BANGGA, ASEAN TOLAK USUL MENLU AS. Baru-baru ini dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu) para anggota ASEAN di Thailand, Perdana Menteri Thailand menolak usul Amerika Serikat (AS) agar salah satu anggotanya, Myanmar dikeluarkan dari keanggotaan..Saya sudah tentu bangga mendengar hal ini, karena pada intinya masalah anggota ASEAN harus diselesaikan dengan sesama anggotanya, bukan oleh pihak lain. Tetapi pada sisi lain saya mendengar pula pernyataan Menlu RI yang berkeinginan mempertimbangkan keanggotaan Myanmar di ASEAN, bukan tidak mungkin Myanmar akan dikeluarkan dari ASEAN apabila demokrasi di negara tersebut tidak dijalankan. Pernyataan yang sedikit lunak dan agak bertolak belakang ini membingungkan saya, apa yang terjadi dengan Indonesia ? Di mana sikap tegar sebagai bangsa berdaulat ? Myanmar adalah Myanmar. Sejak awal Myanmar memberlakukan apa yang dianggap oleh negaranya baik. Diakui bahwa Demokrasi di negara itu berjalan lamban. Tetapi pertanyaan selanjutnya demokrasi seperti apa ? Sama halnya dengan Cina ketika terjadi istilah “pembantaian” di lapangan Tiananmen. Cina dianggap sebagai negara yang mencabik-cabik arti demokrasi. Tetapi setelah negara itu bertahan dengan sikapnya dan punya alasan-alasan sendiri kenapa harus melakukan “pembantaian” tersebut dan sekarang menjadi negara diperhitungkan di dunia internasional, sekarang sudah tidak ada lagi hujatan ke negara tersebut. Quo vadis Indonesia ? Itulah pertanyaan saya selanjutnya. Kita mencoba melihat sejarah ke belakang sejenak ketika perjuangan diplomasi yang dilakukan Adam Malik mengenai Papua yang dulu Irian Barat. Ada komitmen tidak tertulis antara Adam Malik dengan Presiden AS waktu itu. AS akan mendukung membebaskan Irian Barat dan Indonesia sebaliknya diminta membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah berlanjut, PKI dibubarkan dan PT.Freeport milik AS berdiri di Papua. Terus ke Zaman Orde Baru, mungkin tidak perlu dijelaskan hingga pasca pemilihan presiden baru-baru ini, di mana Obama sudah mengucapkan selamat kepada calon Presiden SBY meski pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ada. Pada Hari Selasa, 21 Juli 2009 malam sekitar pukul 19.30, Mantan Kadensus 88 Bareskrim Polri, Brigjen (Purn/Polri) Suryadarma Salim berkomentar di TVOne mengenai aksi terror baru-baru ini. Salah seorang teman saya bertanya mengapa endingnya terpotong ? Ada apa ? Saya menjawab, bukan endingnya saja berakhir terpotong, tetapi di saat awal permulaan acara sudah terhenti sejenak. Pihak TVOne tidak memberitahu ada kerusakan sehingga saya pun tidak bisa menjawab pertanyaan teman saya itu. Hanya saya teringat ketika utusan keluarga Bapak Adam Malik datang ke rumah meminta kesediaan saya menulis buku tentang ayahnya yang pada waktu itu dituduh sebagai agen intelijen Amerika Serikat (CIA). Saya menyatakan kesediaan, tetapi baru menulis di pertengahan jalan saya menyadari data dari keterlibatan seorang Adam Malik, yang juga mantan Presiden RI tersebut sulit menemukannya. Sedangkan komentar penolakan, hampir seluruh tokoh bangsa menolaknya. Sebagai seorang intelektual, sudah tentu saya tidak memihak siapa pun karena harus melihatnya secara obyektif dan menulis menurut kaedah-kaedah seorang ilmuwan. Tulisan mengenai buku tertunda hingga kini, tetapi tulisan di majalah saya “Biografi Politik” terus berjalan. Saya menyadari, saya sedang menulis wilayah abu-abu, dunia intelijen. Bukan hanya saya yang tidak mengetahuinya, tetapi keluarga Pak Adam Malik sendiri pun sudah tentu mengalami hal yang sama. Kembali saya mengulas bahwa apa yang dibicarakan mantan Kadensus itu tentang Negara Daulah Islamiah sama halnya dengan isi Majalah Mingguan Amerika Serikat TIME, edisi 1 April 2002. Pemaparan majalah ini sedikit kontradiktif. Daulah Islamiah Raya, diidentikan dengan ide Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo di tahun 1949. Kenyataannya ide asli Kartosuwiryo bukan negara Daulah Islamiah, tetapi "Negara Islam Indonesia ." Juga terjadi kerancuan yang pada akhirnya mengutip pernyataan Hambali, salah seorang ulama Indonesia yang juga anggota Jemaah Islamiyah yang bermukim di Malaysia, bahwa negara Islam yang dimaksudnya adalah sebuah negara negara persatuan Islam di Asia Tenggara yang di dalamnya berlaku Hukum Islam. Inilah yang disebut "Negara Daulah Islamiah Raya", termasuk seluruh kepulauan di Indonesia atau Indonesia secara keseluruhan, Malaysia, Singapura, Kesultanan Brunei dan sebagian besar wilayah Filipina Selatan, Thailand dan bahkan Kamboja. Paparan TIME betul-betul rancu, sehingga masalah itu mengapa diungkap kembali ? Bukankah yang lebih tahu persoalan dalam negeri Indonesia adalah para sejarawan Indonesia sendiri ? Negara Islam tidak mungkin berdiri di Indonesia karena mayoritas penduduknya sudah beragama Islam. Jika seandainya ingin membentuk negara Islam tidak harus melalui teror, karena di dalam ajaran agama Islam hal tersebut tidak diperkenankan. Oleh karena itu kenapa kita harus merujuk kembali ke negara Daulah Islamiah ? Mengapa kita terlalu percaya dengan isi Majalah TIME yang kebetulan juga dari Amerika Serikat? (Dasman Djamaluddin/ http://dasmandj.blogspot.com) [Non-text portions of this message have been removed]
