RALAT. --- Pada Ming, 2/1/11, BAMBANG SUPRIADI <[email protected]> menulis:
Dari: BAMBANG SUPRIADI <[email protected]> Judul: Bls: [Forum Prima] akhirnya Retur ke NON-ANGGARAN Kepada: [email protected] Tanggal: Minggu, 2 Januari, 2011, 4:07 PM Assalamu’alaikum wr wb Ketika saya mencermati Perdirjen PBN no. PER-62/PB/2010, saya menemukan fakta sebagai berikut : A. Bahwa yang diatur dalam Perdirjen PBN no.PER-62/PB/2010 adalah tentang : Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-06/PB/2010 tentang pengelolaan Rekening Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). B. Bahwa dalam Pasal I Perdirjen PBN no.PER-62/PB/2010 disebutkan : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-06/PB/2010 tentang pengelolaan Rekening Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 ditambahkan pengertian yakni pada angka 16 sampai dengan 24, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1. Angka 11 :Pengembalian (Retur) SP2D adalah penolakan/pengembalian(retur) pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia(KBI)/Kantoer Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima. C. Bahwa dalam Perdirjen PBN no. PER-62/PB/2010 saya tidak menemukan uraian yang menyatakan bahwa Perdirjen PBN no. PER-62/PB/2010 menghapus dan menggantikan Perdirjen PBN no. PER-59/PB/2009. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa Perdirjen PBN no. PER-62/PB/2010 tidak ada hubungannya dengan Perdirjen PBN no. PER-59/PB/2010 karena masing-masing mengatur mengenai hal yang berbeda. Wass.wr.wb. --- Pada Sen, 27/12/10, Sukarno <[email protected]> menulis: Dari: Sukarno <[email protected]> Judul: [Forum Prima] akhirnya Retur ke NON-ANGGARAN Kepada: [email protected] Tanggal: Senin, 27 Desember, 2010, 8:41 PM memperhatikan bahwa dana retur tersebut pada hakekatnya merupakan dana yang telah keluar dari sistem Anggaran APBN, maka pengaturan kembali dana retur perlu dipertimbangkan untuk kembali dalam kelompok NON-ANGGARAN ==================================================================== Assalamualaikum.. Yth para miliser forum prima petikan diatas mrp materi diskusi forum ini ttg retur di bln agustus. syukur alhamdulillah satu lagi hasil diskusi forum ini yang telah dijadikan kantor pusat DJPBN sebagai salah satu tambahan referensi untuk mengambil suatu pola pengaturan ttg sistem perbendaharaan. kalo teman2 masih ingat ada topik "mohon pencerahan PER-59/PB/2009" yang kita bahas agustus 2010 dan akhirnya bulan desember 2010 ini telah menjadi perdirjen dg nomor PER-62/PB/2010. hal yang paling esensi dari Perdirjen ini mnr hemat saya adalah: penyetoran dana retur ke kas negara Tidak lagi masuk baki ANGGARAN , sebagaimana diatur dalam PER-59. namun telah diatur untuk dimasukkan dalam baki NON-ANGGARAN. Adapun bbrp impact dr pengelompokan pd kedua baki ini, sebelumnya telah kita bahas pd topik "mohon pencerahan PER-59/PB/2009" yang lalu. hal ini menunjukkan forum ini efektif/positif dan ternyata kita dpt berperan aktif dalam diskusi2 substansi dlm forum yg kita cintai ini demi majunya perbendaharaan indonesia. terimakasih kepada maryono toang, cermincepu, soulconvers, budiman aburufa, hendrawan, deri a-soderi, ary nugroho , dan bambang. atas diskusi2nya. maju perbendaharaan indonesia..be the real treasurer. Karnos70
