Beberapa tahun yang lalu majalah Newsweek pernah menurunkan laporan utama yang membahas berbagai tempat terburuk di dunia untuk menjadi atau melakukan sesuatu. Di dalam laporan yang berjudul (kalau saya tak salah ingat) "The Worst Places in The World" itu, misalnya, dibahas tempat mana yang paling buruk untuk melakukan investasi, untuk membesarkan anak, untuk hidup sehat, dsb.
Indonesia mendapat "kehormatan" sebagai "the worst place in the world to be a president". Newsweek menguraikan secara panjang lebar betapa konyolnya menjadi presiden di Indonesia: hak-hak presiden banyak yang dipasung, dan dalam mengambil keputusan yang remeh sekali pun dia harus mendapat persetujuan DPR. Kisruh DPT dalam pemilu legislatif 9 April 2009 yang lalu, sekali lagi, telah membuktikan apa yang disinyalir oleh majalah Newsweek tersebut: Presiden harus dipersalahkan atas suatu hal yang lebih banyak diputuskan oleh partai-partai di DPR. Ngeri 'kali bah! Mula Harahap marnagan2003: Bung Adyanto, kalau Presiden harus langsung turun tangan untuk mengatasi setiap masalah yang timbul untuk apa ada Kejagung, untuk apa ada KPU yang nota bene diangkat oleh DPR bukan oleh Presiden?
