Yth. Bapak Opikfath_Kolaka

Setahu saya dasar hukumnya yaitu penetapan SK dan pencairannya menjadi tanggung 
jawab penerbit dalam hal ini Satker/Kuasa Pengguna Anggaran. Sebagai Kuasa BUN 
di daerah, KPPN hanya meneliti kelengkapan, menguji tersedia dana, dan menguji 
kebenaran perhitungan, ini kata UU 1/2004 pasal 19 loh.

Verifikasi yang dilakukan Sie Vera tentunya tidak sama dengan yang pernah 
dilakukan KTUA/Kasipa pada masa lalu. Yang saya dengar, pa Soritaon sewaktu 
menjabat Kakanwil Smg, ga suka klo Sie Vera bertugas seperti pemeriksa.

Menurut hemat saya dan pengalaman yang dilaksanakan saat ini, Sie Vera memotret 
atau validasi saja apa yang tercantum pada SPM termasuk ADK-nya, dalam rangka 
penyusunan LKPP Kuasa BUN. Untuk dokumen lain sebagai lampiran SPM, serahkan 
saja pada ahlinya untuk meneliti dan menguji yaitu Sie Perbendaharaan. Toh klo 
terjadi kesalahan klo ada pemeriksaan Kanwil-nya selaku atasan Satker/KPA,  
menurut saya mereka pada disuruh setor/mengembalikan ke kas negara karena tugas 
penandatangan SP2D dan pengoreksi SP2D merupakan Tupoksi yang melekat pada 
mereka.

Maaf klo komentarnya ga tepat, maklum orang gunung. Terima kasih.



----- Original Message ----
From: opikfath_kolaka <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Monday, November 12, 2007 4:29:45 PM
Subject: [Forum Prima] Honor Penandatangan SP2D dan Pemeriksa SP2D (aneh tapi 
nyata)

seorang teman di KPPN "XXX" yang kebetulan di Seksi Verifikasi dan 
Akuntansi bercerita ada kejadian aneh setelah bergulirnya Reformasi 
Birokrasi Keuangan, setiap memverivikasi lembar ketiga sp2d sekarang 
muncul hal-hal baru dari dasri dokumen pendukung Lembar 3 tersebut, 
seperti masuknya KAsi Perbendaharaan dan Pelaksananya sebagai bagian 
dari penerima Honor Pengelola Keuangan Satker XXX dan yang lucunya 
honor untuk Kasi tercantum dalam SK-nya yaitu Penandatangan SP2D dan 
Pelaksana Seksi PB sebagai Pengoreksi SP2D. Selama 2 tahun bergabung 
di DJPB kayaknya saya baru nemu tuh yang namanya honor Penandatangan 
dan Pengoreksi SP2D. DAsar hukumnya dari mana ya? bukannya dengan 
reformasi birokrasi keuangan, bukannya pelayanan pencairan SP2D harus 
zero cost. 




__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke