Kembalikan Kemerdekaan Rakyat
Krisis Global, Bertindak Lokal, Saya Pemimpin Besar Revolusi Itu !
Demo Aliansi Rakyat di KPU Tolak Pemilu 2009 (kompas,29/8) paralel dengan
pencalonan capres alternatif, kolaborasi ikrar Adnan Buyung nasution di LBH,
para tokoh kebangsaan,LSM.
Bertepatan upaya Golkar dan PDIP membangun koalisi dari sekarang, tepat menuju
rekonsiliasi nasional melahirkan Pemimpin Besar Revolusi ! UU KKR dibatalkan
MK, bersatulah kaum nasionalis dan Islam, seperti dikatakan Ketua Majelis Syuro
KH Hilmi Aminuddin bangsa ini jangan mau terjebak pada beragam dikotomi yang
merugikan seperti kelompok nasionalis yang ingin berjuang untuk rakyat,
sedangkan yang agama ingin berjuang untuk umat. Bagaimana implementasi
kebhinekaan harus terus dipelihara tanpa itu semua adalah sia-sia hanya pada
tataran di-awang awang tidak membumi. Seperti halnya pencalonan saya sebagai
capres alternatif (Rakyat Merdeka 16/8) untuk memerdekakan bangsa aspiratif
yang berkembang dalam diskusi pokja-pokja perempuan (kompas26/11), pengarus-
utamaan gender di daerah tidak berjalan semestinya Pemerintah Pusat maupun
Kepala Daerah melakukan pembiaran terhadap potensi daerah, kewenangan masih
ditangan pemerintahan pusat ( neo-feodalisme).
Dideklarasikan Kearifan lokal untuk mempersatukan Nusantara dimulai Satu
Kerajaan Mataram kembali ke akar yaitu Keraton memfungsikan kembali Keraton
agar menjadi panutan dimana krisis kepercayaan terhadap partai politik menguat
dikalangan masyarakat, keraton sebagai pengendali peradaban dalam pengembangan
budaya menghapus budaya yang negatif dan melestarikan budaya adi luhung
berkelanjutan pasca Sultan Agung regenerasi menuju Indonesia Baru,Peradaban
Baru dan Tatanan Dunia Baru secara simultan harus diikuti regenerasi
kepemimpinan nasional, Visit Indonesia 2008 telah digaungkan ironi Kota Pusaka
menuju kehancuran sistematis, sebagian besar Kota Pusaka di Indonesia saat ini
tengah menuju kehancuran sistematis akibat ketidak pedulian pengelola kota .
Ketidak siapan kepala daerah di Indonesia melakukan pembiaran upaya
menghancurkan pusaka kota secara sistematis, Kota yang didirikan dan di desain
pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun Sultan dan Raja
lokal Nusantara jumlahnya sangat banyak belum ada data yang pasti jumlah kota
pusaka di Indonesia, penyebab kehancuran Kota Pusaka ada suatu masa yang tidak
nyambung, yaitu sejarah pra-kemerdekaan masa kerajaan, pengelola kota membangun
kotanya tak pernah meng-identifikasi cagar budaya yang ada di kota tersebut
yang bisa dimanfaatkan bagi ekonomi daerah (Kompas,25/8, Laretna T.Adhisakti
peneliti centre for heritage conversation, jurusan Arsitektur dan Perencanaan).
Pemerintahan pusat dan daerah membuktikan bangsa yang tidak menghargai sejarah
asal-usulnya Indonesia Bhineka Tunggal Ika masih sebatas lips service.
Penelitian sejarah DR. Harry Truman Simanjuntak Manusia Indonesia adalah
manusia kepulauan yang pertama di dunia dan para ahli sejarah Jawa menyatakan
peradaban jawa (bukan suku) pernah peradaban tertinggi dan tertua di dunia.
Bukan hanya mitos kewajiban setiap warga negara Indonesia merealisasikan
bangsa ini adalah bangsa yang besar dan
bukan bangsa kuli. Motto : Olimpiade Olahraga Internasional di China “One
World, One dream “ Arah reformasi Dunia Indonesia di Tabloid MAHKAMAH,
terbitan Juni 2008.
Mengutip Michelle Obama “Janjimu adalah Utangmu “Di dalam keluarga apa yang
harus dilakukan,memperlakukan orang secara terhormat walaupun saling tidak
sependapat. (kompas, 27/8) demokrasi dimulai dari kehidupan keluarga “Keluarga
unit terkecil dari suatu negara “apa bedanya Michelle dengan nilai-nilai
keluarga Indonesia ?.Mengapa kita jadi bergeser kearah hidup individualisme,
materialisme,instan,menghalalkan segala cara,konsumtif dsb. Baby
booming,kejahatan dan kenakalan remaja berbagai bentuk, narkoba,perceraian
,kekerasan adalah ekses/dampak,sumber masalahnya yang harus dituntaskan. Saya
ingin menyampaikan Ya, masih ada utang DPR yang belum terealisasikan yaitu
kesepakatan MPR sosialisasi UUD 45 tidak qorum yang menghabiskan APBN 22
milliar pernyataan Ketua Majelis Syuro PKS KH.Hilmi Aminuddin soal koalisi
PDI-P Golkar: “Meski kita mempunyai hasil pemilu 2004, hasil itu belum ada
legitimasinya”. (kompas, 27/8). Utang DPR mempertegas
pemerintahan presidensil pasca Mega dalam pidatonya di SU MPR 2003
pemerintahannya presidensil abu-abu, SBY tidak bisa melaksanakan janjinya untuk
mengamandemen UUD 45 menyeluruh kesepakatan DPD adalah sebab-akibat pilpres
2004 potong jalan pintas dan Komisi Konstitusi harus melalui keputusan MPR
untuk Pemerintahan Baru, Konstitusi Baru. Pilpres 2004 gagal, batal demi hukum/
tidak sah, pembiaran krisis berkepanjangan kini bermunculan calon alternatif
bukti amandemen UUD 45 menyeluruh mutlak dilakukan, karena UUD 45 naskah asli
belum dicabut,bersyukur kepada Allah SWT kita masih bisa dipersatukan kembali,
sunatullah regenerasi kepemimpinan nasional ke Pancasila untuk Musyawarah
Mufakat .
Kerajaan alternatif penyelamatan bangsa spektakuler untuk Satu Dunia,
Indonesia Mercusuar Dunia yang berpihak kepada kepentingan Daerah menata Pusat,
hak veto modal yang masih bisa dipertahankan dari upaya penghancuran bangsa
secara sistematis,belajar dari sejarah Rusia,Yugoslavia.
Jakarta, 29 Agustus 2008.
RA.Berar Fathia .
