Bung Mula Harahap, Bahwa kekuasaan Presiden terkesan dipasung, ya itu akibat kekhawatiran Partai Partai Peserta Pemilu 1999 yang tidak menghendaki adanya kekuasaan Presiden yang terlalu besar seperti jaman Suharto di era Orde Baru. Tetapi dalam membuat Undang - undang Pembatasan Kekuasaan Presiden kelihatannya sedikit kebablasan, sehingga kewenangan Presiden menjadi sangat terbatas dan kewenangan DPR menjadi terlalu besar. SBY sangat merasakan hal tersebut selama masa pemerintahannya 2004 - 2009, sehingga jalannya roda pemerintahan menjadi tidak efektif. Pemerintahan hanya akan berjalan efektif bila Partai Pendukung Presiden mendapat suara di DPR > 50 %, dan idealnya itu bukan dari hasil koalisi, tetapi merupakan suara 1 Partai saja. Semoga saja itu bukan alasan SBY dan PD untuk berupaya mendapatkan suara di DPR > 50 % dengan cara sengaja mengacaukan DPT sehingga mengacaukan pemilu dan berbuntut dibatalkannya hasil Pemilu 9 April 2009. Dalam Pemilu ulang, PD berharap akan mendapatkan suara > 50 % di DPR agar pemerintahannya menjadi lebih efektif. Tapi sekali lagi jangan percaya dengan asumsi diatas karena saya masih sangat percaya bahwa kekacauan DPT adalah suatu kecelakaan dan bukan hasil rekayasa SBY dan PD. Bahwa pada akhirnya SBY sebagai Presiden yang menurut saya tidak bersalah (karena yang terjadi kecelakaan, bukan kesengajaan) harus bertanggung jawab, ya itu memang resiko sebagai Presiden sesuai yang diamanatkan oleh Undang - undang. Hanya sayangnya, dalam menyikapi kekacauan DPT, kebijakan yang diambil oleh SBY tidak smart, sehingga persoalannya bukannya mereda, tetapi malah melebar kemana - mana dan berpotensi menimbulkan kerusuhan politik yang beresiko Pembatalan Hasil Pemilu. Jika hal itu memang terjadi, saya masih percaya bahwa PD juga termasuk kelompok yang menjadi korban, bukan yang merekayasa pembatalan Hasil Pemilu. Bahwa kemudian SBY dan PD menjadi sasaran tembak rame - rame, itu semua akibat penanganan kekacauan DPT sejak awal tidak smart, sehingga masalahnya melebar kemana - mana. Salam, Adyanto Aditomo
--- Pada Ming, 19/4/09, Mula Harahap <[email protected]> menulis: Dari: Mula Harahap <[email protected]> Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kemajuan negara, kerja seorang Presiden Kepada: [email protected] Tanggal: Minggu, 19 April, 2009, 6:06 PM Beberapa tahun yang lalu majalah Newsweek pernah menurunkan laporan utama yang membahas berbagai tempat terburuk di dunia untuk menjadi atau melakukan sesuatu. Di dalam laporan yang berjudul (kalau saya tak salah ingat) "The Worst Places in The World" itu, misalnya, dibahas tempat mana yang paling buruk untuk melakukan investasi, untuk membesarkan anak, untuk hidup sehat, dsb. Indonesia mendapat "kehormatan" sebagai "the worst place in the world to be a president". Newsweek menguraikan secara panjang lebar betapa konyolnya menjadi presiden di Indonesia: hak-hak presiden banyak yang dipasung, dan dalam mengambil keputusan yang remeh sekali pun dia harus mendapat persetujuan DPR. Kisruh DPT dalam pemilu legislatif 9 April 2009 yang lalu, sekali lagi, telah membuktikan apa yang disinyalir oleh majalah Newsweek tersebut: Presiden harus dipersalahkan atas suatu hal yang lebih banyak diputuskan oleh partai-partai di DPR. Ngeri 'kali bah! Mula Harahap
