Bung Fana Soediharto,
 
Membaca penjelasan anda soal tanggung jawab Pemerintah dan KPU tentang 
penyusunan DPT, bahwa secara prinsip pemerintah harus independen dan tidak 
mencampuri urusan KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2009, itu sih saya setuju banget.
 
Tetapi karena ada masalah dengan kewenangan yang tidak dimiliki oleh KPU untuk 
memerintahkan setiap Ketua RT, Ketua RW dan masyarakat yang sudah memiliki hak 
pilih agar sepenuhnya membantu pekerjaan KPU agar hasilnya bisa optimal, maka 
saya tetap berpendapat bahwa sampai batas tertentu pemerintah harus tetap ikut 
campur tangan agar program KPU bisa berjalan secara optimal.
 
Lha sejak kapan KPU punya kewenangan untuk memerintahkan Ketua RT, Ketua RW dan 
masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk sepenuhnya membantu pekerjaan 
KPU?
Yang punya kewenangan itu cuma pemerintah, bukan KPU.
Kalau pemerintah tidak mau ikut campur sama sekali, lha metode kerja KPU jangan 
dirubah, minimal seperti pola kerja KPU di Pemilu 2004.
 
Setelah partisipasi mereka tidak seperti yang diharapkan oleh KPU sehingga DPT 
menjadi bermasalah, KPU langsung cuci tangan dan menuduh masyarakat, Ketua RT 
dan RW lah yang paling bertanggung jawab.
 
Anehnya Pemerintah melihat kesulitan KPU ini cenderung diam saja dan terus 
menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak ada masalah dengan DPT.
Presiden menjamin atas kualitas DPTbaik dan tidak bermasalah.
 
Tetapi setelah terbukti DPT bermasalah diseluruh penjuru tanah air, tiba - tiba 
Presiden cucitangan dan menolak untuk ikut bertanggung jawab atas kekacauan DPT.
 
Lha ini bagaimana?
Dimana tanggung jawab Pemerintah?
 
Salam,
 
Adyanto Aditomo
 
 

--- Pada Sel, 14/4/09, Fana Soediharto <[email protected]> menulis:


Dari: Fana Soediharto <[email protected]>
Topik: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kemajuan negara, kerja seorang Presiden
Kepada: [email protected]
Tanggal: Selasa, 14 April, 2009, 11:56 PM








Boss,

Saya termasuk yg kehilangan DPT, tentu saya kecewa luar biasa. Tempat
tinggal saya yg sering pindah membuat saya sedikit maklum kalau saya
kehilangan DPT saya. 2004 saya sering pindah, dan waktu itu saya masih
dapet DPT.

Kita mungkin sdh terbiasa dg jaman order baru, dimana pemerintahan
sangat terpusat, sangat diktator malah, dari seorang Soeharto. Semua
orang di bawahnya, sampe RT/RW, nurut, sabdo pendito ratu. Omongan
raja adalah sabda dari pemuka agama, wakil Tuhan di bumi. Jaman Habibi
dan Mega, KPUnya masih kuat, masih banyak akademisi di situ.
Kita semua sdh tahu, bahwa kekuatan yg terlalu besar dari Presiden,
malah berakibat tidak baik dari sisi terpusatnya kekuasaan dan fulus
di antara mereka saja. Pemilu jaman orde baru sdh bisa ditebak siapa
pemenangnya, tinggal brp persen dapetnya.

