Punya pesawat presiden hanya untuk menunjukan kehebatan negerinya yang dibebani hutang untuk 7 turunan.
On Wed, Aug 11, 2021 at 2:49 AM Chan CT <[email protected]> wrote: > The Flying Istana ala Jokowi > *A43 * <https://www.pinterpolitik.com/author/a43-162>*- Tuesday, August > 10, 2021 17:00* > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/the-flying-istana-ala-jokowi > *Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana tiba di New Delhi, > India, untuk menghadiri KTT ASEAN-India pada Januari 2018 silam. (Foto: > BPMI Setpres)* > > *7 min read* > > *Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melakukan pengecatan > ulang pesawat kepresidenan Indonesia One (A-001) meski pandemi Covid-19 > tengah menghantam Indonesia. Mengapa pesawat kepresidenan memiliki peran > penting bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/> > > *“I'm counting on you, red, white, and blue” – President James > Marshall, Air Force One (1997)* > > Kalimat di atas merupakan kutipan percakapan yang diucapkan oleh karakter > Presiden Amerika Serikat (AS) James Marshall dalam sebuah film yang berjudul > *Air Force One* (1997). Dalam film ini, tokoh yang diperankan oleh > Harrison Ford tersebut tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia > setelah Perang Dingin berakhir pada awal dekade 1990-an. > > Namun, kunjungan itu berubah menjadi malapetaka ketika Marshall, > keluarganya, dan staf-staf kepresidenan AS harus berhadapan dengan > sekelompok teroris yang membajak pesawat kepresidenan yang dikenal sebagai > Air Force One itu. Bak pahlawan negara yang serba berani, Marshall > melakukan berbagai aksi untuk kembali mengambil alih pesawat kebanggaan AS > tersebut. > > Kehadiran film ini mungkin memberikan pesan lain, yakni bagaimana pesawat > seperti Air Force One dapat menciptakan reputasi tersendiri bagi pemimpin > negara tersebut. Mungkin, inilah mengapa kini makin banyak pemimpin negara > ingin memiliki pesawat ekslusif nan megah bak pesawat yang ditumpangi oleh > Marshall. > > Mantan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Jacob Zuma, misalnya, pada tahun > 2015, mengusulkan agar pesawat kepresidenan Inkwazi diganti dengan pesawat > yang baru. Selain Zuma dengan Inkwazi-nya, terdapat juga kisah dari > Presiden Niger Mahamadou Issoufou yang pada tahun 2014 mengumumkan > pembelian pesawat baru guna menggantikan Eagle One yang lama – sebuah > belanja negara yang digadang-gadang sebagai pembelian yang “prestisius”. > > *Baca Juga: **Jokowi Jadi Anak Modif?* > <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/jokowi-jadi-anak-modif> > [image: Pesawat Jokowi Pengecatan Ulang] > <https://www.instagram.com/p/CSGtIKphQie/> > > Boleh jadi, hal yang sama juga berlaku bagi pemerintah Indonesia. Kali > ini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengecat ulang > pesawat Indonesia One dari yang semula berwarna biru dan putih menjadi > merah dan putih. > > Tak lepas dari polemik, sejumlah pengamat penerbangan, seperti Alvin Lie, > menilai keputusan itu murni hanya mengandung tujuan estetika, bukan karena > alasan *maintenance* pesawat. Ada juga pakar pertahanan dan keamanan, > seperti Khairul Fahmi, menilai bahwa warna merah dan putih yang baru malah > mengancam keamanan pesawat ketika mengudara. > > Terlepas dari berbagai perdebatan itu, pemerintahan Jokowi tampaknya tidak > menjawab secara pasti apa tujuan sebenarnya di balik pengecatan ulang > tersebut. Alih-alih memberikan alasan yang jelas, pihak Istana hanya > menyuguhkan frasa “sudah dianggarkan” sebagai alasan – bahkan dikaitkan > juga dengan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75 pada tahun 2020 lalu. > > Bila berkaca pada kasus Zuma dan Issoufou, kontroversi yang muncul seputar > pesawat kepresidenan bukanlah hal unik yang hanya ada di Indonesia. Lantas, > mengapa pesawat kepresidenan ini dianggap penting? Perlukah Jokowi mengecat > ulang Indonesia One? > > > *The Flying Istana?