang juga merupakan berkah dari MINYAK. Apa jadinya apabila MINYAK tidak lagi cukup untuk semua? Harga minyak dunia merupakan indikator. Seperti Tsunami, kita bisa melihat indikator awal yaitu gempa yang diikuti laut surut. Tsunami di Aceh bisa jadi hanya terjadi ratusan tahun sekali. Begitu pula KRISIS MINYAK yang sedang terjadi saat ini. Tahun 80'an negara-negara barat sudah pernah mengalami KRISIS MINYAK di mana harga minyak melambung tinggi karena terjadi SUPPLY SHOCK akibat adanya Perang Irak-Iran. Saat ini Krisis minyak sudah membayang dengan indikator awal harga minyak dunia yang tinggi. Hanya saja kali ini disebabkan oleh STRONG DEMAND sementara suplainya keteteran untuk melayani. Belum lagi ada prediksi bahwa total produksi minyak DUNIA sebenarnya sudah mencapai puncaknya bulan Juli 2006 dan selanjutnya akan terus menurun produksinya (dikenal dengan PEAK OIL). Indonesia telah lama mengalami PEAK OIL pada tahun 70-an dan terus menurun hingga sekarang dan dampaknya mulai dirasakan ketika sejak tahun 2004 mulai menjadi net importir minyak. Walaupun saat ini dikatakan bahwa pertambahan penerimaan MIGAS masih melebihi pembengkakan nilai subsidi BBM, hendaknya kita melihat jauh ke depan (visioner) dalam menentukan kebijakan energi. Tidak lama lagi penerimaan MIGAS ini pun akan berkurang, bukan karena harga minyak dunia yang turun melainkan VOLUME-nya yang turun. Selama kita masih berharap suatu ilusi bahwa harga minyak dunia akan turun dan volume MIGAS bisa bertambah, semakin rentan pula Indonesia mengalami krisis yang lebih hebat dari krisis moneter 1997. Kebijakan-kebijakan seperti percepatan konversi minyak tanah ke LPG adalah kebijakan yang harus didukung oleh segenap komponen masyarakat. Dunia usaha khususnya industri yang sangat terpengaruh harga BBM Industri hendaknya ikut terlibat dengan menggunakan teknologi mesin yang efisien dengan adanya trend harga minyak yang tinggi ini. Nilai mesin jangan dilihat dari bandrol harga dari pabriknya tapi juga harus dilihat seberapa efisien penggunaan energinya. Komunitas Nebeng www.nebeng.com juga mengundang perusahaan-perusahaan yang mempunyai banyak karyawan yang menggunakan kendaraan pribadi agar bekerja sama dalam PENGHEMATAN BBM bagi karyawan-karyawannya. Kerja sama ini bisa dalam bentuk insentif bagi karyawan-karyawan yang melakukan PENGHEMATAN BBM dengan cara berbagi kendaraan. Menurut Hukum Penawaran dan Permintaan, bila Permintaan/Demand turun, maka harga akan turun. Saat ini harga BBM bersubsidi masih tetap, sehingga DEMAND dari sektor transportasi Indonesia tidak terpengaruh harga minyak dunia bahkan kuota BBM bersubsidi jebol. Yang langsung merasakan adalah INDUSTRI, karena BBM INDUSTRI tidak lagi disubsidi. Bagi yang berminat untuk bekerja sama dengan Komunitas Nebeng www.nebeng.com dalam menekan KONSUMSI BBM di sektor transportasi, bisa menghubungi kami di [EMAIL PROTECTED] Liputan www.nebeng.com terbaru bisa dilihat di Harian Kontan edisi Selasa 23 Oktober halaman 21 MARI HEMAT BBM, AYO NEBENG! Best Regards, Rudyanto --- In [email protected], "Agus Hamonangan" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Oleh Didik J Rachbini > http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0710/24/opini/3938202.htm > =================== > > Industri dan ekonomi energi adalah perkara besar dan berat. Masalah > energi, baik ketersediaan, pasokan, maupun konsumsinya, terkait hampir > semua aktivitas ekonomi. Boleh dikatakan, energi adalah nadi semua > kegiatan ekonomi dari pertanian, industri, transportasi, dan kegiatan > ekonomi keseluruhan. > > Ketergantungan kepada minyak bumi, mengabaikan alternatif energi lain, > subsidi besar, dan fluktuasi harga minyak yang tidak diantisipasi. Ini > menyebabkan krisis energi, yang berpengaruh terhadap perekonomian. > Namun, di negeri ini, masalah energi dikelola dengan kebijakan ringan > dan dianggap perkara gampangan. Buktinya jelas, banyak agenda terkait > masalah energi tidak ada perkembangan sampai tiga tahun pemerintahan > ini berjalan. > > Faktor subsidi > > Sudah mendarah daging, sistem energi kita amat tergantung energi > fosil, terutama minyak bumi. Selain itu, tidak ada variasi konversi > atau diversifikasi. Akibatnya, saat produksi minyak habis bahkan > defisit, kita pun kebingungan. > > Fluktuasi harga minyak di luar negeri tidak mungkin diikuti fluktuasi > setara dengan harga di dalam negeri. Akibatnya, selisih harga politik > kebijakan yang ditetapkan dengan harga internasional akan menjadi > subsidi besar. > > Inilah masalah fundamental dalam sistem dan kebijakan energi nasional > saat ini. Masalah menjadi lebih rumit saat harga minyak bumi di pasar > internasional tidak terkendali, sedangkan kebijakan energi dan proses > penyesuaiannya amat lambat. > > Bagi Indonesia, sebelum harga minyak melambung seperti sekarang, > subsidi minyak telah menelan Rp 100 triliun, dengan rincian subsidi Rp > 70 triliun dari Pertamina dan Rp 30 triliun dari PLN. > > Atas masalah itu, tidak ada kebijakan sistematis sehingga negara terus > menguras upaya memenuhi anggaran pendidikan dan kesehatan, anggaran > infrastruktur, dan kebutuhan produktif lain. Ini masalah pertama yang > gagal diselesaikan dengan kebijakan pemerintah. > > Hal ini merupakan refleksi kebijakan energi pada masa lalu yang tidak > berhasil membuat diversifikasi hingga kini. Negeri ini juga rakus > konsumsi minyak bumi dan mengabaikan potensi energi lain yang amat > berlimpah. > > Meski negeri ini adalah penghasil minyak bumi, tetapi karena kesalahan > dalam kebijakan, terjadi defisit energi minyak bumi. Tingkat > konsumsinya lebih banyak dari produksinya. > > Kini muncul masalah baru, harga minyak meningkat tajam, mencapai 90 > dollar AS per barrel. Padahal, tiga atau empat tahun lalu harga minyak > sekitar 20-30 dollar AS per barrel. Karena kondisi defisit, tekanan > harga minyak akan menyebabkan tekanan terhadap subsidi minyak bumi. > > Ini menjadi tambahan masalah baru bagi anggaran karena tekanan harga > minyak dunia. Namun, pemerintah merasa seperti tidak ada apa-apa > sehingga tidak ada kebijakan untuk menangkal dampak kenaikan harga > minyak itu. > > Kebijakan yang penting diselesaikan adalah subsidi yang rasional, yang > pantas dibicarakan dengan parlemen. Subsidi komoditas dinilai tidak > baik karena subsidi yang benar seharusnya diarahkan terhadap > masyarakat dan keluarga miskin. > > Namun, karena minyak juga mendorong inflasi, subsidi terus dilakukan, > tanpa kebijakan diversifikasi dan konversi energi. Sebenarnya > pemerintah sudah melakukan konversi energi, dari minyak tanah yang > amat besar subsidinya ke penggunaan gas. Akan tetapi, karena > kepemimpinan yang lemah di berbagai level, kebijakan itu ikut melemah > tanpa hasil optimal. > > Kebijakan lemah > > Negeri besar seperti Indonesia memerlukan pasokan energi luar biasa > besar untuk ekonomi, industri, konsumsi, transportasi, dan lainnya. > Tetapi, pada saat sama, ketersediaan energi amat