Lalu kita lihat KPU yg sekarang, liat Ketua KPU saja, saya dah gak
yakin. Saya melihat pemerintah memberikan porsi lebih banyak ke KPU,
Banwaslu. Itu benar menurut saya, karena untuk menghilangkan stigma,
bahwa ruling parties bisa memanfaatkan Pemilu untuk melanggengkan
kekuasaan.
Anda lihat bagaimana KPU membaca dan mengumpulkan data dari lapangan.
Pake scaner, kuno, lama, gak akurat. Sbg orang yg kerja di bidang IT,
ini tentu menggelikan. Gemes banget saya. Apa gak bisa pake SMS
gateway? Quick Count aja bisa demikian akurat pake data sample.
Apalagi kalau pake cara quick count dg data seluruh populasi.
Lalu kalau pemerintah turun tangan, menentukan operasional ini itu,
diikuti pemerintah daerah sampai level desa, RT/RW. Apa orang gak
makin curiga sama campur tangan pemerintah. Jadi kalau ada masalah DPT
dan hasil Pemilu, pemerintah bisa bilang, itu KPU. Saya malah setuju
pemerintah jaga jarak dg KPU. Itu sdh benar. Itu sdh konsisten dari
bbrp tahun yg lalu.

Untuk kasus Jatim, saya lahir di sana, terus terang saya kecewa juga
hal itu terjadi di tanah kelahiran saya. Tapi, kalau dilihat lbh jauh,
pemilihan ulang sdh dilaksanakan, kalau masalah politik lokal
membesar, deket Pemilu Nasional, bisa dibayangkan eskalasi masalahnya.
Bagaimana kalau banyak orang minta Pemilu Nasional juga diulang?
Bagaimana imbasnya ke nilai tukar Rp, ke outlook peringkat utang ke
luar negeri, ke bursa saham? Dg pemilu yg aman saja, sekarang bursa
langsung naik tajam, walaupun NIKKEI turun. Rupiah makin menguat.
Saat ini saya sdh was2, karena barisan sakit hati yg kalah Pemilu,
mulai berulah di Teuku Umar. Milih jubirnya Wiranto, Rizal Ramli. Bisa
apa orang2 itu. Apa mereka tanggung jawab mereka kalau nilai saham yg
saya miliki di BEI turun lagi? Apa mereka mau ganti rugi? Apa mereka
mau nalangin bunga utang luar negeri membengkak? Mereka hanya peduli
perutnya sendiri. Bagaimana bisa jual BUMN lagi setelah dapet
kekuasaan.

Untuk kasus jaksa yg dilepas, saya setuju Kejaksaan Agung dah mulai
melamban, saya berharap gak sampai lumpuh. Guru Besar yg saya hormati,
dan menurut saya mustahil untuk berbuat jahil thd teman (jahil dalam
kerangka bercanda), apalagi korupsi, juga ditangkep, dibui sekarang.
Kami, para alumni, yg bingung. Kerjanya bgmn sih kejaksaan? Kok gak
bisa milah mana penjahat, mana kambing hitam? Malah dianggap prestasi
lagi, nangkep guru besar.
Untung sekarang dah ada KPK.

Saya dan Anda mengalami kesedihan yg sama. Tapi saya berharap,
siapapun yg terpilih sbg Presiden nanti, dia tidak diposisikan spt
peran Soeharto, menjadi setengan diktator. Siapapun Presidennya, saya
berharap, dia bisa membawa kita ke masyarakat madani, yg berdaya,
santun dan damai. Itu yg membawa keadilan. Itu yg membawa kemakmuran.

Anda lihat nama saya Fana Soediharto. Saya lahir pas 40 hari kematian
Soekarno. Jalan dari rumah ibu saya ke rumah sakit melewati rumah
keluarga Bu Wardoyo, kakak Bung Karno. Waktu itu saya hampir lahir di
jalan, karena kawasan itu hiruk pikuk waktu itu. Orang tua saya
memilih nama yg kira2 mewakili suasana waktu itu.
Fana artinya tidak kekal, untuk memangkas istilah "Presiden Seumur
Hidup". Soediharto artinya pilihlah Soeharto. Itu nama yg dikasih
orang tuan saya. Tapi saya tidak mau kita kembali dipimpin Presiden yg
st Soeharto. Saya lbh memilih masyarakat madani.

Langkah Direktorat Pajak dalam meremajakan personil dan cara kerjanya,
harus kudu wajib ditularkan ke seluruh direktorat dan departemen. Dep
Dalam Negeri harusnya jadi target berikutnya.

Rgds,
Fana

Kirim email ke