Saya tidak tahu apaa yang ada dalam pikiran Wapres kita JK ini. Dalam tata
negara pemerintahan, tidak ada keputusan yang diambil oleh satu orang saja,
harus dibicarakaan bersama SBY. Apakah dalam memutuskan perang akan diambil
oleh seorang SBY saja tanpa melibatkan JK? apakah dalam memutuskan damai di NAD
tidak melibatkan SBY dan parlemen? kalau seandainya SBY tidak menyetujui
langkah-langkah JK dalam perdamaian di NAD, apakah JK akan jalan sendiri. Dalam
menyangkut pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib bangsa tentunya
tidak bisa diambil sendiri oleh satu orang, harus diambil dan ditentukan
bersama-sama perangkat negara ini. Bagaimana kalau TNI tidak menyetujui langkah
damai di NAD dan mereka melakukan pembangkangan. Nah disinilah fungsi dan peran
Presiden sebagai panglima tertinggi TNI. Wassalam Priatna
--- Pada Ming, 14/6/09, Agus Hamonangan <agushamonan...@yahoo.co.id> menulis:
Dari: Agus Hamonangan <agushamonan...@yahoo.co.id>
Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Bara Hasibuan: Pernyataan JK Langgar Etika Negara
Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com
Tanggal: Minggu, 14 Juni, 2009, 4:15 PM
Laporan wartawan MEDIOR Abdi Susanto
http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/06/14/ 21065817/ Bara.Hasibuan.
Pernyataan. JK.Langgar. Etika.Negara
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional
SBY-Boediono, Bara Hasibuan, menilai, pernyataan Jusuf Kalla mengenai siapa
yang paling berjasa dalam perundingan damai Aceh, merupakan pelanggaran etika
bernegara.
"Kita semua tahu bahwa Jusuf Kalla sampai saat ini masih menjabat sebagai Wakil
Presiden RI dan itu artinya dia masih menjadi bagian pokok dari pemerintahan
ini yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono. Bagaimana mungkin seorang Wakil
Presiden menyerang secara terbuka kepala sebuah pemerintahan dimana dia masih
menjadi bagian penting di dalamnya. Sulit kita menemukan praktek politik
seperti ini di negara-negara demokratis lainnya," tandas Bara.
Pada hari Sabtu (13/6/) Jusuf Kalla melontarkan serangan terbuka kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai siapa yang paling berjasa di balik
suksesnya perundingan damai di Nanggroe Aceh Darussalam. Berbicara di Anjong
Monmata, Banda Aceh, Jusuf Kalla menyatakan semua resiko waktu itu dia yang
ambil.
Bara menambahkan, statement Kalla tersebut juga melanggar prinsip
presidensialisme. Dalam sistem presidensial, Presiden, sebagai sebagai
satu-satunya kepala pemerintahan dan kepala Negara, memberikan keputusan akhir
dan bertanggung jawab penuh atas semua keputusan dan kebijakan pemerintah,
apalagi menyangkut keputusan besar menyangkut perdamaian di Aceh. "Di dalam
proses negosiasi dengan GAM bisa saja Wakil Presiden Kalla berperan besar
tetapi keputusan akhir dibuat oleh Yudhoyono sebagai Presiden, " kata Bara
"Tidak mungkin perjanjian tersebut dapat diteken oleh pihak Indonesia tanpa
Yudhoyono sebagai Presiden memberikan persetujuan. Dan memang kenyataannya
setiap pasal yang ada di perjanjian perdamaian diperiksa dengan seksama dan
setujui langsung oleh Presiden Yudhoyono," ujar Bara.
Yang tidak kalah penting, lanjut Bara, mengingat di dalam sistim presidential
Wakil Presiden adalah pembantu Presiden, statement Jusuf Kalla tersebut bisa
dikategorikan sebagai ketidakpatuhan seorang pembantu presiden kepada Presiden.
Akses email lebih cepat. Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke
Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini!
http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer
[Non-text portions of this message have been removed]
