Andai saja korupsi termasuk suatu cabang olahraga / sesuatu yang dikompetisikan, indonesia pasti di peringkat top, setidaknya tidak seperti prestasi olahraga indonesia di arena olimpiade.
Eric Soesilo [EMAIL PROTECTED] Sent from my BlackBerry� powered by Sinyal Kuat INDOSAT -----Original Message----- From: "Agus Hamonangan" <[EMAIL PROTECTED]> Date: Sat, 26 Jul 2008 18:31:50 To: <[email protected]> Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] Dari Kompor Gas Hingga Makam Dikorupsi PENGEN jadi koruptor handal? Datang saja ke Indonesia. Semua proyek dari yang nilainya besar hingga kecil pun bisa dikorupsi. Itulah fakta yang sedang terjadi di tanah air. Mulai dari pengadaan kompas gas yang akan dibagi gratis ke rakyat sebagai program konversi minyak tanah, hingga pengadaan tanah makam pun juga jadi makanan empuk 'tikus berdasi'. Yang cukup mengagetkan, korupsi dilakukan di saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Kasus paling baru yakni kompor gas, yang terjadi tahun 2007. Pengadaan alat deteksi flu burung terjadi tahun 2006. Pengadaan tanah makam di DKI Jakarta pada tahun 2006, pembuatan sumur resapan di DKI Jakarta pada tahun 2006. Pembuatan data spasial untuk mengetahui sumber daya alam daerah tertinggal di Kementrian Percepatan Daerah Tertinggal (KPDT), juga terjadi tahun 2006. Penahanan paling fenomenal, dilakukan Kejaksaan Agung tepat sehari menjelang Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) atau Ulang Tahun Kejaksaan pada 21 Juli lalu. 10 tersangka termasuk Direktur PT Pos Indonesia Hana Suryana ditahan Kejagung sekaligus. Modus yang dipergunakan koruptor untuk mengeruk keuntungan pribadi, kini lebih canggih. Mereka tidak lagi menggunakan sistem penunjukkan langsung pemenang tender. Tender dilakukan secara terbuka, namun di dalamnya tender tersebut telah terjadi kongkalingkong untuk menggolkan perusahaan tertentu.Selain itu, modus mark up harga juga masih digunakan. Dalam kasus pengadaan alat pendeteksi flu burung di Direktorat Jenderal Peternakan pada Departemen Pertanian, modusnya yakni dibuka tender terbuka. Ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Namun dalam penentuan tender, terjadi pengkondisian, sehingga PT Birofarma bisa memenangkan tender senilai Rp 17,1 miliar. Kasus ini terbongkar ketika rapid diagnosa kit yang berjumlah 191.000 unit yang dibagi ke daerah se-Indonesia, ternyata tidak dapat digunakan. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 14,8 miliar. Pada kasus pengadaan kompor gas yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejagung, PT Pertamina juga melakukan tender terbuka. 11 perusahaan dinyatakan sebagai pemenang. Tujuh dari 11 perusahaan, belakangan diketahui melakukan mark up. Yakni jumlah barang yang diadakan, tidak sesuai dengan isi kontrak. Padahal, Pertamina telah membayar lunas seluruh kompor yang tercantum dalam kontrak. Akibatnya, negara dirugikan Rp 22,5 miliar. Kasus pengadaan tanah makam Budha di Tanah Kusir Jakarta Selatan, adalah bukti bobroknya sistem administrasi Pemda DKI Jakarta. Pengadaan tanah senilai Rp12,96 miliar, ternyata hanya akal-akalan pejabat Pemda DKI. Penyimpangan antara lain, uang penggantian yang diterima oleh pemilik tanah berbeda dengan bukti kuitansi penerimaan, luas tanah digelembungkan (mark-up) dan dokumen tanah dipalsukan sehingga terdapat tanah yang sudah dibebaskan pada tahun 1976, namun pada tahun 2006 dibebaskan lagi. Satu kasus dengan modus penunjukkan langsung terjadi pada pembuatan sumur resapan di Jakarta Selatan. Sumur resapan yang sedianya untuk mencegah banjir sekaligus untuk penyediaan air tanah bagi warga Ibukota, ternyata juga dikorupsi. Yakni pejabat DKI Jaksel menunjuk langsung rekanan untuk membuat 65 sumur resapan tersebut Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 3,9 miliar. Yulis Sulistyawan Sumber : Persda Network http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/26/21190441/dari.kompor.gas.hingga.makam.dikorupsi [Non-text portions of this message have been removed]
