Untuk hal ini saya memberikan nilai 9,999 pada skala 10 untuk SBY...
RBH > -----Original Message----- > From: [email protected] > > Date: Sun, 19 Jul 2009 22:18:00 > To: <[email protected]> > Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Saya Memberi Nilai Sembilan Terhadap > Pernyataan Presiden SBY > > > > Kalau Presiden SBY, yang selama ini terkenal santun dan sangat berhati-hati > dalam berbicara, sampai mengeluarkan kata-kata seperti dalam pernyataannya > Jumat, 17 Juli 2009 yang lalu, maka hal itu tentu sudah diperhitungkannya > benar. Kita bahkan bisa melihat bahwa pernyataan itu diucapkan berdasarkan > sebuah teks tertulis. Oleh karena itu pernyataan tersebut boleh dikatakan > "hati-hati bin hati-hati" atau "he mean it". > > Saya tidak melihat bahwa ada yang berlebihan dalam pernyataan Presiden SBY. > Bahkan menurut hemat saya memang begitulah seyogianya pernyataan seorang > presiden di sebuah negara yang demokratis. > > > 1. Secara Eksplisit Pernyataan Itu Tidak Mengait-ngaitkan Hasil Pemilu: > > Saya sudah melihat rekaman video pernyataan tersebut di youtube, dan > melihat intonasi serta ekspresi wajah Presiden SBY. Saya juga sudah membaca > transkripsi pernyataan itu--yang tersedia di banyak situs internet--dua atau > tiga kali. > > Saya samasekali tidak melihat bahwa Presiden SBY nyata-nyata mengaitkan > peristiwa pengeboman itu dengan pemilu, dan tidak juga melihat bahwa dia > sedang menuduh sebuah kelompok yang kalah dalam pemilu sebagai otak > pengeboman: > > Presiden SBY mengatakan bahwa banyak orang yang bertanya kepadanya apakah > teror bom ini ada kaitannya dengan pemilu. Lalu dia mengatakan bahwa hal > tersebut masih akan diusut. Kita tidak bisa asal menuduh tanpa pembuktian > secara hukum. > > Tapi kata SBY lebih jauh, memang dia mendapat laporan intelijen bahwa ada > sejumlah ucapan dan kegiatan melawan hukum yang akan dilakukan oleh > fihak-fihak tertentu berkaitan dengan pemilu, yang ingin membawa negara ke > dalam kekacauan. (Latihan menembak. Pendudukan kantor KPU. Membuat Indonesia > menjadi seperti Iran, dsb). > > Apakah teror bom tersebut berkaitan dengan sejumlah ucapan dan kegiatan > tersebut, itu masih akan diusut, kata Presiden SBY. Tapi seandainya pun > ucapan dan tindakan yang hendak menggagalkan pemilu itu tidak berkaitan > dengan teror bom, itu tetaplah harus dihentikan, karena negara ini adalah > negara demokrasi dan negara hukum. > > Secara khusus Presiden SBY memang berbicara tentang "sebagian dari kita" > yang di masa lalu terlibat dalam tindak kejahatan penculikan, pembunuhan dan > pengeboman dan masih bebas berkeliaran. Tapi kata Presiden SBY, percayalah > kali ini negara akan mengejar mereka dan tak akan membiarkan mereka lagi > menjadi drakula-drakula yang menyengsarakan rakyat. > > Bahwa Presiden SBY tidak memfokuskan diri berbicara tentang teror bom dan > korban, itu bisa saya mengerti. Dia adalah seorang presiden. Dia bukan dai, > pendeta, psikolog atau terapist. Dia harus melihat persoalan dan berbicara > dalam lingkup yang besar dan luas. > > > 2. Setiap Peristiwa adalah Panggung untuk Melakukan Komunikasi Politik: > > Orang menyalahkan Presiden SBY karena memakai peristiwa pengeboman itu > sebagai panggung politik dan mempolitisasinya bagi kepentingannya. Ini juga > adalah suatu hal yang menggelikan dan mengherankan saya. > > Presiden itu adalah sebuah jabatan politik, dan karena itu setiap peristiwa > adalah