http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/25/0103337/kepercayaan.pada.parpol.kian.turun
Jakarta, Kompas - Banyaknya warga yang memilih jadi golongan putih atau golput (sengaja tidak memakai hak pilihnya dalam pemilu) bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya golput, termasuk kian turunnya kepercayaan pada partai politik. Demikian dikatakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Aziz, Selasa (24/6) di Jakarta. Hal ini disampaikan terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk Pilkada Jawa Tengah. âKepercayaan masyarakat pada parpol kan juga menurun sehingga bila golput tinggi, itu juga merupakan tugas parpol agar pemilu sukses,â ungkap Aziz. Aziz mencontohkan, dalam sebuah pilkada, salah satu faktor yang membuat tinggi golput adalah calon kepala daerah yang diajukan parpol bukan pilihan rakyat. âKalau rakyat tidak suka dengan calonnya, tentu saja mereka berpikir untuk apa mencoblos. Banyak faktor yang menyebabkan golput,â ujarnya. Mengenai prediksi partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009, Aziz optimistis jumlah pemilih lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, partisipasi pemilih mencapai 77 persen. Bukan kurang sosialisasi Dari Surabaya, dosen ilmu politik Universitas Airlangga (Unair), Hariyadi, dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unair Aribowo, Selasa, sepakat, tingginya angka golput dalam pilkada, seperti di Jateng, terkait dengan berbagai faktor. Angka golput itu tidak secara langsung karena sosialisasi pilkada yang lemah. âMenentukan penyebab golput harus dilakukan dengan riset pada pemilih. Bisa juga golput disebabkan alasan bersifat ideologis, seperti tidak ada calon yang representatif. Namun, dalam Pilkada DKI Jakarta, golput lebih disebabkan alasan administratif dan teknis,â ujar Haryadi. Aribowo menilai, golput terkait sistem pemilihan serta tingkat pendidikan dan rasionalitas pemilih. Pada sistem pemilihan proporsional, angka golput relatif lebih rendah ketimbang sistem pemilihan distrik. Pilkada bersistem distrik sehingga saat tak ada calon yang representatif, pemilih enggan memberikan suara. Menurut guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Kutut Suwondo, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Jateng karena sebagian warga merasa pemilihan gubernur terlalu jauh dari mereka sehingga tidak memberikan manfaat apa- apa bila mereka ikut mencoblos. Pada kelompok pemilih rasional, keputusan untuk tak memilih bisa disebabkan calon yang ada tidak sesuai dengan harapan pemilih. (sie/ina/eki/gal/mdn)
