Saya sering heran dengan argumen yang diajukan mas Faisal Basri. Heran karena mas Faisal selalu menghindari diskusi atau perdebatan yang menyentuh jantung persoalan yaitu prinsip dasar dan ideologi. Neolib jelas bertentangan dengan ekonomi kerakyatan. Mahzab neolib efisiensi, sehingga pendidikan murah atau terjangkau tidak efisien, karena pemborosan APBN. BUMN juga tidak efisien karena lagi-lagi pemborosan, Neolib akan membuat APBN ketat, sehinggal belanja sosial super mini. Ekonomi kerakyatan percaya bahwa pendidikan perlu murah atau terjangkau, APBN lebih banyak untuk belanja sosial atau belanja modal, BUMN perlu. Point kedua dalam komentar mas Faisal ini juga menarik. Ada pertarungan mahzab, ya tentu saja, apa salahnya? Perdebatan antara tim ekonomi capres hal yang amat menarik, mari dilaksanakan. Saya yakin tim ekonomi ketiga capres dengan suka cita akan bertarung gagasan dan ide, dan bukan bertarung pribadi. Mas Faisal nampaknya mengartikan bahwa perbedaan mahzab itu identik dengan berantem secara pribadi... nggak lah yow.... Jadi mas Agus, coba usulkan ke KOMPAS supaya mensponsori debat tim ekonomi ketiga capres... salam, binny
_____ From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Agus Hamonangan Sent: Friday, May 22, 2009 2:42 PM To: [email protected] Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Faisal: Jangan Pertentangkan Neoliberalisme dan Ekonomi Kerakyatan http://bisniskeuang <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/05/22/11051652/Faisal.Jangan .Pertentangkan.Neoliberalisme.dan.Ekonomi.Kerakyatan> an.kompas.com/read/xml/2009/05/22/11051652/Faisal.Jangan.Pertentangkan.Neoli beralisme.dan.Ekonomi.Kerakyatan JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam usaha meningkatkan perekonomian nasional jangan pernah menciptakan hantu-hantu ekonomi. Hantu itu adalah sistem ekonomi neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan. "Sebenarnya kedua hal ini tidak bisa dipertentangkan," kata Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia dalam Diskusi Jurnalis "Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014", Jakarta, Jumat (22/5). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa neoliberalisme yang kerap dituduhkan melekat pada sosok Boediono adalah ideologi tentang ekonomi pro pasar dan swasta serta tidak ada dominasi negara. Menurutnya, saat ini tidak ada neoliberalisme murni yang diterapkan di negara mana pun di dunia ini. "Yang mendekati saja hanya satu, yaitu Hongkong," ungkap Faisal. Dengan demikian, tambahnya, bukan Amerika Serikat yang menerapkan neoliberalisme. "Padahal, Amerika adalah negara yang sangat mengintervensi dalam perekonomiannya," jelasnya. Sementara ekonomi kerakyatan, ungkap Faisal, adalah suatu prioritas kebijakan, apakah suatu negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh atau tidak. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan ini bisa diterapkan di sistem ekonomi pro pasar maupun sosialis. "Maka bisa dipakai di Kuba juga bisa di Norwegia yang pro pasar," kata Faisal. ONE [Non-text portions of this message have been removed]