panggung baginya untuk menyampaikan komunikasi politiknya, kepada > rakyatnya mau pun kepada lawan-lawan politiknya. > > Sebenarnya apa yang dilakukan oleh SBY itu juga dilakukan oleh para > presiden atau perdana menteri negara lain. Bahkan oleh para presiden > Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. > > Mahatir Mohamad, Ahmadinejad, Sukarno, Suharto, Lee Kwan Yew, Margareth > Thatcher, Indira Gandhi--you name it--semua melakukannya, yaitu memakai > setiap peristiwa sebagai panggung politik untuk melemparkan isyu bagi > kepentingan politiknya. Dan mereka memang harus melakukan itu, karena > presiden atau perdana menteri adalah sebuah jabatan politik. Presiden atau > perdana menteri bukanlah pendeta atau dai. > > Ahmadinejad, setiap kali selesai sholat Jumat di masjid Universitas > Teheran, selalu berpidato menyerang musuh-musuhnya di dalam negeri (kaum > reformis) dan di luar negeri (AS dan Zionisme Israel). Dia bukan memakai > kesempatan itu untuk memberikan tausyiah atau siraman rohani. > > Dan seperti halnya SBY, dalam melakukan "aksi panggungnya" para presiden > dan perdana menteri itu juga selalu mengandalkan "laporan intelijen" sebagai > sumbernya. > > Mahatir Mohamad, apalagi. Entah meresmikan kebun kelapa sawit atau > meluncurkan type mobil Proton yang baru, dia acapkali hanya berbicara 10% > tentang perkebunan atau industri. Selebihnya dipakai untuk menyerang > lawan-lawannya di partai oposisi atau pun di kubu Barisan Nasional. > > Sukarno sami mawon. Boleh jadi panggungnya adalah Kongres GMNI. Tapi > alih-alih bicara tentang pemuda, dia berbicara tentang kapitalis birokrat > (kapbir), antek-antek nekolim, atau musuh-musuh revolusi yang ada di > Angkatan Darat. > > Suharto juga begitu. Di sebuah panggung HUT ABRI dia menyerang para > lawannya (Petisi 50), mengidentikkan dirinya sebagai Pancasila, dan menuduh > mereka yang mengkritiknya sebagai melawan Pancasila. Atau dalam sebuah > perjalanan pulang dari KTT Non Blok di Beograd, dia "nyelonong" membicarakan > beberapa elemen tentara yang dianggapnya melawannya, dan tiba-tiba berkata > dengan sangat emosional, "Biar jenderal sekali pun akan saya gebuk......" > Atau setelah berbicara tentang bagaimana caranya melakukan kawin-suntik sapi > atau membuat makanan ternak di Tapos, di hadapan para Komandan Korem, dia > berbicara tentang dwi-fungsi dan mengamankan pembangunan. > > Gus Dur juga begitu. Di masa dia menjabat sebagai presiden, setiap hari > Jumat pagi kita selalu bertanya-tanya: "Di masjid mana dia hari ini akan > sholat? Dan siapa lagi yang ditembaknya kali ini?" > > > 3. Adalah Wewenang Presiden untuk "Bermain-main" dengan Laporan Intelijen: > > Orang juga banyak menyalahkan Presiden SBY dalam kaitan dengan apa yang > dikatakannya sebagai "laporan intelijen" itu. Ini juga adalah sebuah hal > yang menggelikan. Mengertikah orang sebenarnya tentang apa yang disebut > sebagi "laporan intelijen" itu? > > "Memain-mainkan" informasi intelijen atau bahkan menggunakan intelijen > untuk kepentingan jabatannya (sampai kepada batas-batas tertent) adalah > kewenangan setiap presiden dan perdana menteri. (Dan intelijen--terutama > intelijen negara--memang didirikan untuk melayani presiden atau perdana > menteri). > > Nixon memakai agen-agen CIA untuk menyadap markas Partai Demokrat di > Watergate. Presiden Bush Sr menyuruh CIA untuk mengaduk-aduk timbunan arsip > lama, untuk mencari paspor Bill Clinton (capres waktu itu) dalam upaya > membuktikan bahwa lawannya itu pada saat masih mahasiswa pernah bepergian ke > Uni Soviet dan atas biaya pemerintah Uni Soviet. > > Kita tentu masih ingat dengan kasus senjata kimia pemusnah massal yang > dituduhkan AS sedang dibuat oleh Saddam Husein dan yang dipakai sebagai > alasan untuk menyerbu Irak. Senjata itu tidak pernah ada. Tapi Presiden Bush > berkali-kali mengatakan di depan media massa bahwa dia memiliki bukti berupa > laporan intelijen bahwa senjata itu memang ada. > > Di fihak lain, walaupun tidak diniatkan untuk menjadi "hoax", laporan > intelijen tetap saja diasumsikan sebagai penuh dengan kemungkinan tipu-tipu, > ketika dia sedang mengalir dari bawah ke atas (ke presiden). Bisa saja > laporan itu datang dari sumber-sumber yang memang ingin melakukan > penyesatan. Kemudian juga--dalam jenjang tertentu--bisa saja laporan itu > dipermak oleh fihak-fihak tertentu agar ketika Presiden nanti membuat > keputusan, maka keputusan itu akan menguntungkan dirinya atau kelompoknya. > > Karena itu laporan tersebut harus diverifikasi dan di-scrutinize. Dan tugas > untuk melakukan hal tersebut adalah tanggung jawab kepala atau direktur > lembaga intelijen itu sendiri. Karena itu kepala lembaga intelijen negara > tersebut haruslah orang yang sangat dipercaya oleh Presiden. > > Disebabkan intelijen yang penuh tipu-itipu itu bekerja "di bawah tanah", > maka dia memiliki potensi untuk menjadi sesuka-sukanya. Oleh karena itulah > di negara-negara demokrasi ruang gerak intelijen itu harus dibatasi oleh > undang-undang. Sinyalemen intelijen selalu harus diproses secara hukum. > Memang kadang-kadang ada saja sinyalemen intelijen yang langsung dieksekusi > tanpa melalui proses hukum. Tapi kalau hal tersebut sampai ketahuan oleh > masyarakat, akibatnya bisa fatal kepada pimpinan lembaga intelijen tersebut, > atau bahkan kepada presiden. (Di negara-negara otoriter dan diktator, maka > "laporan intelijen" adalah kebenaran. Karena itu apa yang menjadi sinyalemen > KGB pada masa Uni Soviet, SS pada masa Nazi Jerman dsb, itulah hukum). > > Kasus Munir itu adalah sebuah contoh. Kalau dia memang benar adalah musuh > negara, maka berdasarkan sinyalemen intelijen, seharusnya polisi-lah yang > menangkapnya, mengumpulkan bukti-bukti dan menyeretnya ke pengadilan. Tapi > para petinggi badan intelijen (drakula-drakula yang masih bergentayangan > itu) langsung saja mengeksekusinya. Sayang penegakan hukum masih amburadul. > Kalau tidak, seharusnya drakula-drakula itu sudah musti masuk ke penjara. > > Kasus penghilangan orang secara paksa pada masa-masa sebelum 1998 adalah > contoh yang lain lagi. Orang-orang itu diculik dan dilenyapkan karena > dianggap sebagai musuh negara. (Dan yang menganggapnya musuh negara adalah > intelijen Kopassus "pulak"), Kalau negara kita masih tetap berada dalam > sistem pemerintahan diktator dan otoriter Suharto, maka kasus tersebut akan > didiamkan begitu saja. Tapi ketika negara kita berada dalam era demokrasi, > maka diusutlah kasus tersebut. Hanya sayangnya, disebabkan oleh hukum yang > amburadul, lagi-lagi drakula-drakula itu masih terus bergentanyan. > > Sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan sepanjang digunakan untuk > kepentingan negara, maka saya rasa tidak ada salahnya kalau presiden > mengumbar-ngumbar "what so called" laporan intelijen. Dan mengenai apa yang > disebut sebagai "kepentingan negara", maka