Indonesia bukan saja sulit mendapatkan pengucuran kredit dari perbankan dalam pembangunan jalan tol, tetapi juga sulit dalam masalah pembebasan lahan, demikian juga dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan jaringan rel kereta api, lapangan terbang, bendungan, pelabuhan dll.
Bandingkan dengan sulitnya pembebasan lahan untuk proyek penanggulangan banjir di Jakarta, seperti pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang hingga kini masih tersendat pelaksanaannya, selain ada dugaan korupsi dalam pembebasan lahannya. Kepemilikan dan sistim pemerintahan di China memungkinkan untuk lebih mudah dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol, karena tanah dimiliki oleh negara dan kepentingan umum diutamakan yang tidak dapat digugat. Gautama Harsha ----------------------------------------------------- SURABAYA,SELASA - Indonesia boleh menjadi pelopor pembangunan jalan tol di kawasan Asia, namun pembangunannya sangat lambat. Setiap tahunnya hanya tergarap sepanjang 21,6 kilometer. Dalam pengembangan jalan tol, Indonesia kini berada pada urutan kelima dari enam negara besar di Asia. "Indonesia paling awal memulai pembangunan jalan tol dengan dibangunnya Tol Jagorawi tahun 1978. Sekarang kita ketinggalan dibandingkan negara Asia lainnya," kata Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans Sunito di sela-sela acara Joint Technical Conference ke-10 pengembangan jalan tol di Surabaya, Senin (10/11). Acara itu diikuti enam negara Asia, yaitu Jepang, China, Korea, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. China yang baru mengawali pembangunan jalan tol 1990, lanjutnya, tapi mereka mampu membangun jalan tol sepanjang 45.000 kilometer atau rata-rata 3.000 kilometer per tahun. Sementara itu, pembangunan jalan tol di Indonesia yang telah berjalan 30 tahun baru mencapai sekitar 650 kilometer. Perkembangan pesat juga dialami Malaysia yang mengawali pembangunannya 1980 dengan belajar di Indonesia. Kini, negeri jiran itu telah membangun sepanjang 2.000 kilometer. Dari enam negara tersebut, Indonesia berada pada urutan kelima dengan total pembangunan jalan tol sepanjang 650 kilometer. Adapun Thailand berada pada urutan keenam dengan pembangunan sejauh 170 kilometer. Menurut Frans, negara-negara tersebut sangat memberikan dukungan pembangunan jalan tol dengan pengalokasian dana besar. Selain itu, pembangunan jalan benar-benar dikelola negara dan tidak sepenuhnya diserahkan kepada swasta. "Negara-negara luar tak tanggung-tanggung mengalokasikan subsidi dana hingga 100 persen. Sebaliknya, di Indonesia pembangunan jalan tol hampir seluruhnya diserahkan kepada investor sehingga investor-investor pasti akan memilih jalur yang layak saja," kata Frans. Sekretaris PT Jasa Marga Tbk, Okke Merlina menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah mewajibkan PT Jasa Marga Tbk untuk bekerja sama dengan institusi atau pihak swasta dalam pengoperasian ruas-ruas baru jalan tol. Frans menambahkan, Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pembangunan jalan tol. Beberapa hambatan mendasar yang kadang terjadi, yaitu sulitnya pengucuran kredit dari perbankan dan tidak semua jalan tol memiliki kelayakan secara ekonomis.
