Muncul Generasi Lebih Peduli HAM http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/28/Politikhukum/4034306.htm =====================
Jakarta, Kompas - Jika tidak ada gejolak besar hingga Pemilihan Umum 2009, pemerintahan yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia atau HAM diperkirakan baru akan terjadi setelah 2014. Sebab, pada tahun 2009-2014, kepemimpinan nasional masih akan dipegang generasi pertama era reformasi, seperti yang sekarang terjadi. "Jika generasi pertama reformasi tetap memegang kepemimpinan nasional, meski orangnya berganti, keadaan akan tetap seperti sekarang," kata Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan M Fadjroel Rachman dalam diskusi di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (27/11). Pembicara lain dalam diskusi itu adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbuun dan Koordinator Kontras Usman Hamid. Menurut Fadjroel, ada gejala kuat kepemimpinan setelah Pemilu 2009 masih akan dipegang generasi pertama reformasi. Ini terlihat dari masih menonjolnya nama-nama seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri. "Pemenang Pemilu 2009 tidak akan jauh dari nama-nama itu kecuali jika sebelum pemilu ada gejolak besar seperti pada tahun 1998. Namun, gejolak itu kecil kemungkinan terjadi," tuturnya. Namun, era generasi pertama reformasi ini akan berakhir dengan sendirinya pada 2014, sebab saat itu usia mereka sudah di atas 65 tahun. Saat itu, mau tidak mau, akan muncul generasi baru yang membawa berbagai kemungkinan. Generasi baru itu bisa merupakan keturunan atau lanjutan generasi pertama era reformasi. Namun, bisa juga generasi yang betul-betul baru yang siap membawa Indonesia lebih demokratis dan menghargai HAM. Kelompok itu biasa disebut kelompok prodemokrasi. Agar kelompok prodemokrasi memenangi persaingan pada 2014, lanjut Fadjroel, persiapan harus dimulai dari sekarang. Mereka yang tujuh tahun lagi direncanakan tampil, sekarang harus mulai merintis jalan, baik lewat jalur partai politik maupun calon perseorangan. Namun, kata Usman, kelompok prodemokrasi harus berusaha agar perubahan, khususnya dalam sikap politik, dapat dimulai sejak 2009, sebab terlalu lama jika menunggu sampai 2014. "Jika kampanye 'politisi busuk' hanya dipersiapkan satu bulan sebelum Pemilu 2004, hal serupa untuk Pemilu 2009 sebaiknya mulai dipikirkan sejak sekarang. Dengan demikian, hasilnya akan lebih optimal," saran Usman. Perjuangan kelompok prodemokrasi ini juga harus menjadi bagian dari keyakinan bahwa menegakkan kepemimpinan yang menghargai demokrasi dan HAM adalah sebuah kebenaran yang harus selalu diperjuangkan. Gayus menuturkan, gerakan perlu dilakukan saat ini karena dimensi politik sudah tak sesolid pada awal pemerintahan Yudhoyono. Keadaan ini amat menguntungkan bagi perjuangan demokrasi dan HAM karena dimensi politik dari kedua perjuangan itu amat kental. (NWO)