* > > Bukan tidak mungkin, dengan kejayaan Air Force One yang juga dijuluki > sebagai *the Flying White House* itu, banyak negara akhirnya berusaha > mengikuti jejak AS. Dengan memiliki pesawat kepresidenan, negara tersebut > bisa jadi dapat memperoleh prestise (*prestige*) pada tingkat tertentu. > > Asumsi ini dapat dilihat dari bagaimana Air Force One kerap dikaitkan > sebagai simbol atas kekuatan negeri Paman Sam. Setidaknya, hal ini > diungkapkan oleh Kenneth T. Walsh dalam bukunya yang berjudul *Air Force > One*. > > Terdapat sejumlah peran yang disebutnya dimainkan oleh pesawat > kepresidenan AS tersebut. Salah satunya adalah sebagai simbol kekuatan ( > *power*), kebebasan (*freedom*), dan prestise (*prestige*). > > Peran ini bisa dimainkan oleh Air Force One karena pesawat ini mudah dan > langsung bisa dikenali oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia. > Mungkin, ini juga terjadi akibat meledaknya film yang dibintangi oleh > Harrison Ford – serta sejumlah produk budaya populer lainnya seperti seri > televisi *The West Wing* (1999-2006). > > *Baca Juga: **Cat Pesawat Presiden, Apa Salahnya?* > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/cat-pesawat-presiden-apa-salahnya> > > Terlepas dari peran budaya populer tersebut, ada satu istilah Walsh yang > bisa dibahas lebih lanjut, yakni prestise. Prestise sendiri merupakan > konsep yang tidak asing lagi terdengar dalam dunia politik, khususnya dunia > politik antar-negara. > > Pentingnya konsep ini juga diakui oleh Steve Wood dari Macquarie > University, Australia, dalam tulisannya yang berjudul *Prestige in World > Politics*. Menurutnya, suatu negara – layaknya sifat alami manusia – juga > memiliki dorongan agar mendapatkan pengakuan sosial (*social recognition*) > dalam hubungan yang dijalin dengan negara-negara lainnya. > > Mungkin, dorongan inilah yang akhirnya membuat banyak negara ingin > memiliki pesawat kepresidenan seperti apa yang dimiliki oleh Marshall, > termasuk pemerintah Indonesia. Wood – dengan mengutip Gregory Crane – > melanjutkan bahwa simbol-simbol seperti ini bisa menjadi tanda dari > prestise. > > Bukan tidak mungkin, pengakuan ini pun datang dari simbol yang ada – > seperti apa yang dijelaskan Walsh mengenai tulisan “United States of > America” yang tertera di badan Air Force One. Apakah simbol ini juga yang > ingin didapatkan oleh pemerintahan Jokowi melalui pengecatan ulang > Indonesia One? > > Pemerintahan Jokowi bisa saja ingin memanfaatkan simbol warna merah dan > putih di badan pesawat Indonesia One. Pihak Istana pun selalu mengaitkan > pengecatan ulang tersebut dengan hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada > tanggal 17 Agustus nanti. Apalagi, prestise juga berkaitan dengan identitas > kolektif suatu negara. > > Ada kemungkinan tampilan baru Indonesia One yang baru ini akan mejeng di > sejumlah pertemuan tingkat tinggi di masa mendatang. Konferensi Tingkat > Tinggi (KTT) G20 2021, misalnya, akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 > di Roma, Italia – di mana Jokowi akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin > negara besar lainnya seperti Presiden AS Joe Biden dan Presiden Republik > Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping. > > Namun, meski kekuatan simbol dari *the flying* Istana ini penting dalam > diplomasi dan politik luar negeri, timbulnya perdebatan publik atas > pengecatan ulang Indonesia One tentu menandakan adanya persoalan lain. > Mengapa kebijakan tersebut justru ditentang oleh banyak pihak bila memang > pesawat kepresidenan dapat menjadi simbol kolektif dan sumber prestise bagi > Indonesia? > > > *Indonesia Masih ‘Insecure’?* > > Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara pun bertindak layaknya > individu manusia biasa. Tentunya, menjadi sifat alami negara juga bahwa > pengakuan sosial dianggap penting. > > Namun, layaknya manusia juga, negara juga memiliki berbagai kebutuhan. > Umumnya, bak pelajaran soal kebutuhan ekonomi yang kita dapatkan semasa > sekolah, negara pun perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan utamanya, seperti > sandang, pangan, dan papan. > > *Baca Juga: **Beli Pesawat, Jokowi-AS Rujuk?* > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/beli-pesawat-jokowi-as-rujuk> > [image: Pesawat Kepresidenan dari Soekarno hingga Jokowi] > <https://www.instagram.com/p/CSMEcaGFNnn/> > > Tiga kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer yang perlu didahulukan – > dibandingkan kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer. Apa yang kita > pelajari saat sekolah ini bisa dijelaskan melalui teori hierarki kebutuhan > (*hierarchy > of needs*) dari ahli psikologi ternama AS, yakni Abraham Maslow. > > Dengan model berbentuk piramida, Maslow menyebutkan bahwa manusia perlu > memenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu, seperti udara, air, > makanan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. > > Setelah kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi, barulah manusia merasa perlu > memenuhi kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial > dan kasih sayang, kepercayaan diri, kebutuhan kognitif, estetika, hingga > kebutuhan spiritual. > > Piramida kebutuhan ini akhirnya juga diadopsi oleh Casey P. Hayden dalam > tulisannya yang berjudul *A Hierarchy of Needs in International Relations* > untuk menjelaskan tata perilaku negara. Hampir sama dengan piramida ala > Maslow, Hayden memodifikasinya menjadi lima tingkat kebutuhan, yakni (1) > kebutuhan legitimasi, (2) kebutuhan keamanan domestik, (3) kebutuhan > keamanan eksternal, (4) kebutuhan prestise, dan (5) kebutuhan identitas > sebagai negara kuat. > > Pemerintah Indonesia kini bisa dibilang telah memiliki legitimasi untuk > memimpin rakyatnya – dengan pengakuan terhadap pemerintah baik secara > internal maupun eksternal. Namun, pemerintah juga perlu memenuhi kebutuhan > lainnya, yakni perasaan aman (*security*) dari kesakitan, kehilangan, dan > ketakutan. > > Dari sini, konsep hierarki kebutuhan negara ini bisa jadi memberikan > secerca jawaban atas pertanyaan mengapa pengecatan ulang ini menjadi > persoalan. Pandemi Covid-19 yang tengah menghantam Indonesia bukan tidak > mungkin telah membuat perasaan aman itu hilang – misalnya pekerjaan (*job > security*) dan kesehatan (*well-being*) yang menurut Maslow berada di > tingkat kedua piramida. > > Boleh jadi, elemen kebutuhan ini yang diabaikan oleh pemerintahan Jokowi > dalam mengejar kebutuhan prestise yang justru jauh berada di tingkat > keempat. Tidak mengherankan apabila upaya pemenuhan kebutuhan tersier > tersebut menjadi persoalan di masyarakat. > > Mungkin, masalah utama dari polemik pesawat kepresidenan Jokowi ini adalah > bagaimana pemerintah perlu menata ulang prioritas kebutuhannya. Bahkan, > Marshall di film *Air Force One* pun sadar bahwa perasaan aman menjadi > hal yang paling penting ketika pesawat kepresidenannya dibajak oleh para > teroris. (A43) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/5A9E65EDE67B4B9892D9DBBF593748C4%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/5A9E65EDE67B4B9892D9DBBF593748C4%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2Ag8T9nXrj25eBAK3A6UJ4SmPutq8Dqk8wrGjopM5KC_Q%40mail.gmail.com.
