Maaf sedikit urun rembug.. kalo menurut saya ketidak maksimalan
pelaksanaan daripada KPPN Prima ada banyak sebab. Selain dari humannya
(tingkat pengetahuan dan penguasaan kerja yang tidak merata), juga ada
kendala pada kekurangan sarana dan prasarana yang sampai sekarang
masih banyak yang kurang (komputer dan printer) untuk tingkat
mendekati ideal percepatan dalam pelayanan. Ditambah untuk kantor2
KPPN Prima yang wilayahnya sering mengalami kendala Kelistrikan
(baca: lampu/PLN sering mati dan tidak stabil).
Juga yang harus mendapat perhatian juga adalah APLIKASI yang ternyata
baru sebatas uji ciba tapi harus sudah dilaksanakan dilapangan,
sehingga sering menghambat kerja (contohnya aplikasi SP2D Prima versi
terbaru.)
Dan satu hal yang kelihatannnya malah kurang mendapat perhatian dari
gembar-gembor pelaksanaan KPPN Percontohan ini karena tertutup oleh
isu idealisme dan kesetiaan pada organisasi DJPB. Sampai sekarang
Tunjangan Tambahan Kegiatan (TKT) yang dulu dijanjikan dan sudah
masuk dalam PP Proker Reformasi Birokrasi semakin tidak ketahuan kabar
beritanya. Padahal hal ini untuk mengimbangi dari tuntutan kerja yang
sangat berat.
Banyak sekali isu angin surga dari TMT yang katanya per September
sampai dengan besarannya. Yang itu semua sampai sekarang masih Nol Besar.
Kiranya untuk isu TKT ini perlu mendapat perhatian yang lebih juga dan
lebih cepat direalisasikan, agar tidak mengendorkan semangat perubahan
dari Reformasi Birokrasi Depkeu (DJPBN tercinta).
Maaf ini bukan kerakusan atau tuntutan yang berlebihan, karena hal itu
sudah tertuang dalam aturan yang ada.