terbatas dan mahal. > Jika hendak dikelola dengan semangat diversifikasi, potensi energi itu > sendiri relatif tersedia dan melimpah. > > Karena itu, kebijakan energi mutlak diperlukan, tidak hanya pada level > konseptual atau wacana, tetapi juga dalam eksekusi dan implementasi di > lapangan. Faktor kepemimpinan dan kelemahan kebijakan pada level > konseptual maupun eksekusi merupakan faktor mengapa kebijakan energi > amat lemah. Akibatnya, pola konsumsi energi tidak berubah, beban > anggaran tetap besar, sehingga berdampak terhadap kegiatan ekonomi > lainnya. > > Kebijakan yang penting dan utama mutlak dilakukan segera, yaitu > kebijakan konversi energi dengan mengurangi konsumsi energi minyak > bumi menjadi energi alternatif yang lebih murah (gas alam, batu bara, > air, panas bumi, matahari, bioenergi, dan sebagainya). > > Pada saat bersamaan, dengan kebijakan diversifikasi dan konversi > energi, subsidi harus dikurangi bertahap, tanpa menimbulkan gejolak > bagi masyarakat bawah. Maka, kebijakan pengurangan subsidi untuk > dialihkan pada pengeluaran produktif lain merupakan hal yang harus > dilakukan bersamaan kebijakan konversi energi itu. > > Dengan banyak persoalan yang tersisa hingga kinidari ketergantungan > kepada satu sumber energi fosil, subsidi besar, kegagalan > diversifikasi, dan boros energi semua itu merupakan refleksi > kelemahan kebijakan energi selama ini. Banyak potensi energi lain, > seperti gas alam, habis terjual karena kalah dalam negosiasi dan tidak > visioner melihat arti penting sumber daya alam kita. Energi alternatif > pun tidak berkembang karena tidak ada kebijakan afirmatif. > > Kebijakan efisiensi? > > Masalah energi bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga masalah > masyarakat, terutama kesadaran kolektif (hemat) terhadap persoalan > kenaikan harga minyak dan subsidi, yang besar dan menguras anggaran. > Hal itu tidak cukup hanya dijawab oleh kebijakan pemerintah, tetapi > juga harus dengan kesadaran bersama ihwal perlunya efisiensi bersamaan > konversi dan diversifikasi konsumsi energi. > > Untuk itu, elemen kebijakan yang penting lagi adalah kampanye > kolektif, yakni kebijakan efisiensi dalam konsumsi energi nasional. > Arah kebijakan seperti ini perlu agar ekonomi tidak boros dan konsumsi > terkendali. Yang paling penting hasil efisiensi bisa bergulir menjadi > investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya sehingga menguatkan > pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini sudah pernah dikemukakan presiden > dua tahun lalu. > > Namun, sejauh ini, arahan presiden itu belum ketahuan bentuk > programnya di lapangan. Memang, wakil presiden pernah menganjurkan > penghematan listrik dengan pemadaman, stasiun televisi berhenti siaran > sebelum tengah malam, lampu-lampu iklan dikurangi, dan sebagainya. > Namun, langkah itu lenyap begitu saja karena tidak ada program yang > sistematis. > > Kebijakan efisiensi energi ini akan kian kuat jika dilakukan bersamaan > dengan kebijakan energi alternatif. Pengembangan energi alternatif > memerlukan partisipasi nyata departemen lain, pengusaha, dan > masyarakat umumnya. Masa kejayaan minyak bumi sudah berakhir karena > harganya mahal bahkan sudah berdampak terhadap pangan, di mana CPO > juga dipakai sebagai energi alternatif di dunia. Dampaknya sudah > terlihat di Indonesia saat minyak goreng naik dari Rp 3.000 menjadi Rp > 9.000 dalam setahun terakhir ini. > > Didik J Rachbini Ekonom; Ketua DPP PAN >
