Ketidakseriusan pemerintah terhadap rakyat sebenarnya sudah terlihat sejak
pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu yang tertunda-tunda. Penundaan dari jadwal
yang sudah ditetapkan itu menunjukkan bahwa presiden terpilih tidak punya
daftar nama untuk mengisi timnya. Baru tergopoh-gopoh mencari nama setelah
dinyatakan menang.
Ketergopohan itu juga terlihat ketika anggota KPU saat itu tiba-tiba ikut duduk
dalam kabinet sebagai Menteri Hukum & HAM.
Memang tidak ada ketentuan yang mengatur itu, tetapi apa tidak ada orang lain
di negeri ini sehingga harus menarik anggota aktif KPU masuk kabinet? Apalagi
kemudian sang menteri hukum itu tidak bersih, punya skandal hukum dalam kasus
Paribas. Artinya, kita juga tidak tahu seberapa bersih sebenarnya kinerja KPU
dalam Pemilu & Pilpres 2004!
Balik ke soal kisruh DPT kali ini, seperti pernah saya sampaikan, jika
kekacauan DPT adalah murni kesalahan yang tidak disengaja maka konsekuensi
logis dari pemerintah / Depdagri adalah segera mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk membantu KPU tidak melakukan kesalahan (lagi). Sambil, tak
lupa menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat atas terjadinya
kekacauan.
Faktanya, sampai pemilu selesai, pemerintah seperti membiarkan KPU menjadi
hitam (kalau tak boleh dibilang pemerintah "menikmati" kekacauan ini).
ajeg=
--- Betti Alisjahbana <bsalisjahb...@...>
(...)
> Kembali ke pertanyaan yang menjadi judul artikel ini : “Kisruh DPT,
> Manajemen yang Buruk atau Kesengajaan ?”, sejujurnya saya tidak tau
> jawabannya. Yang pasti, dari informasi-informasi di atas, saya melihat
> pemerintah tidak serius mengambil tindakan terhadap masalah serius
> yang sudah terindikasi sejak dini ini.
>
> Salam hangat penuh semangat
> Betti Alisjahbana
