Semalam di Economic Chalenge PRSS dihajar oleh Handri Saptarini. Siapapun yang melihat acara tersebut an mengikuti dengan nalar tahu bahwa PRSS kedodoran karena apapaun refernsi yang digunakan oleh PRSS selalu dikethauii oleh HS dan langsung dijelaskan letak kesalahannya.
Ketika batasan ekonomi neolib berdasar referensi valid ditayangkan PRSS tampak berusaha untuk menghindar dengan membenarkan masalah LOI dan rotan yang dicontohkan oleh HS. Namun, HS langsung menanggapi bahwa banyak sekali fakta-fakta kebijaksanaan yang seperti dalam batasan neolin diterapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut HS menjelaskan bahwa LOI sudah berhenti 2003 namun diperepanjang oleh Budiono. Keitka PRSS mencoba untuk mencari point dengan mengatakan bahwa Budiono dulu membantu Mubyarto dalam merumuskan ekonomi kerakyatan maka HS langsung menyergah utnuk tidak mempersempit masalah ke person namun kepada kepada paradigma dibelakang kebijaksanaan. Ketika PRSS memunculkan fenomena neolib baru muncul sekarang padahal yang berpikirpun sudah mengatakan bahwa itu salah maka HS menjawab bahwa kritik terhadap adopsi paradigma tersebut sudah dilakukan oleh HS dkk sudah lama dan jauh sebelum pemilu, jadi tudingan PRSS salah. EC di Metro semalam bukan menjalaskan posisi PRSS yang kuat diduga berada di belakang kebijaksanaan SBY termasuk ekonomi jalan tengah namun juga menjelaskan bagaimana sceranrio kedepan bila paradigma neolib yang dikatakan ekonomi jalan tengah diambil dan bila ekonomi kerakyatan sesuai dengan batasan Mubyarto yang kembali ke UUD 1945 Ps 33 diambil. Pertanyaannya adalah Indonesia akan hidup 5 tahun lagi atau paling sedikit 50 tahun lagi? Kubu SBY jelas hanya berbicara sampai th 2014 sedang dua yang lain sesuai paparan HS berbicara jangka panjang dan berkelanjutan untuk membangun Indoensia lebih baik. lala wrote: > > > Pengamat: Ekonomi Jalan Tengah Berpihak Rakyat Kecil > > DHONI SETIAWAN > > Jumat, 5 Juni 2009 | 14:24 WIB > > JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi Pande Raja Silalahi menilai > program ekonomi yang telah dan akan dijalankan capres Susilo Bambang > Yudhoyono sudah berpihak kepada rakyat kecil yang tertinggal selama ini. > > "Yang beliau sampaikan sebagai ekonomi jalan tengah adalah ekonomi > yang berpihak terhadap rakyat yang tertinggal, miskin, dan menganggur, > dan itu sudah dijalankan SBY selama ini meski belum memuaskan semua > pihak," kata Pande di Jakarta, Jumat (5/6). > > Menurut Pande, UUD 1945 pada Pasal 33 menyebutkan bahwa pemerintah > harus melakukan intervensi terhadap kondisi perekonomian yang > dijalankan melalui mekanisme pasar. > > Intervensi yang harus dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah untuk > mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat secara meluas dengan > keberpihakan terhadap masyarakat yang tertinggal. > > "Intervensinya harus memihak yang tertinggal sehingga tercipta > keseimbangan. Jangan masyarakat miskin dibiarkan jalan sendiri. Harus > ada harmoni tanpa menghalangi langkah masyarakat yang sudah maju," > katanya. > > Berbagai program pro rakyat yang dilakukan SBY selama ini seperti > subsidi pupuk, bantuan operasional sekolah (BOS), pemberian bantuan > langsung tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan > beras untuk rakyat miskin merupakan cerminan kebijakan ekonomi yang > berpihak itu. "Tetapi memang belum memuaskan semua pihak, terutama > untuk percepatannya," kata ekonom dari CSIS itu. > > Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi Partai Demokrat Darwin Saleh > menjelaskan bahwa program ekonomi jalan tengah yang berkeadilan sosial > adalah program ekonomi yang mementingkan keadilan bagi rakyat. > > Darwin mencontohkan, jika APBN pemerintah terbatas maka pemerintah > akan lebih mengutamakan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan bagi > masyarakat, sementara dana untuk sektor industri akan diperhitungkan > belakangan. "Kalau harus memilih, pemerintah akan utamakan anggaran > yang langsung bermanfaat bagi rakyat, dengan tetap mengusahakan > pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang berguna bagi pemerataan dan > keadilan," kata staf ahli Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia > itu. > > Menurutnya, sistem ekonomi pasar tidak bisa menyelesaikan problem > ekonomi yang ada di suatu negara sehingga diperlukan campur tangan > pemerintah untuk menyelesaikannya. "Pemerintah harus campur tangan > untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan > berkualitas," katanya. > > Mengenai masih banyaknya undang-undang dan peraturan di Indonesia yang > masih pro pasar, Darwin mengakuinya dan diharapkan bisa segera diubah > pada pemerintahan mendatang jika SBY kembali memimpin. "Ingatkan saja > kami untuk mengoreksi undang-undang itu jika SBY menang," katanya. ------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://epaper.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: [email protected] [email protected] 5.Untuk bergabung: [email protected] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[email protected] mailto:[email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