marilah kita memberi sedikit > toleransi kepada presiden untuk juga boleh menfasirkannya. Bagaimana pun, > dialah kepala negara. > > > 4. Drakula dan Kentut: > > Orang juga menyalahkan Presiden SBY karena mengangkat isyu "drakula" dan > menganggapnya sebagai memecah-belah bangsa. Ini juga adalah hal yang > mengherankan saya. > > Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kalau dalam pernyataannya itu > Presiden SBY sengaja "menembak" fihak tertentu, maka itu pasti karena dia > tahu benar apa yang sedang dilakukan oleh fihak tertentu itu, dan merasa > bahwa mereka sudah sangat keterlaluan. > > Para elit di atas sana tentu sudah sama-sama tahu siapa berbuat apa. Itu > sama saja dengan kita yang hidup bersama dalam sebuah tempat kost. Kalau > kita sama-sama berada di sebuah ruangan dan ada yang kentut, maka kita tentu > bisa mengetahui siapa yang kentut itu. Karena kita tahu apa yang dimakan > (atau tidak dimakan) oleh masing-masing kawan kita itu. > > > 5. Sedikit Fairness untuk Presiden SBY: > > Satu jam setelah terjadinya persitiwa pengeboman, di milis > forum-pembaca-kompas ini saya menurunkan postingan (No. 131888) yang > berbunyi: > > Menurut hemat saya apa yang sedang terjadi di Ritz Carlton, J.W.Mariott dan > Timika ini adalah pekerjaan kelompok politik yang tidak suka dengan pemilu > yang telah berjalan baik, dan yang tidak suka dengan Indonesia yang semakin > demokratis. (Ini bukan pekerjaan Kelompok JI dan Kelompok OPM. Atau, kalau > pun terlibat, mereka hanyalah alat). Kelompok ini ingin menyeret Indonesia > untuk masuk dalam chaos, agar mereka memiliki peluang untuk terus bermain. > > SBY sedang "digoyang". Oleh karena itu inilah saatnya bagi SBY untuk > berkata-kata dan bertindak dengan tegas. Jangan lagi hanya berlindung di > balik retorika "menyerahkan penyelesaiannya pada proses hukum yang berlaku". > > Sikat! Tangkap! Hancurkan. Dan SBY punya modal untuk itu. Dia memiliki > lebih dari 60% suara pemilih. > > Oleh karena itu bukan main senangnya saya ketika sorenya saya mendengar > Presiden SBY memberikan pernyataannya. > > Presiden SBY sudah memenuhi harapan saya sebagaimana yang telah tuliskan di > pstingan saya: Dia mengajak rakyat untuk melihat peristiwa ini sebagai > kemunduran terhadap proses perkembangan demokrasi, terutama dalam kaitan > dengan pemilihan umum presiden yang baru selesai kita lakukan. > > Presiden SBY juga sudah memberi peringatan kepada rakyat agar waspada > tentang kemungkinan adanya gerakan-gerakan yang ingin membatalkan hasil > pemilu dengan cara-cara di luar hukum, dan yang akibatnya akan membawa > negara ke dalam kekacauan. > > Presiden SBY juga sudah memberi "warning" kepada lawan-lawan politiknya > agar jangan memancing di air keruh, dan berjanji akan menindak-tegas siapa > pun yang mencoba-coba melakukannya. > > > Saya bukan pemilih SBY. Dalam pemilu presiden saya memilih JK karena saya > suka dengan gaya kepemimpinannya. Tapi ketika Presiden SBY melakukan gaya > kepemimpinan sebagaimana yang saya harapkan, maka tentu saja saya harus > bersikap fair. Oleh karena itu terhadap pernyataannya atas persitiwa > pengeboman di Ritz Carlton dan J.W. Marriot tersebut, saya memberinya nilai > sembilan (dalam skala 1 s/d 10). > > Presiden SBY sudah memenuhi sedikit harapan saya tentang kepemimpinan yang > tegas dan berani untuk rakyat yang beragam maunya dan ngeyel, dan yang > sedang belajar berdemokrasi ini. > > Mula Harahap
